Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
ABSTRAK:
Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1994; PP No 18 Tahun 2016; PerPres No 87 Tahun 1999; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016; PerBup Nomor 23 Tahun 2001
1. Ketetentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Tugas Pokok,Fungsi,Rincian Tugas Dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati; 4. Tata Kerja; 5. Jabatan; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 83 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daereah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Tangerang No 11 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan; 3. Susunan Organisasi; 4. Tugas Dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Jabatan Perangkat Daerah; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 75 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundangundangan sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.43 Tahun 2014; Perpe No.8 Tahun 2016; Perpre No.137 Tahun 2015; Perme No.113 Tahun 2014; Perme No.21 Tahun 2015; Perme No.49/PMK,07 Tahun 2016; Perda No.01 Tahun 2008; Perda No.9 Tahun 2014; Perbup No.103 Tahun 2014;
Peraturan Ini Memuat; 1. penambahan Anggaran dari Pemerintah Daerah; 2. Pengalokasian DBH Pajak Daerah; 3. Pengalokasian DBH Retribusi Daerah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 74 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksanaan Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila pejabat pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas, sehingga Keputusan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas perlu disesuaikan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; Perpe No.24 Tahun 1976; Perpe No.101 Tahun 2000; Perpe No.38 Tahun 2007; Perme No.80 Tahun 2015; Perda No.1 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2014;
1. Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan; 2. Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas; 3. Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
9 halaman 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 73 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Kesehatan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Tangerang, diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan kesehatan, pendayagunaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tangerang; b. bahwa pemenuhan tenaga kesehatan secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kabupaten Tangerang, perlu adanya petunjuk teknis dalam pengangkatan dan penempatan pegawai tidak tetap daerah;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; Perpe No.18 Tahun 2016; Keputusan Presiden No.37 Tahun 1991; Perme No.7 Tahun 2013; Perda No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Mekanisme Pengadaan Tenaga Kesehatan Sebagai Ptt Daerah; 3. Pengangkatan Dan Penempatan; 4. Hak Dan Kewajiban; 5. Pemberhentian Tenaga Kesehatan Sebagai Ptt Daerah; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 72 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Ke Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah Kabupaten Tangerang, jarak tempuh wilayah UPT Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, serta efektifitas waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi pelayanan kesehatan perlu adanya pengaturan waktu penyetoran; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.2 Tahun 2009; PERDA Kabupaten Tangerang No.4 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.98 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pengaturan Waktu Penyetoran; 4. Ketentuan Lain-Lain; 5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
5 halaman 2 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pengaturan tentang pengolaan arsip dinamis;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.28 Tahun 2012; Perda No.15 Tahun 2014; Perda No.1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Arsip
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Kantor Arsip Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.28 Tahun 2012; Perda No.15 Tahun 2014; Perda No.1 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum; 2. Penyusutan Arsip; 3. Sumber Daya Kearsipan; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
11 halaman 14 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 69 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian, Dan Jadwal Reterensi Arsip Substansif Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
ketentuan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor bPK.02/09/78/2016 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan, Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan JRA Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan, Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian, dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kabupaten Tangerang;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.28 Tahun 2012; PERKEP Arsip Nasional RI No.14 Tahun 2015; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.1 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Usaha Dan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Secara Online
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Tangerang Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, mempermudah pembayaran serta meningkatkan pengawasan penerapan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, maka diperlukan data transaksi yang mudah, cepat, akurat, transparan, dan akuntabel;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perpe No.135 Tahun 2000; Perpe No. 58 Tahun 2005; Perpe No.91 Tahun 2010; Perda No.10 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2016;
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Sistem Informasi Pajak Daerah; 5. Hak Dan Kewajiban; 6. Pengawasan; 7. Larangan Dan Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
