TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara Pengalokasian Dana Penyaluran Dana Desa TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 02 Tahun 2021
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Ketentuan pengelolaan keuangan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK-07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bintan TA 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
41 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2021
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 52 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bintan No. 10 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan
dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 53)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 3) dan Naskah
Dinas yang mengatur Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam
rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PENCEGAHAN DAN PENANGAN COVID - 19 - penerapan protokol
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan upaya pencegahan di berbagai aspek kehidupan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kasus penderita Corona Virus Disease 2019 perlu dilakukan peningkatan terhadap penegakan protokol kesehatan, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2018; Inpres No.6 Tahun 2020; InMendagri No.4 Tahun 2020
Pelaksanaan, Moniotoring dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Tata Cara Perencanan Sanksi, Sosialisasi dan Pertisipasi, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 51 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bintan No. 40 Tahun 2022 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Klinik Layanan Berbantuan Terintegrasi Online Single Submissions Risk Based Approach
pelayanan perizinan berusaha - melalui klinik layanan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2020/No.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.96 Tahun 2012; PP No.24 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018; Perbup No.12 Tahun 2020
Klinik Layanan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik, Standar Operasional Prosedur, Sarana Prasaranan, Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Evaluasi Pelaporan dan Pengawasan, Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 48 Tahun 2020
pelaksanaan inovasi daerah di lingkungan kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2020/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN BINTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik perlu dilakukan Inovasi Daerah; bahwa untuk pelaksanaan Inovasi Daerah perlu pengaturan secara rinci mengenai tahapan dari pengusulan,penetapan , uji coba sampai dengan penerapan penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2017; PB Menristek No.03 Tahun 2012 dan Mendagri No.36 Tahun 2012; Permenpanrb No.30 Tahun 2014; Permendagri Nomor 104 Tahun 2018; Permenpanrb No.5 Tahun 2019
Bentuk dan Kriteria Inovasi, Pengsusulan, Penetapan dan Ujicoba, Penerapan Penilaian Pendanaan dan Informasi Inovasi, Pemberian Penghargaan/Insentif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Pembinaan dan Pengawasan
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN
DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Bahwa sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 19 Maret 2020 pada angka ke 5 adalah memberikan perlindungan maksimal kepada para tenaga dokter, tenaga medis dan jajaran/pihak lainnya yang berada di Rumah Sakit yang melayanai pasien terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 314 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Kasus Novel Corona Virus di Provinsi Kepulauan Riau
UU No.25 Tahun 2002; UU No.29 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2018; PP No.40 Tahun 1991; PP No.67 Tahun 2019; PP No.29 Tahun 2020; Permenkes No.1501/Menkes/Per/X/2010; Perda No.8 Tahun 2019; Perbup No.62 Tahun 2019
Penganggaran, Penerima Insentif, Besaran Insentif, Persyaratan Pembayaran Insentif, Tim Verivikasi, Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Insentif, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
UU No. 12 Tahun 1956; UU 6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.16 Tahun 2000; UU No.19 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.91 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.17/PMK.03/2013
Tujuan dan Ruang Lingkup, Bentuk Pemeriksaan, Tata Cara Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan keuangan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan keuangan desa secara berkelanjutan dan terpadu agar pelaksanaan sesuai dengan aturan yang berlaku
UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2016; PP No.17 Tahun 2018; Permen DPDTTi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
