Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tapin yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Bam pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tapin;
Bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ tanggal 10 April 2019 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Ba:an, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tapin sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Mengingat Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak_Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama, Sekotah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a dan hunrf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman pelaksalaan penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah pertama Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum; Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang_Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017.
peraturan Bupati ini Mengatur tentang pedoman pelaksalaan penerimaan peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah pertama Kabupaten Tapin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Tujuan;
Tata Cara PPDB;
Perpindahan Peserta Didik;
Pelaporan dan Pengawasan;
Ketentuan Lain-lain;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupeten Tapin Tahun 2013-2017
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menyempurnakan
dan menyesuaikan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2017 sesuai dengan Tata Cara Perencanaan yang
berkesesuaian dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang
perlu untuk melakukan Perubahan Sasaran dan
Indikator Kineda Pemerintah dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-
2017.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 284 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah,
dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah
target sasaran akhir pembangunan jangka
panjang dan menengah, penetapan Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja
Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017.
Ruang Lingkup Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013 - 2017 dilakukan pada BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI,
TUJUAN DAN SASARAN, dan BAB VIII. INDIKASI RENCANA
PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 21
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 - 2017 pada BAB VIII Tabel
VIII.I Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2020/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 24 Tahun 2020; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kab. Tapin Nomor 5 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 1 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 9 Tahun 2016; Perda Kab. Tapin Nomor 8 Tahun 2019; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 28 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020 yang memuat Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2020.
Mencabut keketentuan teknis yang mengatur Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, dan gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat;bahwa penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Tapin dan Masyarakat, sehingga pendidikan diarahkan dalam upaya mewujudkan tujuan
pendidikan nasional;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan;Peserta Didik;Penyelenggaraan Pendidikan;Pendidikan Formal;Pendidikan Non Formal;Pendidikan Anak Usia Dini;Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;Pendidikan Keagamaan;Wajib Belajar;Pendidikan Bertaraf internasional dan Pendidikan Berbasin Keunggulan Lokal;Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Asing;Pendidik dan Tenaga Kependidikan;Sarana dan Prasarana Pendidikan;Pendanaan Pendidikan;Peran serta Masyarakat;Evaluasi;Akreditasi;Penyidikan;Sanksi Administrasi;Ketentuan Pidana;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Sebagai upaya penegakan hukum
terhadap Peraturan Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
efektif serta untuk menciptakan ketenteraman
dan ketertiban, perlu diatur mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin. Sesuai ketentuan Pasal 257 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010.
Peraturan daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan unit kerjanya, serta dibentuk Sekretariat PPNS yang
berkedudukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagaimana disebut
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, juga diberikan uang tunjangan khusus dan/atau
dalam bentuk insentif, yang diberikan dengan
memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS terlebih
dahulu diambilsumpah dan/atau menyatakan janji menurut
agamanya dan dilakukan pelantikan. Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tapin Nomor 01 Tahun 1991 Seri C No. Seri 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sekretariat PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS ditetapkan oleh
Bupati. Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh
PPNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut PPNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
Bahwa untuk meleksankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05.
Peraturan Bupati ini mengatur tentan Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dengan sistematika Ketentuan Umum; Investasi dan Divestasi; Pelaporan; Monitoring, Evaluasi, Dan Pengawasan; Supervisi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Biaya Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, dengan melalui Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas; bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapin, yang sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang bersifat transparan dan akuntabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Biaya Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Biaya Perjanan Dinas Dengan Sistematik; Ketentuan Umum; Surat Perintah Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 15 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tapin, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin; bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/15/M.PAN/9/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 15 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 04 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin, terdapat
beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan melalui
penyusunan kembali Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Tata Kota dan
Kebersihan Kabupaten Tapin yang baru;bahwa penyempurnaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
tugas Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin yang sesuai dengan batas
kewenangan dan tanggungjawabnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Uraian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Uraian Tugas UnsurUnsur Organisasi Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata Kota Dan Kebersihan Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 15 Tahun 2008
Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2008/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas
unsur–unsur organisasinya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun2008
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tapin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
