Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tangerang, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan kesehatan, pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu adanya petunjuk teknis dalam pengangkatan dan penempatan pegawai tidak tetap daerah;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; Perpe No.18 Tahun 2016; Keputusan Presiden No.37 Tahun 1991; Perme No.7 Tahun 2013; Perda No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Mekanisme Pengadaan Tenaga Kesehatan Sebagai Ptt Daerah; 3. Pengangkatan Dan Penempatan; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Pemberhentian Tenaga Kesehatan Sebagai Ptt Daerah; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 99 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PP No 6 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PERBUP Tangerang No 23 Tahun 2001; PERBUP Tangerang No 12 Tahun 2010
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
24 halaman,1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 102 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pemakaman Kabupaten Tangerang;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab.Tangerang No 11 Tahun 2016
1.Ketentuan Umum; 2.Kedudukan; 3.Susunan Organisasi; 4.Tugas dan Fungsi; 5.Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional; 6.Tata Kerja; 7.Kepegawaian; 8.Jabatan Perangkat Daerah; 9.Pembiayaan; 10.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
23
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 01 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin beragamnya jenis usaha yang dilakukan masyarakat maka semakin besar kemungkinan dampak yang ditimbulkan dan akan membawa permasalahan baik dari aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan maupun ekonomi, sehingga hal tersebut membuka peluang untuk dikenakan Retribusi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 27 Tahun 2009, Perda Kabupaten Tangerang No. 6 Tahun 2011
Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ketentuan yang diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9, angka 23, angka 24, angka 38, angka 41, angka 61,
angka 72 diubah, dan diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 40a dan angka 40b,
angka 28 dan angka 58 dihapus;
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3);
3. Ketentuan Pasal 19 diubah;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan ayat (5) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat,
yakni ayat (6) dan ayat 7;
5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 20A, 20B dan 20C;
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah satu ayat yakni ayat (3); dan
7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Merubah Perda No. 06 Tahun 2011
PERDA KABUPATEN TANGERANG NO. 1, LD.2016/NO.1, KABUPATEN TANGERANG
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS yang berbasis kompetensi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tangerang;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, perlu disusun suatu Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS dengan Peraturan Bupati
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 12 Tahun 1961; PP No 99 Tahun 2000; PP No 38 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Belajar; 3. Izin Belajar; 4. Biaya Pendidikan; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerBup Nomor 23 Tahun 2001
1. Ketetentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tugas Pokok,Fungsi,Rincian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati; 4. Tata Kerja; 5. Jabatan; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 39 Tahun 2016
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah dan untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Instruksi Mendagri No. 21 Tahun 1997, Perda Kab. Tangerang No. 2 Tahun 2009, Perda Kab. Tangerang No. 6 Tahun 2010, Perda Kab. Tangerang No. 15 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kerugian Daerah; Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; Penyelesaian Kerugian Daerah Mengalami Kemacetan; Tata Cara Menetapkan Jumlah Kerugian Daerah; Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR); Kadaluwarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tta Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PerMen Dalam Negeri No 64 Tahun 2007; PerMen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2009; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 51 Tahun 2012; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 40 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional; 6. Tata Kerja; 7. Kepegawaian; 8. Jabatan Perangkat Daerah; 9. Pembiayaan; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Sindang Jaya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016;
b. bahwa dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas serta sasaran pembangunan yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2006; PP No 40 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; PerMen Dalam Negeri No 54 Tahun 2010; PERDA No 1 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 12 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No 5 Tahun 2013; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Bupati; 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 6. Perangkat Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
