Hasil Pencarian
Menemukan 198 peraturan (dalam 0,013 detik)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan I
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
- Download :
- PP No. 6 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
BUMN Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Dicabut dengan :
-
PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
-
PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
PP No. 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perkebunan
-
PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Download :
- PP No. 17 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
- Download :
- PP No. 49 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1996
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On Military Training In Areas 1 And 2
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_08 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1996
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1996
Perpajakan
Diubah dengan :
-
PP No. 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
-
PP No. 59 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
-
PP No. 14 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996
-
PP No. 20 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
-
PP No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahannilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994
- Download :
- PP No. 36 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1996
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Teknik
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_23 TH 1996.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996
Pangan
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
- Download :
- UU Nomor 7 Tahun 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 93 Tahun 1996
Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas
BUMN Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Dicabut dengan :
-
KEPPRES No. 187 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 Tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_93 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1996
Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Diubah dengan :
-
PP No. 61 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Dan Mantan Duta Besar Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Serta Janda/Dudanya
- Download :
- PP No. 5 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1996
Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_49 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1996
Pembentukan 5 (Lima) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala Poso Dan Banggai Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 43 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 1996
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
Perpajakan
Dicabut dengan :
-
PP No. 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
-
PP No. 78 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri
-
PP No. 17 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998,
-
PP No. 46 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri
- Download :
- PP No. 57 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1996
Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Mencabut :
-
KEPPRES No. 31 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
-
KEPPRES No. 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_74 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Dicabut dengan :
-
PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
-
PP No. 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II Dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
PP No. 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Download :
- PP No. 7 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1996
Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
BUMN Kehutanan dan Perkebunan
Mencabut :
-
PP No. 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
PP No. 27 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
-
PP No. 26 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
- Download :
- PP No. 8 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1996
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan
- Download :
- PP No. 50 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1996
Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo Dan Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarif Tol
Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_46 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1996
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI
BUMN Kehutanan dan Perkebunan Penanaman Modal dan Investasi
Dicabut dengan :
-
PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan Nusantara III
- Download :
- PP No. 11 Th 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1996
Penindakan Di Bidang Cukai
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Dicabut dengan :
-
PP No. 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai
- Download :
- PP No. 23 Th 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1996
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Perekonomian
Diubah dengan :
-
KEPPRES No. 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_89 TH 1996.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1996
Pembentukan 16 (Enambelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang Dan Kapuas Hulu Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- PP No. 39 Th 1996.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
- Download :
- UU Nomor 9 Tahun 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1996
Pengesahan Convention On International Liability For Damage Caused By Space Objects, 1972 (Konvensi Tentang Tanggungjawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda-Benda Antariksa, 1972)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_20 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1996
Pengesahan Amandemen Agreement Relating To The International Telecommunications Satellite Organization "Intelsat", Denmark - 1995 (Perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark - 1995)
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_15 TH 1996.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1996
Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah
- Download :
- Keputusan_Presiden_no_21 TH 1996.pdf