Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, jumlah Pupuk Urea, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk Organik mengalami perubahan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 l; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraruran Presiden Nomor 77 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007; Peraturan Menteri DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/SR. 130/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4 /2003; Keputusan Menteri Perta.nian Nomor 465/Kpts/OT.160/7 /2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 ;
Ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
merubah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju tata kepemerintahan daerah yang baik (good lozal governance) dan akuntabel maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi pemerintah
UU No.34 Tahun 2003, Uu No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP NO.8 Tahun 2006, Perpres No.29 Tahun 2014, PermenpanRB No.53 Tahun 2014, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.46 Tahun 2017
Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan; Ruang Lingkup; Ketetuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2018.
8 halaman dan 40 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemeritah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.79 Tahun 2005, PP No.60 Tahun 2008, Permendagri No.23 Tahun 2007, Permendagri No.28 Tahun 2007, Permenpan No.9 Tahun 2009, Permenpan No.19 Tahun 2009,
Ketentuan umum; maksud dan Tujuan; kedudukan; visi dan misi; nilai-nilai; Fungsi dan Tugas; maksud, Tujuan dan Sasaran; Indikator Kinerja Pengawasan Intern; Kewenangan; Tanggung Jawab; Hubungan Kerja dan Koordinasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
13 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daeraj Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Sekadau
UU No.19 Tahun 1997, UU No.34 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.30 Tahun 2014, PP No.65 Tahun 2001, PMK No.11/PMK.07/2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perbup No.34 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Piutang Pajak Daerah Yang Dihapuskan; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah
ABSTRAK:
bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.14 Tahun 2005, Perda No.9 Tahun 2012, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.37 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP NO.45 Tahun 2008, PP No.69 Tahun 2010, Perpres No.25 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2008.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum; Golongan dan Jenis Retribusi; Pemungutan Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa; Pemeriksaan;Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi; Peninjauan Tarif Retribusi; Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penagihan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Pencabutan Perda No.6 Tahun 2007
Peraturan ini memiliki 53 halaman dan 15 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara dan pertanggungjawaban subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.15 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud, tujuan dan sasaran; wewenang; Jenis Bantuan; Subsidi; bantuan Sosial; Bantuan keuangan; Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
Perbup No.17 Tahun 2012
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 44 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dn efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, uU No. 17 Tahun 2003, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 44 tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005, Permendagri No. 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Perencanaan Dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran; Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban; Tarif layanan; Standar Pelayanan Minimal; Pejabat Pengelola Dan Pegawai; Dewan Pengawas; Remunerasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Evaluasi Penilaian Kinerja; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
35 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
UUD 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, Uu No.15 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2001, PP No.31 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.27 Tahun 2014, PP No.84 Tahun 2014, Permendagri No.7 Tahun 2006, Permendagri No.64 Tahun 2013, Permendagri No.19 Tahun 2016
Ketentuan umum; Asas dan Ruang Lingkup; Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah; Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara; Pembiayaan; Pengelolaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak berwujud; ganti Rugi dan Sanksi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Perda No.3 Tahun 2010
43 halaman dan 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalarn upaya memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 t; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Tujuan; Sistem Pengumpulan Data, Pelaporan dan Evaluasi; Pembinaan dan Koordinasi; Ketentuan Lain-lain; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
6 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
