Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2009
Peraturan bupati - alokasi dan harga eceran tertinggi
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2009/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan
harga wajar dan meringankan petani dalam pengadaan
pupuk, perlu mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk
sektor pertanian di Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2010 perlu menetapkan
Peraturan Bupati Banyumas tentang Alokasi dan Harga
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian Di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010.
11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 50 Tahun 2009
peraturan bupati - pembentukan organisasi dan tata laksana
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2009/No.50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Laksana Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2a) Keputusan Presiden
Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007, pengadaan dapat dilaksanakan oleh
Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa yang lebih efektif, efesien, dan transparan di
lingkungan Peme1intah Kabupaten Banyumas, perlu
membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata laksana Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/Vll/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tujuan dan Ruang Lingkup Tugas; Susunan Organisasi; Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan; Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Unit Layanan Pengadaan; Tata Kerja; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2009.
13 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan yang baik serta mewujudkan kesetaraan gender
di Kabupaten Banyumas maka perlu disusun Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyumas
sebagai dokumen perencanaan pembangunan urusan
pemberdayaan perempuan dan sebagai pedoman dalam
penyusunan rencana kegiatan pembangunan tahunan d1
Kabupaten Banyumas Tahun 2009- 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan
Gender Kabupaten Banyumas Tahun 2009 -2013.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 tentang Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 103 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 42 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penataan Berkas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Pemerintah,
Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu Pedoman Penataan
Berkas yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan
Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Penataan Berkas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
19 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengurusan Surat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam
rangka memperlancar penyelenggaraan pemerintahan perlu
ditindaklanjuti pengaturan dalam pengurusan surat menyurat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengurusan Surat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 190 Tahun 2005; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengurusan Surat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 2009
peraturan bupati - tata cara penyaluran dana pinjaman bergulir
2009
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD.2009/No.39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal
19 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana
Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas, ketentuan lebih lanjut
mengenai penyaluran Dana Pinjaman Bergulir diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Pinjaman Bergulir bagi Pelaku Usaha
Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan U KM Nomor
32/KEP/M.KUKM/IV/2003; Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
33/KEP/M.KUKM/IV/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Sumber Pendanaan; Pengelolaan; Plafond Pinjaman; Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman; Jaminan; Penyaluran Pinjaman; Persyaratan Permohonan; Pencairan Dana Pinjaman Bergulir; Jasa Pinjaman; Pengembalian Pinjaman; Penagihan Pinjaman Bermasalah; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2009.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
ABSTRAK:
bahwa pembagian biaya pemungutan pajak penerangan jalan di
Kabupaten Banyumas telah diatur dengan Keputusan Bupati
Banyumas Nomor : 973/726/2008 tentang Pembagian Biaya
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan
Pajak Penerangan Jalan; bahwa dalam rangka penyempumaan Pembagian Biaya Pemungutan
Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten
Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak
Penerangan Jalan, maka Keputusan Bupati Banyumas sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perfu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait dengan pelaksanaan
pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Pemberian Biaya Pemungutan; Pelaksanaan dan Penatausahaan Biaya Pemungutan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2009.
6 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan
kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010,
agar tercapai tertib administrasi serta efektifitas dan
efisiensi keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6
Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2009.
2 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2009
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Rumah
Sakit, perlu menetapkan tugas, kewajiban, kewenangan dan
tanggungjawab Kelompok Staf Medis, Komite Medis, Komite
Keperawatan dan lnstalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) Rumah
Sakit Umum Daerah Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/Vl/2002; Keputusan Mentori Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Nama, Status dan Tempat Kedudukan Rumah Sakit; Staf Medis; Pengorganisasian Staf Medis; Fungsi, Tugas dan Wewenang Staf Medis; Komite Medis; Sub Komite Medis; Komite Keperawatan; Kerahasiaan dan Informasi Medis; Instalasi; Pengawasan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009.
22 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
