Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin Berbasis Akrual
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013;Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2012;Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Di Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin dalam melayani permintaan kredit masyarakat, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tapin. Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dasar hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 jo. Nomor 9 Tahun 1996 jo. Nomor 9 Tahun 2004; Perda Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Tapin sebesar Rp.6.487.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. PD.BPR Binuang Rp. 750.000.000,00
b. PD.BPR Tapin Utara Rp. 750.000.000,00
c. PD.BPR Tapin Selatan Rp. 3.000.000.000,00 d. PD.BPR Tapin Tengah Rp. 750.000.000,00
e. PD.BPR Candi Laras Utara Rp. 1.237.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Anak
ABSTRAK:
Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Tapin masih cukup tinggi, sehingga sebagai langkah pencegahan atas dampak negative dari perkawinan pada usia anak, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan Perkawinan Anak.Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Kebijakan dan Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu menetapkanPeraturan Bupati Tapin tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 1974; UU Nomor 4 Tahun 1979; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 52 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 9 Tahun 1975; PP Nomor 61 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin Nomor 1 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 2 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang memuat Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Upaya Pencegahan Perkawinan Anak; Penguatan Kelembagaan; Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan; Pengaduan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembayaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Dana Desa yang bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, maka dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Tapin yang dibiayai dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, yang mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; bahwa Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah sesuai dengan angka V. HaI-Hal Khusus lainnya pada point 11 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tatrun Anggaran 2015; bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan .dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahtn 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O0S; Peraturan Pemerintalr. Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan pemerintah Nomor 2 7Tahun 2014; Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan presiden Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peratura:r Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan- Daerah Kabupaten Tapin. Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Sutarum Kecamatan Tapin Selatan
ABSTRAK:
Upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sutarum Kecamatan Tapin Selatan.
Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun
2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 28 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembentukan Desa Sutarum Kecamatan Tapin Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Pembentuukab Desa;
3. Nama Desa;
4. Batas dan Pembagian Wilayah;
5. Luas Wilayah;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, diperlukan serangkaian petunjuk teknis terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah di daerah. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memenuhi kepastian hukum
mengenai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu diatur dengan Peraturan
Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Standar Operasional Prosedur
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; PermenPAN RB Nomor 72 Tahun 2015; Perda Kab. Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 05 Tahun 2014; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
12 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesembilan Keputusan Bersama Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun
2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis, maka dipandang perlu mengatur
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara AgrariajKepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 25/ SKB/V /2017,
Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor
34 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Kabupaten Tapin dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Persiapan; Biaya Persiapan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan
ABSTRAK:
bahwa upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Desa Hatiwin Kecamatan Tapin Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Pembentukan Desa;Nama Desa;Batas dan Pembagian Wilayah;Luas Wilayah;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin No. 11 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Tapin Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan
pernupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perl Ll menetapkan Peraturan Bupati tentang Kcbutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Pertanian Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977;Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007;Pcraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005;Peraturun Presiden Nomor 1 Tuhun 2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 021 Pert! HK.0601 21 2006;Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PERl2 12006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 17 Tahun 2006;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 081 Permentan/ SR.1401 21 2007;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 401 PerrnentanJ OT.1401 41 2007;Peraturan Menteri Pertanian Nornor 421 Permentanl OT.1401 091 2008;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2371Kpts/KP.210/4/2003;Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/0T.210/4/2003;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Peuntukan Pupuk Bersubsidi;Alokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi;Pengawasan dan Pelaporan;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Karangan Putih, Kelurahan Raya Belanti Binuang Dan Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;bahwa perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawabdalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu membentuk Kelurahan Karangan Putih, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang dan Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b penis membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tapin.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Kelurahan Karangan Putih, Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang dan Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan Pembentukan Kelurahan;Nama Kelurahan;Batas dan Pembagian Wilayah;Luas Wilayah;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
