Peraturan Bupati Sekadau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengamanatkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada Instansi Daerah
UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permenpan RB No.25 Tahun 2021, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis Daerah; Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019
19 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 63 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
04 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tu gas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bah an bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Jadw Al Retensi Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2021/NO.64, LL KAB.SEKADAU: 32 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perda Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.47 Tahun 2016, Perpres No.77 Tahun 2015, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No.49 Tahun 2013, Permenkes No.10 Tahun 2014, Permenkes No.3 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.12 Tahun 2017, Permendagri No.79 Tahun 2018, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.53 Tahun 2020
Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Non Struktural; Kepegawaian; Tata Kerja dan Laporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
31 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib
menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip
Undang Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis; Pengaturan Akses Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
11 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya untuk melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap Mengingat dokumen/arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisasi;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan KepaJa Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pedoman Pengelolaan Arsip; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
8 halaman peraturan dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparantif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui system penanganan pengaduan
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.43 tahun 2018, Perpres No.55 Tahun 2012, Permendagri No.33 Tahun 2011, PermenpanRB No.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.9 Tahun 2017, Perbup No.19 Tahun 2010
Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; Ruang lingkup; mekanisme pengaduan; Tindak Lanjut; Ekspose Hasil Audit; Perlindungan Terhadap Whistle Blower; ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
16 halaman dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LINTAS PENYEBERANGAN DAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI DI KABUPATEN SEKADAU
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan lintas penyeberangan dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Sekadau
UU No.34 Tahun 2003, UU No.17 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.61 Tahun 2009, PP No.20 Tahun 2010, PMK No.37/PMK.010/2008, Kepmenhub No.JM58 Tahun 2003, Permenhub NoKM.104 Tahun 2017, Perda No.4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; maksud dan Tujuan; Lintas penyeberangan; Tarif Angkutan; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
8 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan arsrp untuk pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan secara efektif dan efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawaban nasional di lingkungan Pemerintah kabupaten Sekadau
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Jadw Al Retensi Arsip; Jenis Retensi Arsip Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
7 halaman peraturan dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengamanatkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada lnstansi Daerah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Fungsl; Susunan Organisasi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas Dan Fungsi; Kedudukan Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja Dan Laporan; Wewenang, Hak Dan Kewajiban; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
20 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
