Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
PERATURAN BUPATI - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2009/No.22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa
transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan
angkutan kola dan angkutan perdesaan. perlu diatur jaringan trayek dan
jumlah kendaraan angkutan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa
angkutan; bahwa jaringan dan jumlah kendaraan
angkutan kola dan angkutan perdesaan serta jumlah kendaraan yang
melayani telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
35 Tahun 2007 tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota dan Angkutan
Perdesaan serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di
Kabupaten Banyumas; bahwa karena perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan jasa
transportasi di Kabupaten Banyumas, khususnya jasa pelayanan
angkutan perdesaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf b perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007
Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta
Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota Dan Angkutan Perdesaan Serta Jumlah Kendaraan Yang Melayani Trayek Di Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keadaan untuk membiayai pengeluaran belanja yang bersifat mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD; bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Pemerintah Kabupaten Banyumas belum tersedia anggaran untuk kegiatan Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dalam APBD Induk Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa menunjuk Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 2009 Nomor 270/711/SJ perihal Bantuan, Fasilitas dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 dapat menggunakan belanja tidak terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Anggaran Pengamanan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2009.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan kesejahteraan anggota Hansip/
Linmas Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas, perlu diberikan tali asih, bantuan pengobatan
kecelakaan dan uang duka; bahwa bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah
dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun
Anggaran 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan dan Uang
Duka bagi Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan di
Lingkungan Kabupaten Banyumas Tahun 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka; Tata Cara Permohonan Pemberian Tali Asih, Bantuan Pengobatan Kecelakaan Dan Uang Duka; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2009.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha yang
kondusif dan berwawasan lingkungan diperlukan Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa guna terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL diperlukan Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Prosedur Tetap Penilaian Analisis Mengenai
Dampak lingkungan Hidup (AMDAL);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prosedur Tetap Dan Mekanisme Penilaian AMDAL; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2009
peraturan bupati - jarak minimal pendirian perusahaan
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2009/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor4 Tahun 2001 Tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras merupakan sarana produksi pangan yang
mempunyai peranan vital dalam kehidupan perekonomian
masyarakat; bahwa pada saat ini, Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat
menimbulkan dampak sosial sehingga keberadaannya perlu
memperhatikan tingkat kejenuhan perusahaan pada tiap-tiap
kecamatan ; bahwa Keputusan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2001
tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan
Padi, Huller dan Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor 4 Tahun 2001 tentang Jarak Minimal
Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan
Penyosohan Beras di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1992.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor4 Tahun 2001 Tentang Jarak Minimal Pendirian Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan
harga yang wajar dan meningkatkan kemampuan petani
dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Nomor 120 Tahun 2008 tentang Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009; bahwa dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Jawa
Tengah Tahun 2009, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak
sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 tentang
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAGIPER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun
2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2009.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman penyusunan pendapatan dan belanja sekolah
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2009/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah merupakan kebijakan tahunan, kegiatan, sasaran, pendapatan dan belanja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sekolah sebagai bagian dari keseluruhan sistem perencanaan penyelenggaraan sekolah; bahwa untuk tertib penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan Dan Sasaran; Sumber Dan Alokasi APBS; Mekanisme Penyusunan APBS; Verifikasi Penyusunan RAPBS; Perubahan APBS; Kewajiban Dan Larangan Sekolah; Sanksi; Monitoring, Evaluasi, Pengawasan, Dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2009.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009
peraturan bupati - pedoman pengelolaan dana bagi hasil
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2009/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa
Tengah, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) pada Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
Provinsi Jawa Tengah; bahwa agar pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT) di Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Rancangan Kegiatan; Pelaporan; Pemantauan Dan Evaluasi Atas Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan Dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); bahwa sehubungan dengan Kelurahan dan Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD: sehingga pemberian penghargaan atas pelunasan PBB diberikan kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Petugas Pemungut FBB Desa Kelurahan dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pemberian Penghargaan Atas Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut PBB Desa/Kelurahan Dan Petugas Pengelola PBB Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2009.
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
