Hasil Pencarian - ditemukan 188 peraturan

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat
Diakses 125 kali

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

  Pemerintah Pusat
Diakses 108 kali

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1996
Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat
Diakses 494 kali

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996
Pangan

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 669 kali

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996
Perairan Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
    Mencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)

  Pemerintah Pusat
Diakses 102 kali

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1996
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 22 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang

  Pemerintah Pusat
Diakses 226 kali

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Agraria Fidusia dan Lembaga Pembiayaan

  Pemerintah Pusat
Diakses 118 kali

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1996
Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. UU No. 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

  Pemerintah Pusat
Diakses 120 kali

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1996
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

  Pemerintah Pusat
Diakses 95 kali

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1996
Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili

Hukum Acara dan Peradilan

  Pemerintah Pusat
Diakses 97 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1996
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan

Mengubah :

  1. PP No. 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
  2. PP No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
  3. PP No. 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985
  4. PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

  Pemerintah Pusat
Diakses 63 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1996
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Dan Jasa Konsultan

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perpajakan

  Pemerintah Pusat
Diakses 32 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1996
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Dalam Bidang Usaha Kawasan Industri

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

  Pemerintah Pusat
Diakses 109 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1996
Kebandarudaraan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

  Pemerintah Pusat
Diakses 114 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1996
Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

Mencabut :

  1. PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
  2. PP No. 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

  Pemerintah Pusat
Diakses 168 kali
  Pemerintah Pusat
Diakses 75 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1996
Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Perbankan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

Diubah dengan :

  1. PP No. 40 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank

  Pemerintah Pusat
Diakses 375 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1996
Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pariwisata dan Kebudayaan

  Pemerintah Pusat
Diakses 54 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1996
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 48 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

  Pemerintah Pusat
Diakses 46 kali

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1996
Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Mesin Perkakas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. PP No. 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas