Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2016.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 46 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 137 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 247/PMK.07/2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 24 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 14 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Kutai Barat No. 5 Tahun 2014; Perda Kab. Kutai Barat No. 26 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 58 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 54 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2016.
24 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2016
dinas - perindustrian - perdagangan - koperasi - umkm - unit - pengelola - dana - bergulir - standar - pelayanan - minimal
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BD 2016/5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat.
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 11 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan salah satu syarat administratif penerapan PPK-BLUD yaitu membuat dan menyampaikan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kutai Barat No. 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat.
UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 46 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 83 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2013; Perbup Kutai Barat No. 78 Tahun 2014; Perbup Kutai Barat No. 50 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 78 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat (4) huruf b angka 5; dan Pasal 10 ayat (6).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2016.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Barat.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2016
Pendidikan - biaya - pembinaan - petunjuk teknis - pelaksanaan - penggunaan
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2016/4
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
Untuk penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016 dengan tepat, efektif, dan efisien, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 3 Tahun 2008; Perda No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Kutai Barat No. 26 Tahun 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Penganggaran; 3. Alokasi Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah; 4. Pengelola; 5. Penerima Dana BPPD; 6. Mekanisme Penyaluran; 7. Penggunaan Dana BPPD; 8. Pengawasan dan Pertanggungjawaban; 9. Sanksi-sanksi; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pembinaan Pendidikan Daerah (BPPD) Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016
PINJAMAN - MODAL - KREDIT - USAHA - EKONOMI - MIKRO - PELAKU - pemberian - PETUNJUK TEKNIS - OPERASIONAL
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2016/3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka pemulihan, peningkatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan lapangan kerja di Kab. Kutai Barat, maka dipandang perlu adanya pemberian pinjaman kredit modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro. Sebagai acuan pemberian pinjaman kredit modal usaha ekonomi mikro (UEM) kepada pelaku UEM diperlukan Petunjuk Teknis Pinjaman Kredit Modal UEM dalam wilayah Kab. Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 135 Tahun 2014; Inpres No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 218/PMK.05/2009; Permenkeu No. 77/PMK.05/2010; Permen KUKM No. 33/Per/M.KUKM/XII/2007; Kepmenkeu No. Kep-292/MK.5/2006; Kepmen KUKM No. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008; Kepmen KUKM No. 16/Kep/M.KUKM/V/2010; Kepmen KUKM No. 23/Kep/M.KUKM/VII/2010; Kepmen KUKM No. 26/KEP/M.KUKM/VII/2010; Perda Kab. Kutai Barat No. 03 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Persyaratan Usaha; 4. Tugas dan Tanggung Jawab; 5. Ketentuan Pinjaman/Kredit; 6. Permohonan Pinjaman/Kredit, Analisa Kelayakan Usaha dan Keputusan Pinjaman Kredit; 7. Pencairan Pinjaman/Kredit; 8. Pengendalian dan Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2016
BLUD - upt - pengelola - dana bergulir - Koperasi - UMKM - Dinas - perindustrian - perdagangan - pengelola - ANGGARAN - SURPLUS - PenggUnaan
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD 2016/3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penggunaan Surplus Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah UPT. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Dana Bergulir bagi masyarakat Kab. Kubar dan mendukung operasional pengelolaan Dana Bergulir, LPDB KUMKM Kab. Kubar dapat menggunakan Surplus Anggaran. Untuk memeberikan pedoman dalam penggunaan Surplus Anggaran pada BLUD LPDB KUMKM Kab. Kubar perlu adanya pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Perbub tentang Penggunaan Surplus nggaran pada BLUD LPDB KUMKM Kab. Kubar.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaiana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 218/PMK.05/2009; Permenkeu No. 44/PMK.05/2009; Perda Kab. Kubar No. 03 Tahun 2008; Perda No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2013; Perda Kab. Kubar No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Kubar No. 21 Tahun 2015; Perbub Kubar No. 78 Tahun 2014; Perbub No. 62 Tahun 2015;
1. Ketentuan Umum; 2. Penggunaan Surplus Anggaran; 3. Penggunaan Surplus Anggaran;4. Pelaksanaan Penggunaan Surplus Anggaran; 5. Pelaporan Keuangan Penggunaan Surplus Anggaran; 6. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
KM LPDB
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Memenuhi ketentuan Pasal 201 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Perbup tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Besaran Uang Persediaan dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No. 26 Tahun 2015; Perbup Kutai Barat No. 72 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Besaran Uang Persediaan; 3. Besaran dan Batas Ganti Uang Persediaan; 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2016.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 46 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mengatasi kurangnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu adanya Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan. Maka, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.13 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.46 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Barat No.21 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Barat No.20 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Jenis, Kedudukan, Kewajiban, dan Larangan serta Hak Pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Pembinaan, Pemberhentian, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja, Pengelolaan Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Kutai Barat No.4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008. Perbup Kabupaten Kutai Barat No.10 tahun 2005.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (2) tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 1999; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menkes No.188/MENKES/PB/I/2011; Kepmenkes No.131/MENKES/SK/II/2004; Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes No.34 Tahun 2005; Pergub Kalimantan Timur No.1 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, dan Prinsip, Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujdkan Ketahanan Pangan Nasioanal pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komuditas pertanian. Serta untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi.
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.21 Tahun 1958; UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; Perpres No.15 Tahun 2011; Perpres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.1 Tahun 2014; Permenkeu No.94/PMK.02/2011; Permenkeu No.250/PMK.02/2011; Permendag No.21/M/DAG/Per/6/2008; Permendag No.17/M-DAG/PER/6/2011; Permendag No.634/MPP/9/ 2002; Permentan No.40/Permentan/OT.140/4/2007; Permentan No.61/Permentan/OT.140/4/2010 ; Permentan No.43/Permentan/SR.140/8/2011; Permentan No.70/Permentan/SR.140/10/2011; Permentan No.122/Permentan/SR.130/11/2013; Kepmentan No.669/Kpts/OT.160/5/2012; Perda Kalimantan Timur No.5 Tahun 2008; Perda Kalimantan Timur No.8 Tahun 2008; Pergub Kalimantan Timur No.65 Tahun 2014; Kepgub Kalimantan Timur No.521.34/K.573/2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Alokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran dan HET Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kabupaten Kutai Barat No.46 Tahun 2014.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2015 dengan keadaan terkini dan agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; Perpres No.8 Tahun 2008; Perpres No.5 Tahun 2010; Perpres No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.27 Tahun 2014; Permendagri No.37 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.2 Tahun 2001; Perda Kabupaten Kutai Barat No.28 Tahun 2001; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2014; Perbup Kutai Barat No.22 Tahun 2014; Perbup Kutai Barat No.80 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Sistematika, Tujuan, Masa Berlaku, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2015.
Peraturan yang Diubah: Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
