Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PER) Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1, huruf k, huruf I dan huruf m Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 yang memuat pengertian jasa bunga, rekening pokok dan rekening pendapatan asli daerah, belum memiliki rumusan yang jelas sehingga perlu diubah dan ditambah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2009
Pasal I dan II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010.
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Sekadau, diperlukan adanya cadangan pangan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201'; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerin tah N omor 1 7 Tah un 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sasaran; Organisasi Pelaksana; Anggaran; Mekanisme Pengadaan; Mekanisme Penyaluran; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentu An Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
12 halaman peraturan dan 6 halaman lamiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 – 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015--2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 - 2024
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi; Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pengorganisasian; Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
6 halaman peraturan dan 67 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Dasar Bibit Ternak Babi di Balai Pembibitan Ternak Babi Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012, pasal 2 huruf (g) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956,UU No. 16 Tahun 1992, UU No. 34 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerrintah No. 95 Tahun 2012, Perda No. 07 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 08 Tahun 2008, Perda Kabupaten Sekadau No. 01 Tahun 2012,
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas Dan Tujuan; Penetapan Struktur Dan Besarnya Harga Dasar Bibit Ternak Babi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman dan 1 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, jumlah Pupuk Urea, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan Pupuk Organik mengalami perubahan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 l; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraruran Presiden Nomor 77 Tahun 2005 ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007; Peraturan Menteri DAG/PER/2/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
28/Permentan/SR. 130/5/2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4 /2003; Keputusan Menteri Perta.nian Nomor 465/Kpts/OT.160/7 /2006; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 ;
Ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
merubah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012
4 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengamanan Kantor, Gedung, Rumah Dinas Pejabat Dan Asset Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Petunjuk Teknis Operasional Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupat
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 09 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Tugas dan Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, Tempat dan Waktu Penjagaan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
5 Halaman dan 2 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan barang / jasa di desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa
UU No.34 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, PermendesPDTT No.1 Tahun 2015, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perka LKPP No.13 Tahun 2013, Perda No.2 Tahun 2013, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.4 Tahun 2015, Perbup No.50 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; Pengelolaan Kegiatan; Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola; Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia BARANG/jASA; Pengawasan dan Sanksi; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
20 halaman dan 20 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi barang milik daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi barang milik daerah dalam sistem akuntansi pemerintah kabupaten sekadau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, PP No.8 tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 tahun 2007, PP No.71 Tahun 2010, Permendagri No.17 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; kapitaslisasi Barang Milik Daerah; Batas Minimum Kapitalisasi Barang Milik Daerah; Pencatatan Barang Milik Daerah; Penaksiran Nilai dan Konsisi Aset Tetap; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman dan 4 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan usaha Milik Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelengagraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa serta pendapatan masyarakat dan desa, maka pemerintah desa dapat mengoptimalkan pengelolaan aset milik desa, sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan potensi desa
UU No.34 Tahun 2003, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, Permendagri No.113 Tahun 2014, PermendesPDTT No.4 Tahun 2015, Permendagri No.1 Tahun 2016, Perda no.4 Tahun 2017, Perbup No.4 Tahun 2015
ketentuan umum; maksud, Tujuan dan Sasaran; Pendirian; Pengurusan dan Pengelolaan BUm Desa; Modal BUm Desa; Klasifikasi Usaha BUM Desa; Alokasi hasil Usaha BUM Desa; laporan Pertanggungjawaban; Kepailitasn BUM Desa; Kerjasama BUM Desa; BUM Desa Antar Desa; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Administrasi Organisasi; Pengembangan Kegiatan Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018;
Ketentuan Umum; Persiapan Pemilihan; Penetapan Pemilih; Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Calon; Kampanye; Pemungutan Dan Penghitungan Suara; Penetapan Calon Terpilih Dan Pengesahan Pengangkatan; Pengawasan Dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
29 halaman peraturan dan 86 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
