Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Jayapura

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2021
PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PERBUP 19 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2013
Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Standar/Pedoman

Download :
Perbup No 26 2013 Teknologi Tepat Guna.pdf

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 21 Tahun 2015
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PERBUP NO 21 TAHUN 2015.pdf

Abstrak

Provinsi Papua

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Struktur Organisasi

Abstrak

ORGANISASI-TATA KERJA-LEMBAGA-ILMU-PENGETAHUAN-DAN-TEKNOLOGI-PAPUA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2016/NO.4, TLD NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Papua

ABSTRAK:

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua. Atas hal ini perlu ditetapkan peraturan daerah provinsi.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 9 Tahun 2015; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang organisasi dan tata keerja sekretariat lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi Papua dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai (1) pembentukan dan kedudukan, (2) susunan organisasi, tugas dan fungsi, (3) eselon, pengangkatan dan pemberhentian, (4) tata kerja, (5) pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.
Penjelasan: 2 hlm

Kabupaten Banjarnegara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2021
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Anak Usia Dini

APBD Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Keluarga, Perlindungan Anak

Download :
BD_39_SPM_PAUD.pdf

Abstrak

standar-pelayanan minimal-anak usia dini

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2021/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Anak Usia Dini

ABSTRAK:

a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar; b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pada anak usia dini, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 19 Tahun 2005, PP No 17 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2018; Perda Kab Banjarnegara o 8 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. penerima pelayanan dasar; b. mutu pelayanan dasar; c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar; d. pembinaan dan evaluasi; dan e. anggaran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
12 hlm

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75 /POJK.03/2016 Tahun 2016
Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan :

Mencabut :

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB tanggal 22 Desember 1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000

Download :
POJK Nomor 75 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Blora

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 15 Tahun 2021
Penyelenggaraan Satu Data

Arsip Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PERBUP-15-2021-PENYELENGGARAAN-1DATA.pdf

Abstrak

satu-data

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2021/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembanguna yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta tertib administrasi dalam pengelolaan Satu Data di Kabupaten Blora, perlu ditetapkan ketentuan mengenai pengelolaan Satu Data dimaksud; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggara satu data blora, forum satu data blora, perencanaan data, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi data, penyebarluasan dan pengamanan data, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
12 hlm

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 99 Tahun 2013
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Status Peraturan :

Mencabut :

Permendikbudriset No. 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

Download :
Salinan_permen 99 tahun 2013.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2016 Tahun 2016
Ketentuan Pelayanan Perizinan Di Bidang Perdagangan Secara Online Dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permendag No. 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

Download :
Permendag No. 86 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/02/2018 Tahun 2018
Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan :

Mengubah :

Permen BUMN No. PER-02/MBU/2013 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Download :
Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/2013 TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

2018

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-03/MBU/02/2018, BN.2018/No.312, jdih.bumn.go.id : 4 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai panduan pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER02 / MBU/ 20 13 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74); 4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/ MBU/ 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
Lampiran I angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara diubah

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
Mengubah Lampiran I angka 4 dan angka 5 dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/ MBU/ 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
26 halaman dengan lampiran

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014
Penemuan Vaksin Streptovac Sebagai Penemuan Baru yang Bermanfaat Bagi Negara

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 46 Tahun 2015
Pengadaan Alihdaya

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perwal No 46 Tahun 2015 ttg Pengadaan Alihdaya.pdf

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016
Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Pemalang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 52 Tahun 2017
Registrar Nama Domain dan Subdomain Pemerintah Kabupaten Pemalang

APBD Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
52.pdf

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2012
Perubahan atas Perbup Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mengubah :

Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Abstrak

Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981
Metrologi Legal

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 2 Tahun 1981.pdf

Abstrak

Kabupaten Boyolali

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 66 Tahun 2021
Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
66 th 2021.pdf

Abstrak

satudata

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2021/No.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip satu data indonesia tingkat daerah, penyelenggara satu data indonesia tingkat daerah, forum satu data indonesia tingkat daerah, penyelenggaraan satu data indonesia tingkat daerah, pendanaan dan partisipasi pihak lain, pemenuhan sumber daya manusia, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
14 hlm

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 2000
Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990 Tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Mencabut :

KEPPRES No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_39 TH 2000.pdf

Abstrak

Kabupaten Sragen

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO 35 TH 2017.pdf

Abstrak

sop-izin penelitian

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2017/NO.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang penelitian maka perlu diatur standar operasional prosedur
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO2;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016;Peraturan Bupati Sragen Nomor g7 Tahun 2016 dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2074
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Kewenangan dan Tanggung jawab; b. Persyaratan; c. Prosedur; d. Waktu; e. Biaya; f. Bentuk Tata Naskah; g. Hasil Penelitian; h. Evaluasi dan pelaporan; i. Pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
22 hlm

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2016
Organisasi dan Tata Kerja Balai Peneliti Teknologi Mineral

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Struktur Organisasi

Status Peraturan :

Mencabut :

Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1023/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengolahan Mineral Lampung,

Download :
Peraturan LIPI Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1023/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengolahan Mineral Lampung,

2016

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 7, BN. 2016 No. 308, jdih.lipi.go.id

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peneliti Teknologi Mineral

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Penelitian Teknologi Mineral dan untuk mengoptimalkan penelitian teknologi mineral serta berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/879/M.PAN-RB/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), perlu menetapkan kembali Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Mineral
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11); 3. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 4. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
Mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; tata kerja; eselonisasi; lokasi; ketetnuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1023/M/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengolahan Mineral Lampung
10 halaman dengan lampiran

Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1999
Pengesahan Agreement Ont The Rescue Of Astronouts, The Return Of Astronouts And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot Dan Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antaraiksa)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Ke_Pres No.4 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Kabupaten Jepara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
Penyelenggaraan Perpustakaan

Badan Layanan Umum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan

Download :
1. PERDA NO. 1 TAHUN 2016 PENYEL. PERPUSTAKAAN.pdf

Abstrak

pustaka - penyelenggaraan perpustakaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2016/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Jepara, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Jepara sekaligus untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekaman. Serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Jepara, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013;
1. Asas, fungsi dan Tujuan 2. Hak, kewajiban dan Kewenangan 3. Koleksi Perpustakaan 4. Pengembangan Koleksi dan Serah Simpan Karya Cetak 5. Layanan Perpustakaan 6. Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 7. jenis - jenis perpustakaan 8. tenaga perpustakaan dan pendiidkan 9. sarana dan prasarana 10. pendanaan 11. kerjasama dan peran masyarakat 12. pembinaan dan pengawasan 13. sanksi administrasi

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 hlm

Kabupaten Manggarai Barat

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2018
Pengelolaan Perpustakaan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

Pemerintah kabupaten Manggarai barat

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, lembaran Daerah kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 Nomor 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Perpustakaan

ABSTRAK:

bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsaperlu ditumbuhkembangkan kegemaran membacadalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa; bahwa untuk mengembangkan dan mendayagunakan perpustakaan, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2014
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perpustakaan, dengan sistematika sebagai beikut: I. Ketentuan Umum; II. hak, Kewajiban dan Wewenang; III. Pembentukan, penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; IV. Pengelolaan Perpustakaan; V. Tenaga Perpustakaan; VI. Kerjasama dan Serta Masyarakat; VII. Sanksi Administratif; VIII. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
24 halaman

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2000
Kenavigasian

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Download :
PP No.81 TH 2000.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 708 peraturan (dalam 0,021 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1981. Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka Ijkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2000.

Hasil Pencarian Menemukan 708 peraturan (dalam 0,021 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 708 peraturan (dalam 0,021 detik)