Hasil Pencarian
Menemukan 288 peraturan (dalam 0,002 detik)

Filter Pencarian


  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 162 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1961
Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1961
Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia

Mencabut :

  1. UU No. 25 Tahun 1954 tentang Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1961
Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Diubah dengan :

  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1961
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

Mengubah :

  1. UU No. 21 Tahun 1952 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-Undang Darurat Nr 25 Dan 34 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1961
Pengeluaran dan Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman

Agraria Kehutanan dan Perkebunan Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1961
Perjanjian Internasional Mengenai Pengiriman Berita Jara Jauh

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 10 Tahun 1969 tentang Konvensi International Telecomunication Union di Montreux 1965

Mencabut :

  1. UU No. 2 Tahun 1957 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Pemberitaan Jarak Jauh

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1961
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961

APBN

Status Peraturan :

Diubah dengan :

  1. UU No. 18 Tahun 1962 tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1961
Wajib Kerja Sarjana

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut :

  1. UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1961
Pembuatan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1961
Pembentukan Kejaksaan Tinggi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1961
Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perikanan dan Kelautan

  Pemerintah Pusat
  Pemerintah Pusat

Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1961
Perguruan Tinggi

Pendidikan

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1961
Barang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara "Pertambangan Minyak Indonesia" (PERTAMINA)

BUMN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan :

Dicabut dengan :

  1. PP No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)
  2. PP No. 27 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1961
Penetapan Besarnya Pemungutan Termaksud Dalam Pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (STBL. 1937 NO. 604) Untuk Tahun 1961

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perpajakan

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1961
Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan :

Mengubah :

  1. PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1961
Pelaksanaan Pemberian Satyalancana Jasa-Darma Angkatan Laut

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

  Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1961
Pendirian Universitas Diponegoro

Pendidikan