PERBUP - PEDOMAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2007/No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, periu
dilakukan upaya-upaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan
motivasi, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam
pembangunen desa dan ke4urahan, melalui kegiatan Evaluasi
Pembel'dayaan Masyarakat Deea dan Kelurahan Tingkat Kabupaten
Banyumas; bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan evaluasi
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Taoon 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Keputusan Preslden Nomor 42 Tahun 2002; Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan oaerah KabLlpaten Banyumas Nomor 16 tahuh 2004
Pedoman Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 09 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PERESMIAN DAN PELANTIKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2007/No.09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan, Penetapan, Peresmian Dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, maka dipandang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan tata
cara pembentukan, penetapan, peresmian dan pelantikan BPD
dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006
Penetapan Jumlah Anggota BPD; Mekanisme Pembentukan BPD; Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD; Penetapan Pimpinan BPD; Pengganti Antar Waktu Anggota BPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 08 Tahun 2007
PEDOMAN PELAKSANAAN POLA TATA TANAM DAERAH IRIGASI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006/2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Tata Tanam Daerah Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2006/2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian pelaksanaan
hak hak sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang
undangan, maka petani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air
( P3A ) perlu didorong untuk mampu menentukan pola dan
tata tanam secara mandiri diwilayah kerjanya masing masing; bahwa untuk menjamin daya guna air irigasi, produktifitas
sistem irigasi, serta pola pengembangan tata guna air dan
sistem budidaya tanaman maka perlu adanya keterpaduan
program penanganan dari unsur unit kerja terkait; bahwa dalam rangka pelayanan air, fasilitasi dan
pendampingan pelaksanaan pola dan tata tanam yang telah
disusun dan ditentukan oleh para P3A, perlu adanya
Pedoman Pelaksanaan Pola Tata Tanam dengan Peraturan
Bupati.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tatiun 1997; Undang undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Pola Dan Tata Tanam Daerah Irigasi Kabupaten Banyumas Tahun 2006/ 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2007
PERBUP - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2007/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop service (OSS) di
Kabupaten Banyumas maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39
Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
perlu disempumakan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2003; Keputusan Bersarna Menter! Pondoyouunoan Aparatur Negara dan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2004
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 05 Tahun 2007
PERBUP - URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 05, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berkaitan dengan pelayanan one stop seNice (OSSJ di
Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor
39 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banyumas perlu disempurnakan; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu
menetapkan kembali Peraturan Bupati Banyumas tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor a Tahun 2003; Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menten Dalam NegerI Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2004
Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2007.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 02 Tahun 2007
PERBUP - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2007/No.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pasal 151 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Namer 58 Tahun 2005, pasal 330 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Undang-undang Namer 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Namer 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007
PERBUP - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, · menyatakan apabila
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang
ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah
terhadap rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya
untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan
peraturan kepala daerah tentang APBD; bahwa sehubungan dengan kondisi seperti tersebut pada butir a, dan agar tetap terjaminnya pembiayaan keperluan setiap bulan dalam rangka melaksanakan kewenangan wajib dan pilihan, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang APBD Tahun Anggaran
2007
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 26 Tahun 2006
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2007.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2006
PERBUP - PEDOMAN OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MODEL DI KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2006/No.38
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mengoptimalkan kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) agar dapat memenuhi asuhan dini
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan,
mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta derajat kesehatan
ibu dan anak perlu mengintegrasikan kegiatan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (8KB), Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam
bentuk Posyandu Model; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasifguna dipandang
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003
Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Model Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2006
PERBUP - PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGA PEMERINTAHAN KANUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2006/No.37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pengelolaan sekolah dasar negeri yang berada dalam satu kompleks di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu melakukan upaya penggabungan sekolah dasar negeri; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan (regrouping) 103 (seratus tiga) sekolah dasar negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas Tahun 2006
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2006
PERBUP - PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS
2006
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2006/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat,
cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas,
fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor
83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Sadan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencaria; bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan Dan Bantuan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2006.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
