Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2009 Pemda mempunyai wewenangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah maka perlu menetapkan Perda Kab. Tasikmalaya tentang Pelayanan Kepemudaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2011; PP No. 60 Tahun 2013; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Koordinasi Strategis Lintas Sektor, Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peran Masyarakat Organisasi Kepemudaan Dan Dunia Usaha, Kemitraan Dan Kerjasama, Sistem Informasi Kepemudaan, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
17 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Kab. Tasikmalaya yang memiliki kompetensi , daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi Dan untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 7 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Perpres No. 44 Tahun 2014; Perda Prov Jabar No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fungsi Tujuan Prinsip Dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Perencanaan, Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan, Tenaga Keolahragaan, Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Penyediaan Prasarana Dan Sarana, Industri Olahraga, Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Festival Olahraga, Standardisasi Akreditasi Dan Sertifikasi Olahraga, Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan, Peran Masyarakat Dan Dunia Usaha, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi Keolahragaan, Penghargaan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
39 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 130 Tahun 2021
satu - data - indonesia - tingkat - kabupaten - tasikmalaya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 130, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 130
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Satu Data Indonesia Tingkat kab. Indonesia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 16 tahun 1997; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 1 Tahun 2022; PP RI No. 51 Tahun 1999; Perpres No. 39 Tahun 2019; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunana Nasional No. 17 tahun 2020; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Penyelenggara Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 129 Tahun 2021
rencana - strategis - perangkat - daerah - kabupaten - tasikmalaya - tahun - 2021 - 2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 129, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 129
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2014 dengan ditetapkannya Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2012 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU RI No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahujn 2004; UU RI No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2006; UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020;PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres Ri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 8 Taun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Tasikmalaya N0. 10 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra Perangkat Daerah, Sistematika Renstra Perangkat Daerah, EDan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2017 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERlZINAN TAHAP PERTAMA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
pendelegasian - kewenangan - penyelenggaraan - perizinan - berusaha - dan - nonperizinan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 128, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 128
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri nNo. 136 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perndelegasian Kerwenangan, Penyelenggaraan Perizinan, Tim Teknis, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 127 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 127, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 127
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UU No. 41 Tahun 2009 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2012 sebagaimana trelah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 15 Tahun 2010; PPNo. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; Perpres No. 59 Tahun 2019; Permentan No. 41 Tahun 2009; Permentan No. 7 Tahun 2012; Permen Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 19 Tahun 2016; Perda Prov Jabar No. 22 Tahun 2010; Persa Prov Jabar No. 27 Tahun 1010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 4 tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Tujuan Dan Ruang Lingkup, Perencanaan Dan Penetapan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembiayaan, Pengendalian, Pengawasan, Sistem Informasi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 126 Tahun 2021
tata - cara - penyaluran - penggunaan - dan - pelaporan - alokasi - dana - desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 126, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima oleh Pemda agar Alokasi Dana Desa terselenggara dengan tertib, transparan, dan akuntasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyaluran, Pengunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi, Sanksi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 125 Tahun 2021
pembentukan - unit - pengelola - pendopo - dan - rumah - sakit - dinas - bupati
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendopo dan Rumah Dinas Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pengaturan di lingkungan pendopo dan rumah dinas Bupati maka perlu menetapjan Perbup Tasikmalaya tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendopo dan Rumah Dinas Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Kewenangan Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 124 Tahun 2021
penyelenggaraan - pengelolaan - risiko - di - lingkungan - pemerintah - daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 124, BD 2021/124
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Resiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Bidan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 5 Tahun 2021;Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengembangan Budaya Sadar Risiko, Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko, Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko, Pelaporan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
54 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 123 Tahun 2021
kebijakan - pengawasan - atas - penyelenggaraan - pemerintah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, BD 2021/123
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 4 PP No. 18 Tahun 2016 agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri RI No. 48 Tahun 2021; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fokus Dan Sasaran, Pelaksanaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
15 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
