perbup - TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD.2013/No.62
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan
kinerja Pegawai Negeri Sipil di !ingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Banyumas No_!llor 30 Tahun 2011 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
cfulbah-dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Tambahan
Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai
dapat Iebih mencapai sasaran, Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 6 Tahun 2009
Maksud Dan Tujuan; Penilaian Kinerja; Penerima; Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai; Pajak Penghasilan; Sumber Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 60 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJLAN KENDARAAN BERMOTOR
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD.2013/No.60
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4), Pasal 100
ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4), Pasal 110 ayat (3),
dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas
Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; Masa Retribusi Dan Smt Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Cara Menghitung, Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kurang Bayar; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 59 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2013/No.59
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 aya t (4), Pa sal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat
(7), dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara
Pemungutan Retribusi lzin Trayek.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peruturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran, Pendataan Retribusi Izin Trayek; Masa Retribusi Dan Smt Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tat Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 58 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD.2013/No.58
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99
ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108
ayat (4), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; Masa Retribusi Dan Smt Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Cara Menghitung, Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kurang Bayar; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 57 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD.2013/No.57
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 43
ayat (4), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), dan
Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
20 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten
Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Noroor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Ba.nyumas Nomor 20 Tahun 2011
Instalansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pendatmn Objek Retrjbusi Dan Subjek Retrjbusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemuingutan; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kurang Bayar; Peng Em Balian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 56 Tahun 2013
perbup - PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD.2013/No.56
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4),
Pasal 100 ayat (4), Pasal 106 ayat (4), Pasal 108 ayat (4),
Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1946; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tentang Retribusi Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Tata Cara Pembayaran Dan Tata Cara Penagihan; Pengurangan, Kerjnganan Dan Pembebasan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2013.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 55 Tahun 2013
perbup - PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2013/No.55
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
1304/DPPA/20 13, terdapat Anggaran 2013 Nomor 1304/DPPA/2013, terdapat perubahan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada
Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga pendapapan
dan belanja daerah Kabupaten Banyumas pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2013 mengaJami perubahan; bahwa agar tambahan a lokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat
dilaksanakan maka Pera turan Bupati Nomor 28 Tahun
2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun Anggaran 2013
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun
2013
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2013.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2013
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
perbup - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 54, BD.2013/No.54
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani
dalam penerapan pemupukan dalam peningkatan
produktivitas dan produksi komoditas pertanian, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47
Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
62 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47
Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 / Permentan / S.R140 / 8 / 2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69 / Permentan/S.R130/ 11 / 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan Dan Harga
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2013.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 52 Tahun 2013
perbup - PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD.2013/No.52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pelayanan rawat inap di
Puskesmas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat
( 1) huruf b dan Lampiran I Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten
Banyumas perlu ditinjau, sebagai akibat dari
perkembangan perekonomian dan indeks harga; bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Pasal 112 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19
Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum di
Kabupaten Banyumas, peninjauan tarif sebag~1mana
dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2013.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2013
perbup - PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2013
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD.2013/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembinaan Dan Peningkatan Kemampuan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya menjawab
tantangan perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan
nasional secara optimal untuk menyelaraskan dengan
perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global; bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan
mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia
hasil pendidikan, memerlukan pembinaan dan
pengembangan profesional pendidik dan tenaga
kependidikan secara utuh; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembinaan Peningkatan
Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50
Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63
Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27
Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28
Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2010; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008
Pembinaan Dan Pengembangan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Program Peningkatan Kompetensi Dan Kinerja Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pengelolmn Dan Penyelenggarmn Program Peningkatan Dan Pembinmn Kemampuan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pengembangan Kkg Dan Mgmp; Sumber Daya Pendidikan Program Peningkatan Dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Peran Serta Masyarakat; Hak Dan Kewajiban Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Sanks! Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.
24 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
