Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 14 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 12 Tahun 2015

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lingkungan Hidup

Download :
Perda Kota Cimahi No. 12 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2015/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK:

Pengelolaan air limbah domestik merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak setiap warga kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
UU No 9 Tahun 2001; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 82 Tahun 2001; PP No 16 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERMEN PU No 16/PRT/M/2008; PERMEN PU No 14/PRT/M/2010; PERMEN LH No 112 Tahun 2003; PERMEN LH No 1 Tahun 2010; PERDA Kota Cimahi No 16 Tahun 2003; PERDA Kota Cimahi No 7 Tahun 2010; PERDA Kota Cimahi No 15 Tahun 2011; PERDA Kota Cimahi No 9 Tahun 2012.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat 5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6. Pembiayaan 7. Investasi Dan Kerja Sama 8. Retribusi 9. Perizinan 10. Larangan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air limbah domestik diatur oleh Peraturan Walikota.
59 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015

Pengelolaan Zakat

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
4 pengelolaan zakat.pdf

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2015/192

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban Umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa yang berdimensi sosial sangat luas; b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syari’at, profesional, amanah, dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang sejahtera, adil dan makmur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengelolaan Zakat;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008.
Terdiri dari 53 pasal, 15 bab yaitu ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, subyek, jenis dan obyek zakat, organisasi pengelolaan zakat, biaya operasional baznas kota cimahi, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah, pengawasan, penyidikan, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2015.
mengatur mengenai pengelolaan zakat
50 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 11 Tahun 2015

JASA KONSTRUKSI DI CIMAHI

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Perda Kota Cimahi No. 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

JASA KONSTRUKSI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2015/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang JASA KONSTRUKSI DI CIMAHI

ABSTRAK:

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, dan peningkatan peran serta penyedia dan masyarakat jasa konstruksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi.
UU No 18 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 Tahun 2000; PP No 30 Tahun 2000; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PERPRES No 54 Tahun 2010; PERDA Kota Cimahi No 5 Tahun 2008; PERDA Kota Cimahi No 9 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Jasa Konstruksi di Kota Cimahi dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3. Kewenangan 4. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Kontruksi 5. Kebijakan Penyelenggara Jasa Konstruksi 6. Pengawasan Jasa Konstruksi 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.
PERDA Kota Cimahi No 7 Tahun 2004.
40 Halaman (Penjelasn 12 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 3 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Cimahi No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
PERDA Kota Cimahi No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Mengubah :

PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Download :
Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2015/3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

ABSTRAK:

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
UU No 9 Tahun 2001; UU No 33 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 5 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 24 Tahun 2009; PERDA Kota Cimahi No 5 Tahun 2008; PERDA Kota Cimahi No 3 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada beberapa ketentuan yakni : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah 2. Ketentuan Pasal 4 diubah 3. Ketentuan Pasal 5 diubah 4. Ketentuan Pasal 7 diubah 5. Ketentuan Pasal 8 diubah 6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A 7. Ketentuan Pasal 11 diubah 8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2015.
22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT