perbup - PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2012/No.33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sebagai p,~laksanaan ketEintuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapa1tan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012
Pasal 18 ayat (6) Undan~J-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Unda.ng Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daer.ah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun A Ggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 32 Tahun 2012
PERBUP Kab. Banyumas No. 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Mengubah
PERBUP Kab. Banyumas No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
PERBUP - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD.2012/No.32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2012; bahwa dalam rangka percepatan pengadaan barang/ jasa
maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf bmaka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2012
perbup - SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD.2012/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas; bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai
prosedur penganggaran, penatausahaan, dan
pertanggungjawaban keuangan, sistem dan prosedur
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun
2009
Penetapan Pejabat Yang Diberi Kewenangan Tertentu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; Klasifikasi Dan Kode Rekening; Penyusunan Apbd; Perubahan Apbd; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah; Dpa Dan Anggaran Kas; Pelaksanaan Pengeluaran Apbd; Uang Persediaan Dan Pengelolaan Kas Bendahara Pengeluaran; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 29 Tahun 2012
perbup -TATA CARA PENGESAAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD.2012/No.31
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, pertanggungjawaban,
dan pelaporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
yang digunakan secara langsung untuk belanja, perlu diatur
tata cara pengesahan pembukuan atas pendapatan dan belanja
Badan Layanan Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengdolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, rencana
kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan
Layanan Umum Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
Pasa1 18 ay3.t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonsia Tahun 1945; Undang-Undeng Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; ; ;
Tata Cara Pengesaahan Pendapatan Dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2012
perbup - TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK SARANA PEMERINTAHAN DESA, SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2012
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD.2012/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana Dan Prasarana Perdesaan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
untuk Sarana Pemerintahan Desa, Sarana dan Prasarana Perdesaan,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2012
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2011
Ruang Lingkup; Asas Pemberian Bantuan Keuangan; Maksud Dan Tujuan Pemberian Bantuan Keuangan; Sumber Dana Dan Jenis Kegiatan Yang DiDanai
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2012
perbup - REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, BD.2012/No.27
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2012.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2012
perbup - pENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2012/No.26
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor Tahun 2012
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2012
perbup - PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI MASUK LOKAWISATA BATURRADEN
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2012/No.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi masuk dan tiket terusan
Lokawisata Baturraden sebagaimana diatur
dalam Pasal 32 dan Lampiran V Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten
Banyumas perlu ditinjau, sebagai akibat dari
perkembangan perekonomian dan indeks harga; bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 55 ayat
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kabupaten Banyumas, peninjauan tarif
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata
Baturraden;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2011
Perubahan Tarif Retribusi Masuk Lokawisata Baturraden
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2012
perbup - KEGIATAN DAN BIAYA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DILUAR KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG MENJADI TANGGUNGAN CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1433 H/ 2012 M
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2012/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat
egia am yang menjadi beban biaya calon jemaah haji di
luar komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang
tetapkan oleh Tun Perwakilan Calon Jarnaah Haji Kabupaten
Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M; bahwa berdasarkan surat Direktorat Jendral Penyelenggaraan HaJl dan Umrah Departemen Agama Republik Indonesia
tanggal 25 Agustus 2006,biaya sebagaimana dimaksud pada
huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD; bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas telah memberikan persetujuan melalui Surat Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 451/591.1/2012 tanggal 13 Juni 2012, perihal Biaya
Penyelenggaran Ibadah Haji diluar Komponen BPIH; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kegiatan dan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah
Haji (BPIH) yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji
Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; . Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang pendaftaran Haji
Kegiatan Dan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji Diluar Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Yang Menjadi Tanggungan Calon Jemaah Haji Kabupaten Banyumas Tahun 1433 H/ 2012 M
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2012
perbup - PERVBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD.2012/No.21
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pervbahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Peraturan Bupati
Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu
disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20
Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; eraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010
Pervbahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2012.
3 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
