Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pakuhaji Kabupaten Tangerang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 44 Tahun 2004 ;4.UU No. 5 Tahun 2014 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 16 Tahun 1994 ;7.PP No. 18 Tahun 2016 ;8.PP No. 87 Tahun 1999;9.PP No.77 Tahun 2015;10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2916 ;11.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
;12.Perbup Tanggerang No.88 Tahun 2016 ;13.Perbup Tanggerang No.115 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.kedudukan susunan organisasi;3.tugas dan rincian tugas;4.tata kerja;5.kepegawaian;6.pembiayaan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 40 Tahun 2011
Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2011/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) perlu adanya standar operasional prosedur (SOP);
b. bahwa Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang.
1. UU No. 5 Tahun 1999 ;2. UU No. 28 Tahun 1999 ;3. UU No. 23 Tahun 2000
;4. UU No. 1 Tahun 2004 ;5. UU No. 15 Tahun 2004 ;6. UU No. 32 Tahun 2004 ;7. UU No. 33 Tahun 2004 ;8. UU No. 11 Tahun 2008 ;9. UU No. 14 tahun 2008 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 32 Tahun 1950 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 79 Tahun 2005 ;14. PP No. 38 Tahun 2007 ;15. PP No. 106 Tahun 2007
;16. PP No. 54 Tahun 2010 ;17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 ;18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 16
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 40 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2017/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur mengenai ketentuan zonasi dan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan sekolah tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang, perlu diubah;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.20 Tahun 2003
;4.UU No. 23 Tahun 2014 ;5.PP No.17 Tahun 2010 ;6.PP No.19 Tahun 2005
;7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006
;8.Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/Pb/2014 Dan Nomor 7 Tahun 2014
;9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016
;10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017;11.Perda Kab Tanggerang No. 9 Tahun 2011 ;12.Perda Kab Tanggerang No. 11 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 11a,pasal 20, dan pasal 28a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2021 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disesase 2019
ABSTRAK:
a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha tertentu; b. untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor usaha tertentu sehubungan dengan wabah Corona Virus Disease 2079 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah memberikan insentif pajak daerah yang diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 202l tentang Insentif Pajak Daerah Sebagai Akibat Pandemi Corona Virus
Disease 2019; c. untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan pembayaran denda/bunga dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Daerah sebagai Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang No. 21 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
Peraturan Bupati Tangerang No. 21 Tahun 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 40 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2016/N0.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan perizinan penyelenggaraan parkir untuk umum di luar ruang milik jalan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum Di Luar Ruang Milik Jalan Di Wilayah Kabupaten Tangerang;
b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian perizinan parkir terhadap gambar rencana fasilitas parkir perlu dilakukan pengesahan oleh Perangkat Daerah terkait, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2000; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 32 Tahun 2011; PP No 79 Tahun 2013;Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2007; Perda Kab.Tangerang No 10 Tahun 2010; Perda Kab.Tangerang No 5 Tahun 2014; Perda Kab.Tangerang No 15 Tahun 2014; Perbup Tangerang No 14 Tahun 2015; Perbup Tangerang NO 21 Tahun 2015; Perbup Tangerang No 25 Tahun 2015.
terdapat dalam pasal 1 , pasal 2 dan pasal 8
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2016.
Perubahan Perbup No 130 Tahun 2015
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2022 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2014
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Bab III Damar Kewenangan Lokal Berskala Desa Bab IV Penyelenggaraan Kewenangan Desa Bab V Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bab VI Pembiayaan Bab VII Pungutan Desa Bab VIII Ketentuan Peralihan IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2017/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Cikuya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No.17 Tahun 2003 ;4.UU No.1 Tahun 2004 ;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No.23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006 ;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 ;12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016
;14.Perbup No.88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Gerai Dan Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendorong industri kecil dan menengah agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Gerai IKM sebagai media dan sarana bagi industri kecil dan menengah agar mampu menunjukan dan mengembangkan produk industrinya;
b. bahwa agar Gerai IKM dapat dikelola secara profesional maka perlu suatu pengaturan tentang pengelolaan dan pemberdayaan Gerai IKM;
UU No 14 Tahun 1950; UU No 3 Tahun 2000; UU No 3 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014.
1.Ketentuan Umum; 2.Pengelolaan; 3.Pemberdayaan; 4.Keuangan; 5.Pembinaan dan Pengawasan; 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2022 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan bentuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dari kantor menjadi badan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang; bahwa perubahan susunan organisasi dan tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui Surat Nomor:060/ 190-ORB/2022, tanggal 26 Juli 2022, Perihal Rekomendasi atas SOTK Badan Kesbangpol Kabupaten Tangerang.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan Bab III Susunan Organisasi Bab IV Tugas dan Fungsi Bab V Kelompok Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Jabatan Bab VIII Pendanaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2023 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola, Penyelenggara, Serta Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Permerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik; bahwa agar pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan untuk mencapai tuiuannya, Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 59 Tahun 2020; Perda No. 6 Tahun 2020
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Kelola Bab III Penyelenggara SPBE Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Bab V Ketentuan Peralihan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
