Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kutai Barat No. 27 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Kutai
Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedisplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan; bahwa Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000. UU No.33 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PD No.7 Tahun 2016.
TPP dimaksud untuk peningkatan dan motivasi PNS pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. TPP bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2018.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2017
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 64 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, dipandang perlu ditetapkan
tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan
struktural pada Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Kutai Barat
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
a. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat
Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kutai Barat Nomor 64 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).
b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kelurahan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2013/NO.27, TLD.2013/NO.163
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Menggunakan Gerobak Sorong
ABSTRAK:
Dahwa dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan peningkatan derajat keamanan terhadap penggunaan layanan angkutan tradisional, Pemerintah Daerah perlu berupaya melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha di bidang AngkutanTradisional. salah satunya Kenyamanan merupakan salah satu segi kehidupan yang harus dipelihara secara berkesinambungan dan terpadu baik oleh Pemerintah sebagai pengayom maupun masyarakat, demi terwujudnya dan terpeliharanya kenyamanan dalam beraktifitas. Dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan kota sebagai Ibu Kota Kabupaten, penanganan terhadap ketertiban dalam beraktifitas sangat diperlukan. Bahwa, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan tersebut perlu mengatur cara penanganan Gerobak Sorong dan tata cara terhadap izin fungsi dari Gerobak Sorong. Sehingga, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Izin Menggunakan Gerobak Sorong.
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.79 Tahun 2005; PP No.34 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2010; PP No.32 Tahun 2011; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Izin Izin Menggunakan Gerobak Sorong dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, objek dan subjek, pengelolaan ketertiban, teknis pengelolaan terhadap penggunaan gerobak serong, izin menggunakan gerobak sorong, penyuluhan terhadap izin gerobak sorong, bentuk objek, wewenang pemerintah daerah, sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah : UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mempermudah Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Terhadap Usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah Atau Unit Kerja Kabupaten Kutai Barat Yang Akan Menerapkan PPK-BLUD Harus Dilakukan Secara Cermat, Transparan Dan Obyektif;
UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2005; UU No,108 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.3 Tahun 2008; Perda No.4 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2009;
Ketentuan Umum, Persyaratan Dan Penilaian, Penetapan PPK-BLUD, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2010.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2013/NO.28, TLD.2013/NO.164
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Penumpukan Kayu Masak untuk Kebutuhan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Kayu merupakan bahan utama pembangunan rumah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, namun kayu merupakan salah satu sumberdaya hutan yang dilindungi dan membutuhkan peraturan yang jelas agar sumberdaya ini juga tercipta kelestariannya. Dalam proses pembangunan membutuhkan adanya waktu saat sebelum digunakan berupa penumpukan kayu, untuk itu perlu pengaturan untuk menjaga ketertiban lingkungan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Maka dipandang perlu untuk menampung aspirasi masyarakat melalui DPRD sebagai wakil rakyat untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah Tentang Izin Penumpukan Kayu Masak Untuk Kebutuhan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (6), Pasal 20 huruf a, Pasal 33 ayat (3); UU No.5 Tahun 1990; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.44 Tahun 2004; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Permenhut No.P.37/Menhut-II/2007; Permenhut No.55 Tahun 2006.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Izin Penumpukan Kayu Masak untuk Kebutuhan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup,dan tujuan, ketentuan perizinan, kewajiban, larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidanan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.
Yang diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2007
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PD No.2 Tahun 2018.
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.40 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rkpd Tahun 2021, Pelaksanaan, Perubahan RKPD Tahun 2021, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2017
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2013
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor
58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat;
Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, dipandang perlu mengatur tugas pokok,
fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada
Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
a. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2013
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor
58 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Berita
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 02);
b. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 07);
c. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 08);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
382 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Perpres No.16 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal Daerah, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kutai Barat.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2009; Perpres No.76 Tahun 2007; Perpres No.27 Tahun 2009; Perpres No.33 Tahun 2010; Perpres No.36 Tahun 2010; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.33 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Barat No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Barat No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2013; Perda Kabupaten Kutai Barat No.16 Tahun 2013; Permendagri No.64 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.6 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Tujuan, Sistematika, Penyusunan RUPM Kutai Barat, Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/ atau Insentif, Perlindungan dan Kepastian Hukum, Tenaga Kerja, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2015.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Barat No.6 Tahun 2008.
Peraturan yang akan diatur: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Perbup ini diatur oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi Pemerintah Kutai Barat lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat No. 28 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat Yang Dibentuk Dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Sesuai Maksud Pasal 24, 25 Dan Pasal 54 Ayat (3), Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Diperlukan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Tersebut Diatas Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
UU No.5 Tahun 1960; UU No.25 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 199; UU No.41 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.34 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
UU No.8 Tahun 2005; PP No.3 Tahuun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2006; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UUNo.20 Tahun 2008; UU No.4 Tahun 2009; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PP No.20 Tahun 2001; PP No.79 Tahun 2005; PP No. Tahun 1 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.76 Tahun 2007; Perpres No.90 Tahun 2007; Perpres No.111 Tahun 2007; Perpres No.77 Tahun 2007; Keppres No.34 Tahun 2003; Kemenpan No.63 Tahun 2003; PerkaBKPM No.1 Tahun 2008; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.04 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009;
Ketentua Umum, Jenis Pelayanan, Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati, Pertanggung Jawaban, Penarikan Kewenangan, Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Pemibayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2009.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
