Hasil Pencarian - ditemukan 147 peraturan

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985
Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1985
Rumah Susun

Agraria

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
   

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1985
Ketenagalistrikan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
   
2. UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
   

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985
Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
   
2. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
   

Mengubah :

1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
   

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985
Bea Materai

PNBP

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
   
2. UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921
   

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1985
Pajak Bumi Dan Bangunan

Perpajakan

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
   

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1985
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
   

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1985
Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan :

Mencabut :

1. UU No. 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
   

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1985
Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
   

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985
Organisasi Kemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
   

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1985
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985

APBN

Status Peraturan :

Mengubah :

1. UU No. 1 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985
   

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1985
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982

APBN

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1985
Referendum

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum
   

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1985
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986
   

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
   

Mengubah :

1. UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
   

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Administrasi dan Tata Usaha Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   

Diubah dengan :

1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
   

Mengubah :

1. UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   
2. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
   

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1985
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
   

Mengubah :

1. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
   
2. UU No. 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
   
3. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1985
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan Dan Percetakan Balai Pustaka
   

Mencabut :

1. PP No. 42 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Penerbitan Balai Pustaka
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1985
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
   

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 1985
Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan

Perpajakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

1. PP No. 12 Tahun 1994 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi Dan Bangunan