Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Gunungkidul

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2012
Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2014
Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam Dan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perda Provinsi Sultra No.10 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Serah-Simpan-Karya-Cetak-Karya-Rekam-Karya-Rekam-Film-Cerita-Atau Film Dokumener

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2014 /No. 10, LL 24 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam Dan Karya Rekam Film Cerita Atau Film Dokumenter

ABSTRAK:

Bersarkan UU No. 4 Tahun 1990 ditegaskan bahwa pemanfaatan hasil budaya bangsa yang berbentuk karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan di suatu tempat sebagai koleksi deposit. Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam tentang Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk membentu Perda yang mengatur tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, penyerahan daftar judul karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
24 Halaman

Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2014
Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Download :
Perda Provinsi Sultra No.12 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pengembangan-Pengelolaan-Sistem-Irigasi

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2014 /No. 12 , LL 40 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi

ABSTRAK:

Irigasi memiliki peran penting dan strategis dalam menigkatkan produktifitas usaha tani dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2004 dan PP No. 20 Tahun 2006 telah menetapkan kewenangan dan tanggung jawab Pemprov serta norma, standar dan prosedur dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang prinsip dan pola pengembangan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, dan koordinasi pengelolaan sistem irigasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
40 Halaman

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 16 Tahun 2012
Perubahan atas Perbup Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Kabupaten Bantul

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 50 Tahun 2012
Perubahan Atas Perbup Bantul No.64 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 1 Tahun 2012
Implementasi Sistem E-Procurement di Lingkungan Kabupaten Kolaka Utara

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kependudukan dan Perkawinan

Download :
Perbup Kolut No.01 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kabupaten Serang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 38 Tahun 2012
Pedoman Pelaksanaan jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUPNo_-38_-2012_Kabser.pdf

Abstrak

Pedoman Pelaksanaan jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serang

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan aspek tata ruang, kemanan dan kepentingan umum maka perlu sinergitas antara ketersediaan, estetika ruang wilayah dan kebutuhan menara telekomunikasi ; b. bahwa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut retribusi ;
UU No. 23 tahun 1997, UU No. 36 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 26 tahun 2007, UU No. 26 tahun 2007, PP No. 52 tahun 2000, PP No. 53 tahun 2000, PP No. 38 tahun 2007, PERDA No. 5 tahun 2008, PERDA No. 1 tahun 2011, PERDA No. 19 tahun 2011.a
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.prinsip pelayanan ;4.raung lingkup;5.pengawasan;6.pengendalian;7.pelayanan jasa menara telekomunikasi;8.pembinaan;9.sanksi;10.ketentuan peralihan;11.ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Serang
-
9 halaman

Kabupaten Konawe Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 25 Tahun 2014
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS INFORMASl DAN TEKNOLOGl

APBD Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perbup Konsel No. 25 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Provinsi Papua Barat

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 11 Tahun 2012
Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
Pergub PB Tahun 2012 Nomor 11.pdf

Abstrak

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011
Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Permendag_No._04_Th._2011.pdf

Abstrak

Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 20/6/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 18/17/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Mengubah :

Peraturan BI No. 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

Download :
Peraturan BI No. 16-8-PBI 2014.pdf

Abstrak

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014
Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Minyak Dan Gas Bumi "LEMIGAS"

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen ESDM No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas "LEMIGAS"

Mencabut :

Download :
Permen ESDM Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Diubah dengan :

PP No. 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Mencabut :

PP No. 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi Dan Geofisika

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2012
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PP No. 32 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download :
PP Nomor 106 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2014
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PP Nomor 09 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

PP No. 47 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Negara Riset Dan Teknologi

Download :
PP Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2014
Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PP Nomor 70 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Kabupaten Balangan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 21 Tahun 2016
Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
PERDA_NO_21.pdf

Abstrak

teknologi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna

ABSTRAK:

Dalam rangka pengenalan, pemasyarakatan dan meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, perlu dilakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Balangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Cipta Karya Inovasi Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG), yang meliputi Ketentuan Umum, Sasaran, Prinsip, Mekanisme, Lembaga Pelayanan TTG, Pembinaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
12 Halaman, penjelasan 3 halaman

Kabupaten Bombana

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 12 Tahun 2017
Mekanisme Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perbup Bombana No.12 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Kabupaten Kolaka

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Tahun 2017
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kelitbangan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perbup Kolaka No. 09 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Provinsi Sulawesi Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 23 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perizinan, Pelayanan Publik Struktur Organisasi

Download :
PERGUB 23_2017.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN-PEMERINTAH-BERBASIS-TEKNOLOGI-INFORMASI-DAN-KOMUNIKASI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 23,

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK:

- Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara ( e-Govemment) merupakan bagian dari urusan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, baik, mandiri, efisien, efektif, transparan dan akuntabel; - penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; - Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; - Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016; - Peraturan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan sasaran, asas dan strategi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, perangkat sistem jaringan dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK, tata kelola data, tanda tangan elektronik, kerja sama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga, keamanan penggunaan dan pemanfaatan TIK, pengembangan sistem jaringan dan aplikasi, sumber daya manusia pengelola TIK, pemeliharaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, komite pengarah TIK, dan pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017.
24 halaman terdiri dari 23 halaman batang tubuh (37 pasal)

Kabupaten Tuban

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 37 Tahun 2017
Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
no 37.pdf

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri E Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan InPres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, maka guna penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrastruktur dan sistenm informasidi Lingkungan Pemerintah Kab Tuban, perlu adanya pengaturan dalam pelaksanaan dan pengembangan e-Government; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban
1. UU No 12 Tahun 1950 2. UU No 36 Tahun 1999 3. UU No 11 Tahun 2008 4. UU No 14 Tahun 2008 5. UU No 12 Tahun 2011 6. UU No 23 Tahun 2014 7. PP No 6 Tahun 1988 8. PP No 52 Taun 2000 9. PP No 58 Tahun 2005 10. PP No 61 Tahun 2010 11. PP No 82 Tahun 2012 12. Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Permendagri No 21 Tahun 2011 13. Permenkominfo No 41/PERMEN.KOMINFI/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan e[Government 14. Permenkominfo No 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 15. Permenkominfo No 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi pemerintah pusat dan daerah 16. KepmenPAN No 13/KEP/M.PAN/2003 17. Perda No 4 Tahun 2008 18. Perda No 14 Tahun 2016 19. Perbup No 61 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kab Tuban meliputu Perencanaan; Pelaksanaan Pengembangan e-Government; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
29

Kabupaten Halmahera Selatan

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 18 Tahun 2017
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perbup Halsel Nomor 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu dibentuk Peraturan Kepala terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Goverment, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu UU No. 36 Tahun 1999, UU N0. 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000, UU No. 1 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 52 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 82 Tahun 2012, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 56 Tahun 2003, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 57 Tahun 2003, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 28 Tahun 2006, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No. 8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan E-Government; Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga; Pemeliharaan dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
11 halaman

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 110 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
NO.110.pdf

Abstrak

SDM - KOMPETENSI

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 110, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72062

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI PROFESI SUMBER DAYA MANUSIA

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Perda No. 5 Tahun 2016, maka Pergub No. 12 Tahun 2014 perlu disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Keppres No. 34 Tahun 1972; Permendagri No. 31 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2008; Permendagri No. 2 Tahun 2013; Permenpan dan RB No. 14 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 22 Tahun 2014; Perka BKN No. 7 Tahun 2013; Perka BKN No. 8 Tahun 2013; Perka LAN No. 13 Tahun 2011; Perka LAN No. 14 Tahun 2011; Perka LAN No. 15 Tahun 2011; Perka LAN No. 10 Tahun 2015; Perka LAN No. 18 Tahun 2015; Perka LAN No. 19 Tahun 2015; Perka LAN No. 20 Tahun 2015; Perka LAN No. 25 Tahun 2015; Perka LAN No. 21 Tahun 2016; Perka LAN No. 22 Tahun 2016; Perka LAN No. 24 Tahun 2016; Permenpan dan RB No. 25 Tahun 2016; Keplan No. 1931/XIII/10/6/2001; Kemendagri No. 893.5-37 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 257 Tahun 2016; Pergub No. 293 Tahun 2016; serta Pergub No. 29 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang maksud tujuan, ruang lingkup, sasaran dan pengembangan kompetensi; perencanaan dan strategi pengembangan kompetensi; pengembangan kompetensi; metode pelaksanaan pengembangan kompetensi; sdm penyelenggara pengembangan kompetensi; sistem informasi pengembangan kompetensi; persyaratan peserta dan seleksi calon peserta; prosedur pengusulan calon peserta; penyelenggaraan pengembangan kompetensi; tenaga pengajar; kurikulum, modul dan metode pembelajaran; sarana dan prasarana; kriteria kelulusan dan tim penilai; kualifikasi kelulusan; supervisi dan evaluasi pengembangan kompetensi; uji kompetensi dan sertifikasi; surat keterangan pelatihan; penjaminan mutu pengembangan kompetensi; serta kebijakan pengembangan kompetensi satu pintu.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub No. 12 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pergub ini juga mengatur apabila SKPD/UKPD melaksanakan Pengembangan Kompetensi tanpa koordinasi dengan BPSDM, maka STTP/Sertifikat yang dikeluarkan tidak absah.
Pergub ini terdiri atas 70 hlm, termasuk 28 hlm Lampiran.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 111 Tahun 2017
TUGAS BELAJAR

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
NO.111.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 370 peraturan (dalam 0,003 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012.

Hasil Pencarian Menemukan 370 peraturan (dalam 0,003 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 370 peraturan (dalam 0,003 detik)