STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGBALAI
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai perlu dilakukan penyempurnaan karena perubahan Perangkat Daerah serta guna mempercepat proses pelayanan perizinan;
Bahwa proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel baik secara langsung maupun tidak, merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu; Jenis dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Pelaksanaan Sistem Aplikasi Penunjangan Pelayanan Perizinan Terpadu; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2020.
73 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 5 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanan Pajak Parkir
ABSTRAK:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarakan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah agar tidak membebani warga masyarakat.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 51 Tahun 2016; Kepmendagri Nomor 188.34-8699 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2012; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; nama, objek, subjek dan wajib pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak; masa dan saat terutangnya pajak; tata cara pendaftaran, pendataan, pengisian SPTPD, penerbitan dan penyampaian SKPDKB dan SKPDKBT; tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penagihan pajak; tata cara pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak; tata cara pemberian pengurangan keringan pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pajak; tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan tata cara pembukuan wajib pajak dan pemeriksaan pajak.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2017.
18 Hlmn; Lampiran 7 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 55 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah , maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketenatuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
9 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Pelaksanaan Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai, perlu disesuaikan denga harga pasaran dan keadaan Kota Tanjungbalai saat ini.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2017; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang besaran dana operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Tanjungbalai setiap bulannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
4 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 3 Tahun 2012
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan Retribusi Daerah disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas
sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU
Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun
2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 38
Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur
tentang objek dan golongan retribusi; retribusi jasa umum; reribusi jasa usaha;
retribusi perizinan tertentu; pemungutan retribusi; pengembalian kelebihan
pembayaran; kedaluarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan;
penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Dengan berlakunya Perda ini, maka:
1. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 1998;
2. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 1998;
3. Perdakot Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 1998;
4. Perdakot Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 1998;
5. Perdakot Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 1998;
6. Perdakot Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 1998;
7. Perdakot Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 1998;
8. Perdakot Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 1998;
9. Perdakot Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 1998;
10. Perdakot Tanjungbalai Nomor 21 Tahun 1998;
11. Perdakot Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 1998;
12. Perdakot Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 1998;
13. Perdakodya Tk.II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998;
14. Perdakot Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2001;
15. Perdakot Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2001;
16. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2001;
17. Perdakot Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2001;
18. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2001;
19. Perdakot Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2001;
20. Perdakot Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2001;
21. Perdakot Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2001;
22. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2002;
23. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2004;
24. Perdakot Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2004;
25. Perdakot Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004;
26. Perdakot Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006;
27. Perdakot Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2006;
28. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2006;
29. Perdakot Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2007;
30. Perdakot Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2008;
31. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2008;
32. Perdakot Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2008;
33. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2008;
34. Perdakot Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009;
35. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2009;
36. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2009;
Sepanjang menyangkut retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Perda
tentang Retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan
retribusi perizinan tertentu sepanjang tidak diatur dalam Perda yang
bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima ) tahun
terhitung sejak saat terutang.
76 Hlm, Lampiran: 37 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga. Maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Drt. No. 9 Tahun 1956, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 20 Tahun 1987, PP No. 4 Tahun 2006, PP No. 18 Tahun 2016, Perda Prov. Sumut No. 3 tahun 2014, Perda Kota Tanjungbalai No. 6 tahun 2016.
Dalam Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Anak; Kedudukan Anak; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Peran Masyarakat dan Sektor Swasta; Forum Partisipasi Anak; Gugus Tugas Kota layak Anak; Kelembagaan Perlindungan Anak; Ketentuan Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
41
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 6 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
24 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 8 Tahun 2007
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2007.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat