Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Pemerintah Pusat

Diakses 6057 kali

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 17 Tahun 2016.pdf

Abstrak

2016

Undang-undang (UU) NO. 17, LN.2016/NO.237, TLN No.5946, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ABSTRAK:

bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak
Pasal 5 ayat (1),Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2 ) Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak
menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap ana

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2016.
4 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 2488 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016
Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Download :
UU Nomor 8 Tahun 2016.pdf

Abstrak

PENYANDANG-DISABILITAS

2016

Undang-undang (UU) NO. 8, LN.2016/NO.69, TLN NO.5871, LL SETNEG : 70 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat,bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas,bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya,bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016.
70 halaman

Pemerintah Pusat

Diakses 2735 kali

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Download :
UU Nomor 35 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 745 kali

Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana Korupsi

Status Peraturan :

Mengubah :

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
UU Nomor 31 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 117 kali

Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008
Pornografi

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
UU Nomor 44 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1247 kali

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1643 kali

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Mencabut :

UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Download :
UU Nomor 21 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Pemberantasan - Tindak Pidana - Perdagangan Orang

2007

Undang-undang (UU) NO. 21, LN.2007/NO.58, TLN NO.4720, LL SETNEG : 24 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK:

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Dasar hukum UU ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Dalam UU ini diatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2007.
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.
Penjelasan : 13 hlm.

Pemerintah Pusat

Diakses 457 kali

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006
Perlindungan Saksi dan Korban

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Download :
UU Nomor 13 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 120 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 866 kali

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Diubah dengan :

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Download :
UU Nomor 23 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1138 kali

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 26 Tahun 2000.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 923 kali

Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999
Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 913 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Hak Asasi Manusia Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
UU Nomor 9 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 492 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1997
Penyandang Cacat

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Download :
UU Nomor 4 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 115 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1959
Penghapusan "Peraturan Umum Korban Perang" Dahulu Disebut "Algemen Oorogsongevallen Regeling"

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 7 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 492 kali

Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958
Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 68 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 7 kali

Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950
Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

PERPU No. 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak

Download :
UU Darurat Nomor 15 Tahun 1950.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1764 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Asasi Manusia

Download :
Perpu Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 1047 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999
Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download :
perppuu1999_001.pdf

Abstrak

Pemerintah Pusat

Diakses 123 kali

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1998
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Hak Asasi Manusia

Download :
perpu No. 003 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 517 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1950.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 1959. Peraturan Umum Korban Perang dahulu disebut "Algemene Oorlogsongevallen Regeling" Staatsblad 1942 No. 59 jo. Staatsblad 1946 No. 48 yang diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1946 No. 118 dan Staatsblad 1948 No. 164, No. 290 dan 308, dihapuskan