Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2016 perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; PP No.2 Tahun 2015; PP No.80 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2010; Perda No.7 Tahun 2014; dan, Pergub No.30 Tahun 2015.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Mengubah :
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
ABSTRAK:
Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, melaksanakan Pasal 4
ayat (5) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dan menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 bahwa adanya perubahan objek penyusutan barang milik daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.71 Tahun 2010; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.108 Tahun 2016; Permendagri No.1 Tahun 2019; Perbup No.36 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.39 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 5A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2018; UU No.2 Tahun 2020; PP No.82 Tahun 2020; dan, Permendagri No.20 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Monitoring dan Evaluasi, Sosialisasi dan Partisipasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna perhitungan dan pemungutan Pajak Reklame berdasarkan Perda No.33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Tata Cara Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Reklame.
Dasar Hukum: UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 1994; PP No.135 Tahun 2000; PP No.136 Tahun 2000; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 Tahun 2006; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; Perpres No.1 Tahun 2007; Perpres No.91 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.8 Tahun; Perda Kabupaten Kutai Barat No.32 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemungutan Pajak Reklame. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Pendaftaran dan Pendataan, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak Reklame Per M2, Tata Cara Pemungutan Pajak, Penagihan, Pembukuan, Pemeriksaan, dan Pengawasan, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.19 Tahun 1997; UU No.47 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2008. Peraturan yang Dicabut: Perbup Kutai Barat No.48 Tahun 2011.
Peraturan yang akan diatur: Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu akan diatur tersendiri oleh Kepala Dinas.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi, Dengan Memberikan Perhatian Yang Lebih Besar Pada Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perlu Dilakukan Penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
UU No.28 Tahun 2009; UU No.47 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.7 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; PP No.56 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.20 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.04 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Peerda No.01 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran, Penyederhanaan Pelayanan, Penyelenggara Pelayanan Peizinan Terpadu, Proses Waktu Dan Biaya Penyelenggaraan Pelayanan, Sumbe Daya Manusia, Keterbukaan Informasi, Penanganan Pengaduan, Kepuasan Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerja Sama, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPartai Politik dan PemiluPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2013/NO.30, TLD.2013/NO.166
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga, , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UUD 1945; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.9 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; PP No.62 Tahun 1990; PP No.105 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004 sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.5 Tahun 2001; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 dimana Perubahan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun
2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Rkpd Tahun 2020, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2020.
4hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2019
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah,
Pembentukan UPTD Kabupaten, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permendikbud No.6 Tahun 2019; Perbup Kab. Kutai Barat No.32 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas
Pendidikan Daerah Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/
Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.47 Tahun 2021; Permendagri No.5 Tahun 2017; Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.5 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Penjabaran Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 28); dan
b. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Daerah
Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
2017 Nomor 24),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
44 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro
ABSTRAK:
Dalam rangka pemulihan, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta perluasan lapangan kerja di Kabupaten Kutai Barat,
maka dipandang perlu adanya pemberian pinjaman kredit modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi
mikro, oleh karena itu diperlukan Petunjuk Teknis Pinjaman
Kredit Modal Usaha Ekonomi Mikro dalam wilayah
Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.1 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 1995; PP No.20 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.43 Tahun 2014; PP No.87 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.135 Tahun 2014; Inpres No.6 Tahun 2007; Permendagri No.42 Tahun 2010; Permendagri No.113 Tahun
2014; Permendagri No.80 Tahun
2015; PMK No.99/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.218/PMK.05/2009; PMK No.77/PMK.05/2010; Permenkop UKM No.33/Per/M.KUKM/XII/2007; KMK No.Kep-292/MK.5/2006; Kepmenkop UKM No.21/Kep/M.KUKM/VII/2008; Kepmenkop UKM No.16/Kep/M.KUKM/V/2010; Kepmenkop UKM No.23/KEP/M.KUKM/VII/2010; Kepmenkop UKM No.26/KEP/M.KUKM/VII/2010; dan, Perda No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Dan Sasaran, Persyaratan Usaha, Tugas Dan Tanggung Jawab, Ketentuan Pinjaman/Kredit, Permohonan Pinjaman/Kredit, Analisa Kelayakan Usaha Dan Keputusan Pinjaman/Kredit, Pencairan Pinjaman/Kredit, Pengendalian Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
