peraturan bupati - kegiatan dan penyelenggaraan ibadah haji
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BD.2010/No.93
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kegiatan Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jamaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431 H/ 2010 M
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat kegiatan lain
yang menjadi beban biaya calon jemaah haji diluar komponen Biaya
Penyelenggaraan lbadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh Tim Perumus
Usulan Rencana Biaya Swadaya Jamaah Haji Kabupaten Banyumas
Tahun 1431H/ 2010 M; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Agama Nomor
371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah,
disebutkan kegiatan-kegiatan pendukung diluar komponen BPIH,
ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD; bahwa terhadap usulan rencana kegiatan dan biaya swadaya
penyelenggaraan ibadah haji diluar BPIH yang Menjadi tanggungan Calon
Jamaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431 H/ 2010 M, Dewan
Pe,wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah memberikan
Persetujuan melalui Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor : 450/675, tanggal 7 Agustus 2010, perihal
Penetapan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji di luar Komponen BPIH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, maka perlu metetapkan Peraturan Bupati tentang
Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji Di luar Komponen Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah
Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1431H/ 2010 M.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Menjadi Tanggungan Calon Jamaah Haji
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010.
4 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 92 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Dan Jaringannya Serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Tingkat Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat Nomor : HK.02.04/81.1/2708/09 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
dan Jaringannya Tahun 2009, besaran tarif setiap komponen
pelayanan kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan
jaringannya serta untuk operasional upaya kesehatan masyarakat
yang bersifat pencegahan skunder dan biaya dukungan
manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat di tingkat
Puskesmas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah atau
apabila belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati atas usulan Kepala
Dinas; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun
2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit .
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 12 Tahun 200.9, belum mengatur seluruh
komponen pembiayaan yang diperlukan dalam pelayanan
kesehatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya
serta untuk operasional upaya kesehatan masyarakat yang
bersifat pencegahan skunder dan dukungan manajemen Jaminan
Kesehatan Masyarakat di tingkat Puskesmas; bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melalui
surat tanggal 10 Agustus 2010; Nomor 440/1632; perihal Usulan
Besaran Tarif Pelayanan Jamkesmas di Puskesmas dan
Jaringannya; telah mengusulkan besaran tarif pelayanan
kesehatan bagi Program Jamkesmas di Puskesmas dan
jaringannya serta biaya dukungan manajemen Jaminan
Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya
serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan
Masyarakat di Tingkat Puskesmas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
686/MENKES/SK/VI/2010; Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor :
HK.02.04/81.1/2708/09; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 91 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Usaha Warung Internet Dan Game Net Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum, usaha Warung Internet dan Game Net termasuk dalam
jenis Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam
penyelenggaraan usaha Warung Internet dan Game Net di
Kabupaten Banyumas , perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Usaha Warung Internet dan Game Net.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Skala Usaha Warnet dan Game Net; Standarisasi Usaha Warnet dan Game Net; Perizinan; Hak, Kewajiban dan Larangan Usaha Warnet dan Game Net; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2010.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 90 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2010.
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 88 Tahun 2010
peraturan bupati - susunan organisasi dan tata kerja
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, BD.2010/No.88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 147 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengobatan Unit Universitas Wijayakusuma
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Balai Pengobatan Unit
Mengingat
Universitas Wijayakusuma, dipandang perlu untuk menghapus
Balai Pengobatan Universitas Wijayakusuma karena sudah tidak
efektif lagi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Banyumas Nomor 147 Tahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengobatan Unit
Universitas Wijayakusuma.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghapusan; Pengalihan Kegiatan Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Honor Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
561.4/108/2009 tentang Upah Minimum pada 35 (tiga puluh
lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Banyumas tahun
2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a maka besarnya honor Pegawai Tidak Tetap
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor
27 tahun 2007 tanggal 05 Juni 2007 tentang Honor Pegawai
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
dipandang perlu untuk diubah sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Honor Pegawai Tidak Tetap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2010.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 86 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, agar
distribusi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg tepat sasaran,
berjalan efektif dan efisien, terpenuhinya standar dan mutu serta
menjamin keselamatan minyak dan gas bumi perlu dilakukan
penataan dan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang
Penataan dan Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Banyumas.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 104 Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 007
Tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021
Tahun 2007; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pengalokasian; Distribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Pengaduan Masyarakat; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2010.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 85 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan Kedalaman Rencana
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Purwokerto, diatur ketinggian
bangunan di lokasi sekitar Pendopo Sipanji; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan
ketentuan Pasal 30 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu mengatur batas lokasi sekitar Pendopo Sipanji; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 6 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2005.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Batas Lokasi Sekitar Pendopo Sipanji.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2010.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 84 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri
Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,
perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban
kerja; bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai
sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penerima; Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai; Pajak Penghasilan; Sumber Anggaran; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 83 Tahun 2010
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Standar Satuan Harga Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2010.
ABSTRAK:
bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja
barang dan jasa dalam pelaksanaan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas
Tahun 2010, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pengadaan
barang dan jasa serta mempertimbangkan usulan perubahan
pengadaan barang dan jasa oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009 tentang Standar
Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas Tahun 2010.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun
2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Standar Satuan Harga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2010.
50 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
