Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Persyaratan Usaha; 4. Tugas dan Tanggung Jawab; 5. Ketentuan Pinjaman/Kredit; 6. Permohonan Pinjaman/Kredit, Analisa Kelayakan Usaha dan Keputusan Pinjaman Kredit; 7. Pencairan Pinjaman/Kredit; 8. Pengendalian dan Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sendawar

Tanggal Penetapan

16 Februari 2016

Tanggal Pengundangan

16 Februari 2016

Tanggal Berlaku

16 Februari 2016

Sumber

BD 2016/3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 3 Tahun 2016 ttg Petunjuk Teknis Operasional.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PINJAMAN - MODAL - KREDIT - USAHA - EKONOMI - MIKRO - PELAKU - pemberian - PETUNJUK TEKNIS - OPERASIONAL
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD 2016/3
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:	Dalam rangka pemulihan, peningkatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan lapangan kerja di Kab. Kutai Barat, maka dipandang perlu adanya pemberian pinjaman kredit modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro. Sebagai acuan pemberian pinjaman kredit modal usaha ekonomi mikro (UEM) kepada pelaku UEM diperlukan Petunjuk Teknis Pinjaman Kredit Modal UEM dalam wilayah Kab. Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 135 Tahun 2014; Inpres No. 6 Tahun 2007; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkeu No. 99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 218/PMK.05/2009; Permenkeu No. 77/PMK.05/2010; Permen KUKM No. 33/Per/M.KUKM/XII/2007; Kepmenkeu No. Kep-292/MK.5/2006; Kepmen KUKM No. 21/Kep/M.KUKM/VII/2008; Kepmen KUKM No. 16/Kep/M.KUKM/V/2010; Kepmen KUKM No. 23/Kep/M.KUKM/VII/2010; Kepmen KUKM No. 26/KEP/M.KUKM/VII/2010; Perda Kab. Kutai Barat No. 03 Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2014 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Sasaran; 3. Persyaratan Usaha; 4. Tugas dan Tanggung Jawab; 5. Ketentuan Pinjaman/Kredit; 6. Permohonan Pinjaman/Kredit, Analisa Kelayakan Usaha dan Keputusan Pinjaman Kredit; 7. Pencairan Pinjaman/Kredit; 8. Pengendalian dan Pengawasan; 9. Sanksi; 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2016. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 12 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016

Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT