Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2021
Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32.1/M-DAG/PER/10/2011 Tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32.1/MDAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Kementerian Perdagangan,

Download :
Permendag Nomor 50 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Tegal

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 82 Tahun 2017
Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tegal

Kode Etik

Download :
17pbkabtegal082.pdf

Abstrak

asn - kode etik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tegal yang beretika, berintegritas, berbudaya, dan profesional serta menjaga martabat dan kehormatan aparatur sipil negara; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nilai dasar, maksud dan tujuan, kode etik, penegakan kode etik, hak dan kewajiban terlapor, pelapor/pengadu dan saksi, tata cara penegakan kode etik, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
29 hal

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Status Peraturan :

Mencabut :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah

Download :
Permen PANRB No. 9 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 87 Tahun 2020
Kode Etik Penyelenggara Layanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Abstrak

Badan Narkotika Nasional

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012
Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Peraturan BNN No. 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional
Peraturan BNN No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional

Download :
Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 15 Tahun 2007
Kode Etik Auditor Di Lingkungan Badan Pengawasan Daerah

Kode Etik

Download :
2007_15.pdf

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 Tahun 2011
Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permen Kominfo Nomor 25 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019
Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Partai Politik dan Pemilu Kode Etik

Download :
Peraturan Bawaslu nomor 4 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 24 Tahun 2020
Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download :
PERBUB NO 24 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

kode etik pengadaan barang/jasa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2020/No. 434

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara yang profesional.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 42 Tahun 2004; PP No.13 Tahun 2006; Perbup No. 24 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kode etik pengadaan barang/jasa termasuk didalamnya menagtur tentang prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik pengadaan barang/jasa, majelis kode etik, pemeriksaan dan keputusan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2012
Kode Etik Aparat Pengawsan Intern Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-04/MENKO/POLHUKAM/10/2011 Tahun 2011
Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Kode Etik Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Kode Etik

Download :
Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Cianjur

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 71 Tahun 2020
Kode Etik Pegawai Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download :
PB-71-2020.pdf

Abstrak

Kabupaten Pangandaran

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 59 Tahun 2021
Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Download :
PERBUP 59 2021.pdf

Abstrak

Kabupaten Karanganyar

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 121 Tahun 2016
Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Peraturan Bupati Karanganyar Tahun 2016 Nomor 121.pdf

Abstrak

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016
Tata Nilai, Budaya Kerja, Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
Permenristekdikti Nomor 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Kabupaten Rembang

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 39 Tahun 2019
Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang

Kode Etik

Download :
PERBUP_39_2019_KODE ETIK UKPBJ.pdf

Abstrak

kode etik-pbj

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2019/ No. 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, perlu mengatur kode etik Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Rembang; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4450); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 14); 18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28); 19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 37).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Pengadaan barang/Jasa; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik; Pemeriksaan dan Keputusan, Sanksi dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
12 hlm

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2012 Tahun 2012
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 07/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Kota Bogor

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 8 Tahun 2015
Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
PERWALI NO. 8 TH 2015.pdf

Abstrak

Kabupaten Lamandau

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 85 Tahun 2020
Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Kode Etik

Status Peraturan :

Mencabut :

PERBUP Kab. Lamandau No. 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2020/No.705

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa, menyebutkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa men5aisun dan menerapkan kode etik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
a. prinsip pengadaan barang/jasa; b. kode etik; c. majelis pertimbangan kode etik; d. pemeriksaan dan keputusan; e. tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terlapor; f. penegakan sanksi; g. sekretariat; dan h. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
15

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Kode Etik

Download :
Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Kabupaten Gorontalo Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 26 Tahun 2020
Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Etik

Download :
PERBUB NO 26 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

kode etik pelayanan publik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2020/No. 436

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 138 Tahun 2017; UU No. 23 Tahun 2014; Perbup No. 44 Tahun 2016; Perbup No. 28 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik pelayanan pblik di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu termasuk didalamnya menagtur tentang kode etik pelayanan publik, mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran kode etik, rehabilitas dan ketentuan lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Kabupaten Wonosobo

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2013
Kode Etik Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Download :
20161114105124_674022PERBUP_no_19_th_2013.pdf

Abstrak

Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010
Kode Etik Pegawai Imigrasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download :
bn531-2010.pdf

Abstrak

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2017
Kode Etik Pengembang Teknologi Pembelajaran

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan Kode Etik

Abstrak

Badan Standardisasi Nasional

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 15 Tahun 2013
Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional

Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Download :
Perka BSN 15 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian
Menemukan 188 peraturan (dalam 0,013 detik)

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal .

Hasil Pencarian Menemukan 188 peraturan (dalam 0,013 detik)

Filter Pencarian

Tentang

Kontak

Hasil Pencarian
Menemukan 188 peraturan (dalam 0,013 detik)