kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - RSUD
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Balaraja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan; b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja pada Dinas Kesehatan, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 060/684-ORBl2021 , tanggal 8 April 2021, perihal Rekomendasi SOTK Sekretariat DPRD, RSU dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang; c. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 16 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Th 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA HUBUNGAN KERJA; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI; BAB V PENGISIAN JABATAN; BAB VI TATA KERJA; BAB VIII KEPEGAWAIAN; BAB IX PEMBIAYAAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2017.
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disesase 2019
ABSTRAK:
a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu; b. untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor usaha tertentu sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2079 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan insentif pajak daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 202l tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus
Disease 2019; c. untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran denda/bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang No. 21 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati Tangerang No. 21 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 48 Tahun 2021
kedudukan - susunan organisasi - tugas - fungsi - tata kerja - rsud
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD Tahun 2021 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan yang lebih profesional, efektif, dan efisien guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan; b. penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 0f:l0/684-ORB l2O2l, tanggal 8 Aprll 2O2I , perihal Rekomendasi SOTK Sekretariat DPRD, RSU, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang; c. dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V TATA KERJA, PELAPORAN, DAN HAK MEWAKILI; BAB VI KEPEGAWAIAN; BAB VII PEMBIAYAAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 39 Tahun 2017.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2021 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Sisease 2019
ABSTRAK:
a. Pemerintah Kabupaten Tangerang senantiasa berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang selama pandemi Corona Virus Disease 2019; b. bahwa upaya tersebut telah diwujudkan diantaranya melaiui pemberian insentif pajak daerah dengan pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 yang dipandang perlu untuk diberikan kembali guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat dan produktivitas sektor usaha
tertentu selama pandemi Corona Virus Disease 2019 dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; UU No. 11 Tahun 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2021
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD Tahun 2021 Nomor 55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Sanitasi Berbasis Pesantren
ABSTRAK:
a. Pesantren merupakan salah satu model sistem pendidikan pertama dan tertua di Indonesia yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Tangerang; b. Untuk mendukung proses belajar-mengajar pada pesantren di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah turut serta dalam embangunan moral dan akhlak bangsa agar mendapatkan sarana prasarana sanitasi yang lebih layak/sehat melalui pendekatan "swakelola pendampingan" antara masyarakat dan pemerintah daerah; c. Dengan diberlakukannya Permendagri No. 90 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PELAKSANAAN PROGRAM; BAB III PENDANAAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2017.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Tahun 2021 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali dan untuk mencegah
meningkatnya angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas atau kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Kabupaten Tangerang, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditunda; b. Untuk memberikan kepastian hukum lanjutan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak dan menjamin hak-hak konstitusi warga negara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 perlu diubah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2021 Mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Peraturan Bupati Tangerang No. 16 Tahun 2021
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2021 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015.
Penjabaran Pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 62 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD Tahun 2021 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Karier Pagawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Untuk menjamin keselarasan antara potensial Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional; b. Penyusunan pola karier merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antarposisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan; c. Sesuai ketentuan UU ASN dan pertauran pelaksanaannya, setiap instansi pemerintah menyusun pola karier instansi secara khusus sesuai kebutuhan berdasarkan pola karier nasional yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP POLA KARIER PNS; BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN POLA KARIER; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
50 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD Tahun 2021 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. Dalam rangka penvelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan sistem merit, diperlukan pengaturan manajemen Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu; b. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 74 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 38 Tahun 2077; Permen PAN RB No. 40 Tahun 2018; Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019; Peraturan BKN No. 26 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 3 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, salah satu penerapannya dilakukan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
