Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Griya Sehat di Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKES No. 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Griya Sehat di Kota Prabumulih.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2016; PP No. 103 Tahun 2014; PERMENKES No. 15 Tahun 2018; PERDA No. 6 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan griya sehat, pelayanan, hak dan kewajiban griya sehat, alat dan obat kesehatan tradisional, rujukan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2021
PERWALI Kota Prabumulih No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2021 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih
Mencabut
Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kota Prabumulih sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu ditetapkan besaran tarif sewa bangunan atas pemanfaatan barang milik pemerintah Kota Prabumulih. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, lokasi bangunan, besaran tarif sewa, kontrak dan biaya lainnya, penanggung jawab, ketentuan lainnya, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Besaran Tarif Sewa Bangunan atas Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih
6 hlm, Lampiran : 3 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih terjadi perubahan namanama perangkat daerah yang berpengaruh terhadap penyusunan/penulisan NaskahDinas. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sudah tidak sesuai dengan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KotaPrabumulih. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 1951; PP No. 43 Tahun 1958; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2007; PERMENPAN No. 22 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 6 Tahun 2011; PERDA No. 8 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tata naskah dinas, naskah dinas, penggunaan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, paraf, penulisan nama, penandatanganan, dan penggunaan tinta, kop naskah dinas, stempel, sampul naskah dinas, papan nama, perubahan, pencabutan, dan pembatalan dan ralat, pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
Ketentuan lebih lanjut mengenai penomoran Naskah Dinas diatur dengan Keputusan Walikota.
44 hlm, Lampiran : 228 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 118 Tahun 2018; PERDA No. 8 Tahun 2004; PERDA No. 2 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PERDA No. 7 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan, pengadaan untuk BUMD Terbuka, Pengadaan bersama, kewajiban direksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Direksi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dengan mengacu Peraturan Walikota ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diundangkan.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Informasi Desa Di Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan dalam Pasal 86 Undarg -Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Desa di Kota Prabumulih
UU No 11 Tahun 2008;UU No 14 Tahun 2008;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015 ; PP No 61 Tahun 2010;PP No 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015;PP No 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP No 22 Tahun 2015;
Kedudukan , Fungsi Dan Manfaat , Perangkat SID,Muatan , Pengembangan ,Pengelolaan ,Tata Cara Penerapan SID ,Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa ,Tanggung Jawab Pemerintah Kota , Pembiayaan ,Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
9 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa untuk meiaksanakan ketentuan daiam Pasai 11 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal menyatakan Pemerintah Daerah
menerapkan Standar Peiayanan Minimal untuk pemenuhan
jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang
berhak diperoleh setiap u,arga negara secara minimal;
UU No 6 Tahun 2001;UU No 5 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan UU
No I Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016;PP No 12 Tahun 2017;PP No 2 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 101 Tahun 2018;Permendagri No 114 Tahun 2018;Permedikbud No 32 Tahun 2018;. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 I Prtl M I 20 18; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2018;Peraturan Menteri Kesehatan Reputrlik Indonesia Nomor 4
Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016
Standar Pelayanan Minımal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2020.
14 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analis Standar Belanja Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Prabumulih
ABSTRAK:
bahrva dalam rangka mempersiapkan pemenuhan dan
memberikan pedoman Pemerintah Kota Prabumulih Tahun
llnggaran 2O2i sesr:rai riengan Pasai 298 ayar i3i ijndangUndang Nomor 23 Tahun 2A* sebagairnana telah diuLrah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perulrahan kedua atas UndangUnelang Nomor 23 Tahr:n 2A14 tentang Pemerint-ahan
Daerah maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja
(ASB) sebagai harga patokan dalam pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa;
UU No 6 Tahun 2001;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kaii, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38Tahun 2007;PP No 27 Tahun 2014;Perpres No 16 Tahun 2018;PP No17 Tahun 2017;Permendagr No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;Permendagri No 54 TAhun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri N0 86 Tahun 2017;Perda No 1 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016;Perda No 8 Tahun 2019
Maksud dan Tujuan , Analisis Standar Belanja,Pengendalian dan Evaluasi,Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2020.
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
menyatakan bahwa Bupati/ Walikota bertanggung jawab
atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten/Kota
UU No 4 Tahun 1979;UU No 7 Thaun 1984;UU No 21 Tahun 1999;UU No 39 Tahun 1999;UU No 6 Tahun 2001;UU No 23 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;Permendagri No 15 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia No 6 Tahun
2015;Perda No 8 Tahun 2016
Maksud dan Tujuan , Perencanaan dan Pelaksanaan ,Pelaporan,Pemantauan , dan Evaluasi ,Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
8 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan
penyesuaian Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
UU No 6 Tahun 2001;UU No 33 Tahun 2004;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No 72 Tahun 2019;Permendagri No 56 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2020
Kedudukan Dan Susunan Organısası,Uraıan Tugas Dan Fungsı,Kelompok Jabatan Fungsıonal
,Tata Kerja,Kepegawaıan,Jabatan Perangkat Daerah,Pembıayaan,Ketentuan Peralıhan,
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota
Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019
Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
42 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Prabumulih untuk membiayai peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 77/PMK.05/2009 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 42/PMK.05/2018; Permendagri No.79 Tahun 2018; Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016; Keputusan Walikota Prabumulih No. 264/KPTS/RSUD/2009
Dalam peraturan ini diatur ketentuan-ketentuan umum terkait pinjaman BLUD RSUD meliputi maksud dan tujuan pelaksanaan, ruang lingkup pinjaman, prinsip dalam pengelolaan pinjaman, sumber pinjaman, jenis pinjaman, penggunaan pinjaman, persyaratan pinjaman, pelaksanaan pinjaman, pembayaran pinjaman, pihak yang berwenang dalam monitoring dan evaluasi serta pelaporan pinjaman
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
