Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak D alam Trayek di Wilayah Kabupaten Tangerang.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK BERDASARKAN KEWENANGAN DAERAH; BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN; BAB IV PENGGUNAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI; BAB V PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK; BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB VII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF; BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 31 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/N0.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Penyiapan Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Tangerang Gemilang FM Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, diperlukan adanya penambahan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan penyiaran radio di Kabupaten Tangerang, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huuf a perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2005; Perbup No 13 Tahun 2014.
terdapat dalam pasal 5, pasal 7,pasal 8, pasal 9
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
Perbup Tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2016
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2020
DANA ALOKASI UMUM - TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2020 No. 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Tangerang.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2005; PP No 73 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 17 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Besaran bantuan Pendanaan Kelurahan; 3. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan; 4. Ketentuan lain-Lain; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 32 Tahun 2011
Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2011/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Perlaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan pemberian izin di bidang penanaman modal kepada masyarakat, perlu adanya aturan pelaksanaan pemberian izin dan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Pasal 12 ayat (2) Pasal 16 ayat (6), dan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
1. UU No. 23 Tahun 2000 ;2. UU No. 10 Tahun 2004 ;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. UU No. 25 Tahun 2007;5. UU No. 11 Tahun 2008 ;6. UU No. 14 Tahun 2008
;7. PP No. 65 Tahun 2005 ;8. PP No. 79 Tahun 2005 ;9. PP No. 3 Tahun 2007
;10. PP No. 38 Tahun 2007 ;11. PP No. 41 Tahun 2007 ;12. PP No. 6 Tahun 2008
;13. PP No. 45 Tahun 2008 ;14. PP No. 90 Tahun 2007;15. PP No. 27 Tahun 2009
;16.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PTSP BPMD bidang penamanan modal;3.tolak ukur,persayaratan dan kualifaksi PTSP di bidang penanaman modal;4.penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal daerah
;5.tata cara pelaksanaan PTSP di bidang penanaman Modal;6.pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;7.pembiayaan;8.pelaporan;9.koordinasi penyelenggaraan PTSP;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 32 Tahun 2021
pengangkatan - penempatan - tenaga kesehatan - PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknik Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 20 18 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja, mengatur bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang untuk mengangkat pegawai nonpegawai negeri sipil dan atau nonpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara; b. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah di Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga perlu dicabut.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 49 Tahun 2018.
Pencabutan Peraturan Bupati Tangerang No. 73 Th 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 73 Tahun 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih tinggi, maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008; Perpres No 88 Tahun 2002; Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014; PermenPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov.Banten No 10 Tahun 2005; Perda Prov.Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2015.
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2020 No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 121 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan refocusing kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan melakukan penyesuaian/pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Th 1950 yg telah diubah dg UU No 4 Th 1968; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 40 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 24 Th 2011; UU No 2 Th 2012; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP Pengganti UU; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 71 Th 2010; PP No 2 Th 2012; PP No 12 Th 2017; PP No 18 Th 2017; PP No 2 Th 2018; PP No 12 Th 2019; Perpres No 32 Th 2014; Perpres No 82 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Permendagri No 52 Th 2012; Permendagri No 72 Th 2012; Permenkes No 21 Th 2016; Permendagri No 33 Th 2019; Permendagri No 20 Th 2020; Instruksi Kemendagri No 1 Th 2020; Kep. Gubernur banten No 978/Kep.135-Huk/2020; Kep Gubernur DKI jakarta No 143 Th 2020; Perda kab Tangerang No 2 Th 2009; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Kab Tangerang No 121 Th 2019.
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 121 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah TA 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 121 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2046
ABSTRAK:
bahwa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional, dan administrasi kependudukan belum tertib; bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 153 Tahun 2014; Permendagri No. 40 Tahun 2012; Perda No. 12 Tahun 2009; Perda No.1 Tahun 2019
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan GDPK Bab III Pendanaan Bab IV Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2021 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi, maka diperlukan sistem pengawasan pajak daerah;
c. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah dan Peraturan
Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha dan Kewajiban Perpajakan bagi
Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir Secara Online, perlu disesuaikan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PENGAWASAN; BAB V LARANGAN DAN SANKSI; BAB VI KERJA SAMA; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 68 Tahun 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2016-2018
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Perempuan dan Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan, serta mendapat kemudahan, perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Hidup;
b. bahwa terjadinya Konflik Sosial, Perempuan dan Anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimal dalam memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan;
c. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemenuhan dasar dan spesifik terhadap Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik Sosial;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1979; UU No 7 Tahun 1984; UU No 3 Tahun 1997; UU No 19 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2000; UU No 13 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2004; UU No 13 Tahun 2006; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2008;Perpres No 69 Tahun 2008; Perpres No 18 Tahun 2014;PermenPPPA No 10 Tahun 2012; Perda Prov Banten No 096 Tahun 2014; Pergub Banten No 80 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 122 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
