Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak
ABSTRAK:
Bahwa berdasar ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006 ttg pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah ditgaskan bahwa FKUB dan Dewan Penasehat FKUb Kab/Kota diatur dalam Peraturan Bupati.
UU No.1 Tahun 1965, UU No.39 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 Tahun 2006 dan No.8 Tahun 2006, Permendagri No 80 Tahun 2015, Peraturan Gubernur KAlimantan BArat No.518 Tahun 2006, Perda Kab. Landak No.9 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No.15 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No.18 Tahun 2015, Perbup Kab. Landak No.70 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Azaz Kedudukan dan Pembentukan, Keanggotaan Kepengurusan Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian, Tugas dan Fungsi, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab, Sekretariat, Pelindung Penasehat dan Pembina, Rapat-rapat, Keuangan, Ketentuan Peralihan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:
bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkahlangkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan yang adil dan beradap
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Bupati Landak No 28 tahun 2008
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.Mulai Dari Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Keanggotaan, Masa Bhakti, Dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
10 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak No.1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai program prioritas melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 99/P/2017 tentang Program Prioritas dalam Pemberian Tunjangan Khusus Tahun 2017. Selanjutnya diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 11788/B/HK/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Prioritas dalam Penyaluran Tunjangan Khusus TA 2017, maka Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru perlu diubah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupatinya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PMK No. 50/PMK.07/2017, Permendikbud No. 12 Tahun 2017, Kepmendikbud No. 80/P/2017, Kepmendikbud No. 99/P/2017, Perditjen GTK No. 11788/B/HK/2017, Perbup Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 1 angka (5), (7), (8), (9), (13), (14), (16), (20), (21). Diantara angka (7) dan (8) disisipkan angka baru yaitu (7a,b,c,d,e). Diantara angka (12) dan (13) disisipkan angka baru yaitu angka (25), (26), (27) dan angka (24) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, lancar selamat dan selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Landak yang semakun meningkat terkait dampak yang ditimbulkan oleh setiap pembangunan suatu pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur, diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2013, Perpres No. 87 Tahun 2014, Permenhub No. 75 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2015, Perbup No. 70 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Andalalin dan Kriteria Kegiatan Usaha yang Wajib Memiliki Andalalin; Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Persetujuan Andalalin; Pengawasan dan Evaluasi; Pengenaan Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
10 Halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak. Berisikan 8 Bab
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
21 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Landak No. 37 Tahun 2020 tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020
Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No.63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.55 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.63 Tahun 2021, Permendagri No.77 Tahun 2020, Perda No.10 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2019, Perda No.12 Tahun 2020, Perbup No.80 Tahun 2016, Perbup No.88 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Perbup No.18 Tahun 2020, Perbup No.37 Tahun 2020
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peratu.ran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak;
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN RUMAH SWADAYA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.55 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2005, PP No.14 Tahun 2016, PP No.18 Tahun 2016, Permenpupr No. 02/PRT/M/2016, Permenpupr No. 07/PRT/M/2018, Perpres No.15 Tahun 2010, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.34 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Bentuk BRS, Jenis Kegiatan dan Besaran BRS, Penerima BRS, Penyelenggaraan BRS, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Peraturan ini memiliki 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai
tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja
pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengubahan beberapa Pasal dan Penambahan beberapa Pasal yaitu pasal 22A, 22B,22C, dan 22E.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
15 Halaman Pasal dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah.
Dasar hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Perpres No. 87 Tahun 2017, Permendikbud No. 82 Tahun 2015, Permendikbu No. 18 Tahun 2016, Permendikbud No. 22 Tahun 2016, Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Permendikbu No. 44 Tahun 2019, Perda No. 5 Tahun 2016, Perda No. 5 Tahun 2019, Perbup No. 6 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tata Cara PPDB; Perpindahan Peserta Didik; Pelaporan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
