Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir merupakan jenis pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (self assestment) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen wajib pajak untuk kemudian dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak ke kas umum daerah; b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan self Assestment sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan; c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pengawasan dan pemungutan pajak (fiskus) sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah yang merupakan aplikasi yang menyediakan data dalam rangka pengawasan serta menyimpan data dan atau informasi hasil kegiatan pengawasan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 1983; UU No.19 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.135 Tahun 2000; PERPE No.58 Tahun 2005; PERPE No.91 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.10 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.05 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.06 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.09 Tahun 2011; PERBUP Tangerang No.12 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Hari, Jam Kerja, Dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktifitas, dan kinerja, diantaranya melalui kepatuhan terhadap kewajiban hari dan jam kerja Pegawai ASN Kabupaten Tangerang telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Hari, Jam Kerja, dan Faktor Pengurang Tunjangan Penambah Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa guna efektifitas pelaksanaan kewajiban Pegawai ASN, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.38 Tahun 2007; PERPE No.53 Tahun 2010; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
Peraturan Ini Memuat; 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS; 2. Tambahan Penghasilan Pegawai; 3. melaksanakan tugas sebagai ajudan; 4. melaksanakan tugas karena pengaturan jam kerja; 5. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan surat perintah; 6. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; 7. menjalankan cuti tahunan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 63 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan)
ABSTRAK:
Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Tempat Pelelangan Ikan) ;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.6 Tahun 1996; UU No.23 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.54 Tahun 2002; PERPE No.58 Tahun 2005; PERPE No.38 Tahun 2007; PERPE No.50 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Tangerang No.05 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
1.Ketentuan Umum; 2. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; 3. Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki LIma
ABSTRAK:
ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2014; PerPres No 125 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 41 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 83 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 8 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Penataan PKL; 3. Pemberdayaan PKL; 4. Pembinaan Dan Pengawasan PKL; 5. Monitoring Dan Evaluasi; 6. Pelanggaran Administrasi; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendapatan Kapal Dan Galangan Serta Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memperoleh data Kapal dan Galangan yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengembangan sistem informasi dan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pendataan Kapal dan Galangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal serta sebagai tindaklanjut pendataan, dalam hal terdapat kapal yang belum terdaftar dan berlayar maka harus memiliki Surat Tanda Kebangsaan, maka perlu diatur pedoman mengenai tata cara penerbitan surat tanda kebangsaan kapal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 51 Tahun 2002; PP No 61 Tahun 2009; PP No 20 Tahun 2010; PerMen Perhubungan No PM 13 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pendataan; 3. Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal; 4. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pas Kecil; 5. Tanda Pas Kecil; 6. Masa Berlaku Pas kecil; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Sanksi Administratif; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 58 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman penilaian risiko yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen penilaian risiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 TAHUN 2014; PERPE No.60 Tahun 2008; PERKEP BPK Dan Pembangunan No.1326/KILB/2009; PERKEP BPK Dan Pembangunan No.688/K/D4/2012; PERDA Kabupaten Tangerang No.1 Tahun 2008; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Retribusi Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
a. bahwa besaran tarif retribusi jasa umum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang meter listrik yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No 4 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Tangerang No 15 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Peraturan Bupati; 2. Perubahan Tarif Retribusi Daerah; 3. Peraturan Daerah; 4. Retribusi Jasa Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2016.
3 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 53 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Teluknaga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Sindang Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat Sepatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PERPE No.23 Tahun 2005; PERPE No.65 Tahun 2005; PERPE No.58 Tahun 2005; PERMEN Dalam Negeri No.13 Tahun 2006; PERMEN Dalam Negeri No.61 Tahun 2007; PERMEN Kesehatan No.75 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Tangerang No.15 Tahun 2014; PERBUP Tangerang No.42 Tahun 2015;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
