Hasil Pencarian
Menemukan 159 peraturan (dalam 0,01 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1985
Bea Materai

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
  2. UU No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
  3. UU No. 11 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Bea Meterai (Zegelverordening) 1921

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985
Organisasi Kemasyarakatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 15 Tahun 1983 tentang Perusahaan Umum Pelabuhan II

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1985
Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Bio Farma Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 7 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1978 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum
  3. PP No. 26 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bio Farma Menjadi Perusahaan Umum

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 46 Tahun 1985
Penangguhan Berlakunya Beberapa Ketentuan Mengenai Pungutan Uang Kesyahbandaran (PUK)

APBN Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1985
Pembangunan Taman Wisata Curug Dago Sebagai Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda

Kehutanan dan Perkebunan Pariwisata dan Kebudayaan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1985
Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
  2. PP No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  3. PP No. 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  4. PP No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  5. PP No. 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  6. PP No. 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  7. PP No. 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  8. PP No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  9. PP No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  10. PP No. 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  11. PP No. 34 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia
  12. PP No. 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1985
Tunjangan Jabatan Hakim Pada Peradilan Agama

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim Dan Panitera Pada Pengadilan Agama
  2. KEPPRES No. 18 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1985
Pengesahan Loan Agreement Nucleus Estate And Smallholder Sugar Project Between The Saudi Fund For Development And The Republic Of Indonesia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 1985
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1985/1986

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1985
Kewenangan Penyidik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 49 Tahun 1985
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 34 Tahun 1985
Peningkatan Kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 57 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1985
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan
  2. PP No. 74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995
  3. PP No. 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990
  4. PP No. 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
  5. PP No. 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Tiga Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1985
Barang yang Digunakan Untuk Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. KEPPRES No. 46 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusaan Presiden Nomor 17 Tahun 1989
  2. KEPPRES No. 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986
  3. KEPPRES No. 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1985
Pelaksanaan Tugas Pelayanan Di Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng

Transportasi Darat/Laut/Udara

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1985
Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon/Pemeriksaaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. KEPPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Tata Cara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon Dan Pemeriksaan Pemenuhan Ketentuan Keanggotaan Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Serta Susunan, Tugas Dan Wewenang Panitia Pemeriksaan
  2. KEPPRES No. 31 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Wewenang Panitia Pemeriksaan untuk Keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
  3. KEPPRES No. 34 Tahun 1976 tentang Tatacara Pemenuhan dan Penelitian Syarat-Syarat Serta Ketentuan Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

  Kota Surakarta

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1985
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1983 Tentang Iuran Penerangan Jalam Umum

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan :

Mengubah :


  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Surakarta Nomor : 9 Tahun 1983

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1984 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Konperensi Dan Pameran Kerjinan Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1985
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 3 Tahun 1986 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 1985
Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. PP No. 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung
  2. KEPPRES No. 30 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998
  3. KEPPRES No. 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural
  4. KEPPRES No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen
  5. KEPPRES No. 38 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996
  6. KEPPRES No. 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tiga Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995
  7. KEPPRES No. 38 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimna Telah Dua Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994
  8. KEPPRES No. 35 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sebelas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994
  9. KEPPRES No. 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994
  10. KEPPRES No. 15 Tahun 1977 tentang Tunjangan Jabatan Strukturil

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1985
Pengesahaan Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures Dan Supplementary Agreement To Amend The Basic Agreement On Asean Industrial Joint Ventures (BAAIJV)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 32 Tahun 1985
Tunjangan Khusus Timor Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan :

Mencabut :

  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1980 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1979 Tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1979 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

Tentang

Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK RI maupun masyarakat.

Kontak

Sekretariat Website JDIH BPK RI
Ditama Binbangkum - BPK RI
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia - BPK RI
Dikembangkan sejak tahun 2017


Versi 20.9.23.22