PERBUP - TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN DENCAN HDRMAT DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG MENINGGAL DUNIA DALAM WILAYAM KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2007/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pemberian Tali Asih Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Dencan Hormat Dan Uang Duka Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang Meninggal Dunia Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dipertimbangkan dalam rangka memberikan penghargaan dan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah Daerah dapat memberikan tali asih kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pensiun/meninggal dunia sesuai dengan kemampuan daerah: bahwa schubungan dengan maksud diatas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2008
Tali Asih dan Uang Duka; Keentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2007
PERBUP - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2007/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dinyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan; bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga perlu
disesuaikan; bahwa ketentuan jangka waktu pengunduran diri bagi anggota BPD
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa jo Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2004, yang akan
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, belum diatur
pelaksanaannya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu merubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2007.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2007
PERBUP - PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAH UANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2007/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Tambah Uang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 141 Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu rnenetapkan
Peraturan Bupati Banyumas tentang batas jumlah pembayaran
Uang Persediaan , Ganti Uang dan Tambah Uang APBD
Kabupaten Banyumas; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi
maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2004;
Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Tambah Uang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2007.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2007
PERBUP - TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN SIRKUIT DI KOMPLEKS GOR SATRIA PURWOKERTO
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2007/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pemakaian Sirkuit Di Kompleks Gor Satria Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap olah
raga otomotif, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah
menyediakan fasilitas sirkuit Motocross dan Road Race di
Kompleks GOR Satria Purwokerto; bahwa fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf a belum
diatur tarif retribusi pemakaiannya, sehingga sambil
menunggu perubahan Perda Kabupaten Banyumas Nomor
1 O T ahun 2003 tentang retribusi tern pat rekreasi dan ofah
raga, maka pertu mengatur besarnya tarif retribusi
pemakaian sirkuit di Kompfeks GOR Satria Purwokerto; bahwa besarnya tarif retribusi pemakaian sirkuit di kompleks
GOR Satria Purwokerto sebagaimana dimaksud huruf b,
telah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten
Banyumas melalui keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Banyumas Nomor : 974/5/2006 tanggaf 30 November 2006
tentang Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banyumas terhadap Tarif Retribusi
Pemakaian Sirkuit di Kompleks GOR Satria Purwokerto; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengatur besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Sirkuit di Kompleks
GOR Satria Purwokerto dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun
2004
Nama, Subyek, Obyek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif; Struktur Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Saat Retribusi Terutang; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan Dan Besarnya Tarif; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembyaran; Kadaluwarsa; Pelaksanaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2007.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2007
PERBUP - PEDOMAN UMUM PENGATURAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2007/No.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
agar Kepala Desa dan Perangkat Desa lebih memusatkan tenaga dan
pikiran kepada pelaksanaan tugas di desa perlu memperhatikan
terhadap penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dalam
rangka peningkatan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
di Kabupaten Banyumas; bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Kepala Desa dan Percmgkat Desa diberikan penghasllan tetap setiap
bulan minimum sama dengan UMRK dan/atau tunjangan lainnya sesuai
dengan kemampuan keuangan desa; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan pedoman umum pengaturan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat dengan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006
Penghasilan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2007.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2007
PERBUP - PEDOMAN UMUM PENGATURAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2006/No.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan untuk
penyesua1an pelaksanaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 196 T ahun 2005 tentang Pedoman Umum
Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Oesa di
Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu mengatur kembali Pedoman Umum Pengaturan
Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten
Banyumas dengan Peraluran Bupati.
Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950; Undang-undang Nemer 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 T ahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemer 17 Tahun 2006
Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2007.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2007
PERBUP - TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2007/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa bencana yang terjadi dapat menimbulkan korban dan
penderitaan manusia, kerugian harta benda. kerusakan
lingkungan. kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum
dan menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan
penghidupan masyarakat; bahwa dalam rangka untuk meringankan beban penderitaan
masyarakat/penduduk dan mempercepat normalisasi situasi
yang terganggu akibat bencana rnaka perlu diberikan bantuan
kepadanya; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan
dipandang perlu untuk menyusun tata cara pemberian bantuan
akibat bencana dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas tanggal 19 Desember 2006
Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2007.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2007
PERBUP - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007 DI BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2007/No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
ABSTRAK:
bahwa agar penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada
tingkat petani dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk
sektor pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 di Banyumas;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2007
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007 Di Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2007
PERBUP - PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2007
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2007/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2007
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 18 Tahun 19S7; Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-1rndang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2001
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2007
PERBUP - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, LD.20014/No.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006;
Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa; Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa; Pengawasan Pemilihan Kepala Desa; Pelantikan Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2007.
61 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
