Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN 3. STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 4. KOLEKSI PERPUSTAKAAN 5. LAYANAN PERPUSTAKAAN 6. PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 7. JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN 8. TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI 9. SARANA DAN PRASARANA 10. PENDANAAN 11. KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 12. DEWAN PERPUSTAKAAN 13. PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 14. KETENTUAN SANKSI 15. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

01 November 2007

Tanggal Pengundangan

01 November 2007

Tanggal Berlaku

01 November 2007

Sumber

LN.2007/NO.129, TLN NO.4774, LL SETNEG : 27 HLM

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 59965 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 43 Tahun 2007.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perpustakaan
2007
Undang-undang (UU) NO. 43, LN.2007/NO.129, TLN NO.4774, LL SETNEG : 27 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perpustakaan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional; bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam; bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. KETENTUAN UMUM 2. HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN 3. STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 4. KOLEKSI PERPUSTAKAAN 5. LAYANAN PERPUSTAKAAN 6. PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 7. JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN 8. TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN ORGANISASI PROFESI 9. SARANA DAN PRASARANA 10. PENDANAAN 11. KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 12. DEWAN PERPUSTAKAAN 13. PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 14. KETENTUAN SANKSI 15. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2007. - Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 45

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Perpustakaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT