Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 516 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

perda-9-2015.pdf

TENTANG-PERLINDUNGAN-DAN-PEMENUHAN-HAK-PENYANDANG-DISABILITAS

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/No.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang belum menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mendiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi; b. bahwa Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang hak Penyandang Disabilitas) telah diratifikasi dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2011 c. bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukinan, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN BAB III KESAMAAN KESEMPATAN Pasal 91 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
29 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

perda-7-2015.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-9-TAHUN-2014-TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2015

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2015
Pasal I Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 diubah Pasal 3 Ketentuan Pasal 3 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 6 Tahun 2015

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

APBD

Download file:

perda-6-2015.pdf

TENTANG-PERTANGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2014

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pasal 2 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 5 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

perda-5-2015.pdf

TENTANG-PENYELENGGARAAN-PEMBINAAN-JASA-KONSTRUKSI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK:

a. bahwa jasa konstruksi daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha konstruksi daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah; b. bahwa dalam rangka memberi arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pembinaan jasa kontruksi, perlu diadakan pengaturan tentang pembinaan jasa kontruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN PEMBINAAN Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERDA_4_2015.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-4-TAHUN-2011-TENTANG-ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-PERANGKAT-DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa penetapan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan nyata penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, perlu mengadakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008
Pasal 1 Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f angka 3 huruf b)diubah, dan huruf g setelah angka 2 disisipkan 1

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
61 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2015

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA_3_2015.pdf

TENTANG-PENAMBAHAN-PENYERTAAN-MODAL-DAERAH-KEPADA-PT.-BANK-PEMBANGUNAN-DAERAH-BALI

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA_2_2015.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-6-TAHUN-2011-TENTANG-RETRIBUSI-PERIZINAN-TERTENTU

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; b. bahwa memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang cukup baik dan masih ada potensi retribusi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011
Pasal I ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 3 Ketentuan Pasal 3 diubah Pasal 14 Ketentuan Pasal 14 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 1 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Prov. Bali No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Perubahan Ketiga

Download file:

PERDA_1_2015.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-1-TAHUN-2011-TENTANG-PAJAK-DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan dalam rangka menyamakan harga eceran bahan bakar minyak di Provinsi Bali dengan Provinsi lainnya perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011
Pasal I Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 69 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERGUB_69_2014.pdf

TENTANG-UPAH-MINIMUM-KABUPATEN-/-KOTA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 69, BD.2014/No.69

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; b. bahwa sesuai Berita Acara Kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Bali tanggal 2 Oktober 2014, disepakati adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupatn/Kota.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep- 226/MEN/2000 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/MEN/2003
Pasal 2 Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi upah bulanan yang terdiri dari upah pokok Pasal 6 Pada saat Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku,Peraturan Gubernur Bali Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

APBD

Download file:

PERDA_7_2014.pdf

TENTANG-PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-PROVINSI-BALI-NOMOR-10-TAHUN-2013-TENTANG-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2014

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan mendesak, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013
Pasal I Ketentuan Pasal 1 diubah Pasal 2 Ketentuan Pasal 2 diubah Pasal 3 Ketentuan Pasal 3 diubah Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT