Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 1038 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Karya Cetak-Karya rekam

2018

Undang-undang (UU) NO. 13, LN.2018/NO.265, TLN NO.6291, LL SETNEG : 15 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ABSTRAK:

1. dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh aset budaya bangsa yang terdokumentasi dalam karya cetak dan karya rekam yang bernilai intelektual dan/atau artistik sebagai hasil karya bangsa Indonesia; 2. karya cetak dan karya rekam yang merupakan hasil budaya bangsa memiliki peran penting sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional; 3. upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa Indonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam; 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini
15

Pemerintah Pusat

Diakses 1010 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017
Sistem Perbukuan

Arsip

Download :
UU No 3 Tahun 2017.pdf

Abstrak

perbukuan-sistem

2017

Undang-undang (UU) NO. 3, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Perbukuan

ABSTRAK:

bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global; bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu, bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;
Pasal 2O, Pasa21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur pelaku perbukuan, bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku,Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik,Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
29 halaman, lampiran 16 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 1031 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009
Kearsipan

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 447 kali

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007
Perpustakaan

Arsip

Download :
UU Nomor 43 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 328 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006
Sistem Resi Gudang

Arsip

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Download :
UU Nomor 9 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1003 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1971.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 694 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 42 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
PP Nomor 63 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 2060 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Arsip

Download :
PP Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 136 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2013
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 53 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Download :
PP Nomor 75 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 171 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2012
Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Arsip Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PP Nomor 46 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1978 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Arsip

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip

Download :
PP Nomor 28 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 117 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2009
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 75 Tahun 2013 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional

Mencabut :

PP No. 44 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Download :
PP_No_53_2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 434 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Arsip Bea Cukai, Ekspor-Impor Kehutanan dan Perkebunan Perbankan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PP No. 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

Download :
PP 36 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 114 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2005
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Arsip PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 63 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia

Download :
PP NO 42 TH 2005.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 359 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 88 Tahun 1999
Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan Legalisasi

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PP No. 88 th 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 284 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 1999
Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

Arsip

Download :
PP No. 87 th 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 119 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1999
Pelaksanaan Serah-Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera Atau Film Dokumenter

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PP No. 23 th 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 154 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1991
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Arsip Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PP NO 70 TH 1991.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 262 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1979
Penyusutan Arsip

Arsip

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Download :
PP NO 34 TH 1979.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 34 kali

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2014
Pendirian dan Pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti di Istana Bogor

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
Perpres Nomor 132 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 426 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 1971. UU No. 19 Prps. tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 3 1 0) dinyatakan dicabut berdasarkan UU ini.