Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel untuk menghindari kerugian daerah;
b. bahwa apabila terjadi kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, perlu dilakukan tuntutan ganti kerugian oleh Pemerintah Daerah kepada Bendahara;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PBPK No. 3 Tahun 2007
1.ketentuan umum;2.ruang lingkup;3.informasi dan verifikasi kerugian daerah
;4.surat keterangan tanggung jawab mutlak;5.pembebanan kerugian daerah sementara;6.penetapan batas waktu;7.pemebebanan kerugian daerah
;8.pelaksanaan surat keputusan pembebanan;9.penyelesaian kerugian daerah yang bersumber dari perhitungan ex officio;10.laporan pelaksanaan surat keputusan
;11.kadaluwarsa;12.sanksi;13.ketentuan lain lain;14.ketentuan peralihan;15.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 63 Tahun 2017
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2017/NO.63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban daerah perlu dikelola secara baik, tertib, transparan dan akuntabel untuk menghindari kerugian daerah;
b. bahwa untuk kelancaran pemulihan kerugian daerah yang terjadi melalui Tuntutan Ganti Kerugian di Daerah serta untuk menegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang kedudukannya selaku penerima/pengguna anggaran dan barang daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari, maka setiap kasus kerugian daerah perlu segera diselesaikan;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.1 Tahun 2004 ;3.UU No.23 Tahun 2014 ;4.PP No. 38 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.informasi kerugian daerah;3.penyelesaian kerugian daerah
;4.penentuan nilai kerugian daerah;5.penagihan dan penyetoran;6.penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang daerah;7.kadaluwarsa;8.pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akutansi dan pelaporan;9.ketertarikan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya;10.ketentuan lain lain;11.ketentuan peralihan;12.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 62 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2017/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo
ABSTRAK:
a. bahwa parkir merupakan salah satu layanan yang dibrikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo terhadap pasien dan/atau keluarga pasien;
b. bahwa terhadap layanan parkir dipungut biaya parkir sebagai imbalan atas layanan dan sarana parkir yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 25 Tahun 2009 ;3.UU No. 44 Tahun 2009 ;4.UU No.23 Tahun 2014 ;5.PP No.23 Tahun 2005;6.PMDN No. 61 Tahun 2007 ;7.Perda Kab Lebak No.10 Tahun 2008 tentang
terdapat dalam pasal 3a
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 61 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2017/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017;
b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No.58 Tahun 2005 ;4.PMDN No.13 Tahun 2006 ;5.PMDN No.32 Tahun 2011
terdapat dalam pasal 17, pasal 11, pasal 10, pasal 9a, pasal 9, dan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 60 Tahun 2017
Peninjauan tarip retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Trayek
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2017/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan tarif retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif retribusi izin trayek telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Jenis Retribusi Izin Trayek;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.UU No. 28 Tahun 2009 ;4.Perda Kab Lebak No. 9 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 59 Tahun 2017
Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2017/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Terminal dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.UU No. 28 Tahun 2009 ;4.Perda Kab Lebak No. 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak No. 58 Tahun 2017
Peninjauan Tarip Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarip Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
ABSTRAK:
bahwa penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No. 23 Tahun 2014 ;3.UU No. 28 Tahun 2009 ;4.Perda Kab Lebak No. 7 tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 56 Tahun 2017
Tata Cara Pelaksaan, Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksaan, Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Daerah merupakan Pungutan Daerah yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;
b. bahwa Kabupaten Lebak telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017, sebagai dasar pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Lebak;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.UU No.28 Tahun 2009 ;4.Perda Kab Lebak No, 6 tahun 2010
1.ketentuan pemeriksaan;2.bentuk pemeriksaan;3.tata cara pemeriksaan;4.ketentuan lain;5.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 52 Tahun 2017
Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2017/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018;
1.UU No.23 Tahun 2000 ;2.UU No.23 Tahun 2014 ;3.PP No. 12 Tahun 2017 ;4.PMDN No. 23 Tahun 2007 ;5.PMDN No. 110 Tahun 2017;6.Perda Kab Lebak No. 8 Tahun 2016
;7.Perbup Lebak No. 30 Tahun 2016
1.ketentuan umum;2.kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
;3.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 37 Tahun 2017
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak.
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2017/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Lebak.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, clan Evaluasi Dana
Desa di Kabupaten Lebak;
1.UU No.6 Tahun 2014 ;2.UU No.or 23 Tahun 2014;3.PP No. 43 Tahun 2014
;4.PP No. 60 Tahun 2014 ;5.PMDN No. 113 tahun 2014;6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 ;7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017
;8.Perda Kab.Lebak No. 1 tahun 2015
1.ketentuan umum;2.pengalokasian;3.penyaluran;4.penggunaan;5.pemantauan dan evaluasi;6.sanksi;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017.
25 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
