Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Hotel Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 41 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan hukum, sehingga perlu
diganti. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap
pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bintan, diperlukan
suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek, Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Hotel Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 41 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2023
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Restoran Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 39 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Bintan Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan hukum, sehingga perlu
diganti. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap
pemungutan pajak restoran di Kabupaten Bintan,
diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Restoran.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Wilayah pemungutan , Media Pembayaran dan Perforasi, serta Tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Restoran Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Nomor 39 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2022
bagi lanjut usia di kabupaten bintan - petunjuk pelaksanaan bantuan langsung tunai
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Program Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2021 – 2026 yakni perlindungan sosial
terhadap kelompok masyarakat rentan dengan resiko
sosial tinggi yakni lanjut usia, Pemerintah Kabupaten
Bintan memberikan Bantuan Langsung Tunai, sebagai
tambahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lanjut
usia dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan
Langsung Tunai bagi lanjut usia tersebut diperlukan
pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten
Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.13 Tahun 1998; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permensos No.5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No.11 Tahun 2019; Permensos No.15 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia di Kabupaten
Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 19 Tahun 2020
pedoman perjalana dinas - pemerintah kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2020/No/19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.20 Tahun 2001; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.29 Tahun 2016; Permenkeu No.164/PMK.OS/2015; Permenkeu No.181/PMK.OS/2019; Perda No.18 Tahun 2007
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas,Klasifikasi Perjalanan Dinas, Perintah Perjalanan Dinas, BIaya Perjalanan Dinas, Pembebanan dan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pembatalan Perjalanan Dinas, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Bintan Nomor 46 Tahun 2019
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali dan semakin berkembangnya kegiatan pemasaran melalui reklame di Kabupaten Bintan maka perlu dilakukan pengendalian agar penyelenggaraan reklame berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan pembangunan lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.38 Tahun 2004; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.36 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.32 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006;Permendagri No.21 Tahun 2011; PermenPU No.29/PRT/M/2006; PermenPU 24/PRT/M/2007; PermenPU No.20/PRT/M/2010; Perda No.1 Tahun 2011; Perda No.9 Tahun 2016; Perda No.1 Tahun 2013; Perbup No.55 Tahun 2012
Penyelenggaraan Reklame, Penempatan dan Penataan Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran, Asuransi, HAK Kewajiban dan Larangan, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame dan Nilai Sewa, Tim Reklame, Pengawasan, Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2019.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2020
implementasi pendidikan anti korupsi - kabupaten bintan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2020/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
Bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi, perlu implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.19 Tahun 2005; PP No.13 Tahun 2015; PP No.48 Tahun 2008; PP No.74 Tahun 2008; PP No.19 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010; PP No.66 Tahun 2010; Perpres No.87 Tahun 2017; Permendikbud No.23 Tahun 2015
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya pemberian bantuan keuangan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bintan, maka perlu diberikan pedoman yang mengikat berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bupati Bintan Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pedoman Pemberian Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2017.
7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2023
perpustakaan di daerah - penyelenggaraan dan pengembangan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan
bangsa, khususnya masyarakat di Daerah perlu ditumbuh
kembangkan budaya gemar membaca melalui Perpustakaan,
sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak
dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan
didayagunakan keberadaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyelenggaraan dan
Pengembangan Perpustakaan di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di
Daerah.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.43 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.13 Tahun 2018; PP No.24 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2021; Permendagri No.44 Tahun 2016; Perka Perpusnas No.8 Tahun 2017; Perka Perpusnas No.10 Tahun 2017; Perka Perpusnas No.11 Tahun 2017; Peraturan Perpusnas No.4 Tahun 2021; Perda Prov.Kepri No.2 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembentukan Perpustakaan, Penyelenggaraan Perpustakaan dan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 37 tahun 2014 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu melakukan
perubahan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mengenai
kewenangan Bupati dalam hal mengurangkan ketetapan pajak
terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
UU No.12 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Bintan No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Bintan No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2016
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin maka dibuat Program Jaminan Kesehatan Daerah bagi kelompok masyarakat miskin, dalam mengelola Program Jaminan Kesehatan Daerah harus memenuhi prinsip tidak bersifat komersial, pelayanan yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel bahwa dalam Perbup No 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Bintan Tahun 2016, pengaturan tentang masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002;Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
Menetapkan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah kabupaten bintan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
