Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.024 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Mengubah

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2013.pdf

Administrasi Pendapatan Asli - Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2013/6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengukur dan menentukan tingkat keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan kriteria yang meliputi aspek pelaksanaan dan administrasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kriteria Keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pemungut dan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Asli Daerah;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kriteria Penilaian, Pengelompokan Dan Penetapan Penerima Penghargaan, Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Batas Tertinggi Nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persedlaan (SPP-GU) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Tasikmalaya 2012-2032

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NOMOR 3 TAHUN 2013.pdf

Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil - rencana strategis

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2013 No 3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Tasikmalaya 2012-2032

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012-2032;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tabun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 16/Men/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 67 /UM.001/MKP/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per . 17/Men/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2010; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 06/MEN/2010; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30 /MEN/2010; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 49/MEN/2011; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 15/MEN/2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 28 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Rencana Strategis Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Asas Dan Tujuan, Sistematika RSWP3K, Isi Dan Uraian RSWP3K, Masa Berlaku RSWP3K,Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2023.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2013

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2013.pdf

Pendapatan dan Belanja Daerah - Penjabaran Anggaran

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Kab Tasikmalaya No 1 Tahun 2013

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2013

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomar 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Penciapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19S3; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nornor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang penjabaran apbd 2013 merinci alokasi pendapatan, belanja operasional, belanja modal, serta pembiayaan daerah untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di kabupaten tasikmalaya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2013.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH

Download file:

PERBUP NOMOR 53 TAHUN 2012.pdf

Jaringan - Dokumentasi - dan - Informasi - Hukum - di - Lingkungan - Pemerintah - Kabupaten - Tasikmalaya

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2013 No

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya, perlu didukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Susunan Organisasi dan Kedudukan; Tugas Fungsi dan Kewajiban; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2012.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

Abstrak

Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2012

Download file:

PERBUP NOMOR 52 TAHUN 2012.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012 No 52

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perIu diberikan tunjangan kesejahteraan dan biaya belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perIu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013;
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tabun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Kesejahteraan, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pelaporan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP NOMOR 51 TAHUN 2012.pdf

Sektor Pertanian - Kebutuhan Pupuk Bersubsidi

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2012

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, kebutuhan pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Peresiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ SR.140 /2/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor:40/Permentan/SR. 140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :2 1/M-DAG/PER/6/2008;Peraturan Menteri Pertanian Nomor;28/Permentan/SR. 140/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR. 130/11/2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 140/MPP/Kep/2/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 634/MPP/Kep/9/2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/ 4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/ 2006; Peraturan Daerah provinsi Jawa barat Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 115 Tahun 2009; Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep .1495- Binprod/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 520/Kep.93 -Perek&PM/2010;
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang kebutuhan pupuk bersubsidi 2013 mengatur alokasi, distribusi, dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi bagi sektor pertanian di kabupaten tasikmalaya untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatannya sesuai ketentuan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2012.
38 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 50 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Tasikmalaya Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 49 TAHUN 2012.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2012.pdf

Pertanian , Perikanan Dan Kehutanan - badan Pelaksana penyuluhan

2012

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD 2012/48

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang -undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Tasikmalaya;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmlaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Sususnan Organisasi, Kepegawaian Dan Eselon, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pembiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
8 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2012.