Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2011/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susuna Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
: a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2004 telah dibentuk Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang;
b. Bahwa dalam rangka pelaksanan Peraturan Daerah tersebut pasal 25 perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Apotik Sumber Jaya Kabupaten Tangerang;
1. UU No. 5 Tahun 1962 ;2. UU No. 3 Tahun 2000 ;3. UU No. 32 Tahun 2004
;4. PP No. 38 Tahun 2007 ;5. Perda Kab Tanggerang No. 3 Tahun 2004 ;6.Perda Kab Tanggerang No. 8 Tahun 2010
1.ketentuan umum;2.kedudukan, tugas dan fungsi;3.susunan organisasi
;4.apoteker pengelola apotik;5.penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 24 Tahun 2011
Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Satu Pendidikan, Pengawasan Satuan Pendidikan Dan Penilik
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2011/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Satu Pendidikan, Pengawasan Satuan Pendidikan Dan Penilik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengalami kekosongan Kepala Satuan Pendidikan, Pengawasan Satuan Pendidikan dan Penilik, perlu dilakukan pengangkatan pelaksana tugas ;
b. bahwa agar pelaksanaan pengangakatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas mempunyai mempunyai landasan hukum yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu adanya Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik yang diatur dalam Peraturan Bupati.
1. UU No. 8 Tahun 1974 ;2. UU No. 23 Tahun 2000 ;3. UU No. 23 Tahun 2003 ;4. UU No. 10 Tahun 2004 ;5. UU No. 32 Tahun 2004 ;6. UU No. 14 Tahun 2005 ;7. PP No. 4 Tahun 1966 ;8. PP No. 16 Tahun 1994 ;9. PP No. 19 Tahun 2005 ;10. PP No. 38 Tahun 2007;11. PP No.74 Tahun 2008 ;12. PP No. 17 Tahun 2010 ;13. Perda Kab Tanggerang No. 17 Tahun 2004;14.Perda Kab Tanggerang No.8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 23 Tahun 2011
Pedoma Penandatanganan Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satu Pendidikan Formal
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoma Penandatanganan Ijazah Atau Surat Tanda Tamat Belajar Pada Satu Pendidikan Formal
ABSTRAK:
a. bahwa Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar merupakan surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a diatas, perlu diatur Pedoman Penandatanganan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar pada Satuan Pendidikan Formal yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.
1. UU No. 8 tahun 1974;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 23 tahun 2003
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004;6. UU No. 14 tahun 2005
;7. PP No. 4 tahun 1966;8. PP No. 16 tahun 1994;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 74 tahun 2008;11. PP No. 17 tahun 2010;12. Perda Kab Tanggerang No. 17 tahun 2004;13. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 20 Tahun 2011
Petunjuk Penata Usahaan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2011/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Penata Usahaan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 36 Tahun 2009 ;
b. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, yang berakibat terjadinya Perubahan/Alih Tugas, Struktur Jabatan dan Nomenklatur pada setiap Badan/Kantor/Dinas/Bagian, maka Peraturan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditinjau kembali ;
1. UU No. 17 tahun 2003;2. UU No. 23 tahun 2000;3. UU No. 1 tahun 2004
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 15 tahun 2004;6. UU No. 32 tahun 2004
;7. UU No. 33 tahun 2004;8. PP No. 8 tahun 2006;9. PP No. 58 tahun 2005
;10. Perda Kab Tanggerang No. 2 tahun 2009;11. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 19 Tahun 2011
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati tangerang Nomorn 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Partai Politik Beserta Pemilu Tahun 2009
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2011/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati tangerang Nomorn 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Partai Politik Beserta Pemilu Tahun 2009
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Dan Tertib Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu adanya pedoman dalam pengelolaan pemberian bantuan hibah sehingga dapat berjalan dengan baik, terkendali dan terkoordinasi;
b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Penghitungan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Tangerang, perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004
;4. UU No. 33 tahun 2004;5. UU No. 15 tahun 2004;6. UU No. 2 tahun 2008
;7. UU No. 10 tahun 2008;8. PP No. 58 tahun 2005;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 5 tahun 2009;11. Perda Kab Tanggerang No.1 tahun 2008;12. Perda Kab Tanggerang No.8tahun 2010
terdapat dalam pasal 6, pasal 14, dan pasal 15
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 16 Tahun 2011
Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2011/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategi 2011 Semua Anak Kabupaten Tangerang Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak Kabupaten Tangerang yang identitasnya belum tercatat dalam akte kelahiran, sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya ;
b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 23 tahun 2002;3. UU No. 10 tahun 2004
;4. UU No. 32 atahun 2004;5. UU No. 12 tahun 2006;6. UU No. 23 tahun 2006
;7. UU No. 52 tahun 2009;8. UU No. 37 tahun 2007;9. PP No. 38 tahun 2007
;10. PP No. 54 tahun 2007;11. PP No. 25 tahun 2008;12.Perda Kab Tanggerang No. 7 tahun 2010
Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2O11/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Izin Penempatan Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi terhadap Izin Pemanfaatan Ruang dinyatakan tidak berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang perlu ditinjau kembali;
b. bahwa Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang kepada orang atau badan hukum merupakan salah satu tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta merupakan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undnag Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang jo Pasal 69 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
1. UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004
;4. UU No. 33 tahun 2004;5. UU No. 26 tahun 2007;6. UU No. 28 tahun 2009
;7. PP No. 38 tahun 2007;8. PP No. 41 tahun 2007;9. PP No. 54 tahun 2008
;10. Perda Kab Tanggerang No. 1 tahun 2008;11. Perda Kab Tanggerang No. 11 tahun 2006;12.Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 14 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2011/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam memberikan arah dan pedoman pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan pronsip penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memberikan pedoman mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah tersebut agar lebih terarah dan terkoordinasi;
b. bahwa Peraturan Bupati Tangerang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, masih kurang memberikan arahan dalam peraturan perundangundangan daerah, sehingga perlu diubah;
1.UU No. 23 tahun 2000;2. UU No. 10 tahun 2004;3. UU No. 32 tahun 2004;4. PP No. 79 tahun 2005;5. PP No. 68 tahun 2005
;6. PMDN No. 169 tahun 2004;7. PMDN No. 15 tahun 2006;8. PMDN No. 16 tahun 2006;9. PMDN No. 17 tahun 2006;10. PMDN No. 53 tahun 2007
terdapat dalam pasal 8 dan pasal 57
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai pelaksanaan Pasal 4 Ayat (2) huruf j dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tangerang
1. UU No. 5 tahun 1960;2. UU No. 12 tahun 1985;3. UU No. 4 tahun 1996
;4. UU No. 40 tahun 1996;5. UU No. 21 tahun 1997;6. UU No. 37 tahun 1998
;7. UU No. 23 tahun 2000;8. UU No. 10 tahun 2004;9. UU No. 32 tahun 2004
;10. UU No. 33 tahun 2004;11. UU No. 28 tahun 2009;12. PP No.58 tahun 2009
;13. PP No. 69 tahun 2010;14. Perda Kab Tanggerang No. 10 tahun 2010;15. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.objek dan subjek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;3.dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan;4.penetapan, tata cara , pembayaran , dan penelitian;5.pembayaran dan penyetoran;6.angsuran dan penundaan;7.pelaporan;8.pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;9.keberatan , banding dan gugatan
;10.pengembalian kelebihan pembayaran
;11.kadaluwarsa
;12.ketentuan bagi pejabat
;13.ketentuan khusus
;14.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
1. UU No. 17 tahun 1997;2. UU No. 19 tahun 1997;3. UU No. 232 tahun 2000
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. PP No. 38 tahun 2007;9. PP No. 69 tahun 2010
;10. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010;11. Perda Kab Tanggerang No.10 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis obyek dan subyek pajak;3. dasar pengenaan dan tarif pajak;4.media pembayaran;5.tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak hotel
;6.kebertan dan banding;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
