Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 2071 kali

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
UU Nomor 11 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Sistem-nasional-ilmu-pengetahuan-teknologi

2019

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2019/NO.148, TLN NO.6374, SIPUU.SETKAB.GO.ID : 53 HLM.

Undang-undang (UU) tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ABSTRAK:

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, negara berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; 2. Untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional dan memenuhi hak asasi setiap orang dalam memperoleh manfaat ilmu pengtahuan dan teknologi, perlu diatur mengenai sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga perlu diganti;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai landasan dalam peumusan kebijakan pembangunan agar mampu memperkuat daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mencapai tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; 2. Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dijadikan sebagai acuan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; 3. Kliring teknologi, Audit Teknologi, dan alih teknologi dalam Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian terhadap Teknologi yang besifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Penegasan mengenai penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui pendekatan proses yang mencakup Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta pendekatan produk yang mencakup Invensi dan Inovasi; 5. Wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan penerapan bagi penyandang dana, sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan, serta jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 7. Pembinaan dan pengawasan, serta tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan teknologi guna menjamin kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan; 8. Kemitraan dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan luar negeri dilakukan dengan berpedoman pada politik luar negeri bebas aktif; 9. Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik mapun digital, serta budaya dan kearifan lokal Indonesia, dilakukan pengaturan pengalihan material bagi kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia dengan dunia yang bersumber dari pembiayaan asing dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini.
52

Pemerintah Pusat

Diakses 920 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 227 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011
Informasi Geospasial

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
UU 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 222 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2009
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 5141 kali

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009
Ketenagalistrikan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Download :
UU Nomor 30 Tahun 2009.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 555 kali

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2002
Ketenagalistrikan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Download :
UU Nomor 20 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1484 kali

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
UU Nomor 18 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 378 kali

Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999
Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Download :
UU Nomor 36 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 599 kali

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 185 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1990
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
UU No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download :
UU Nomor 8 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 243 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990
Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1990.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 259 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1989
Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Mencabut :

UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang