Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 6 Tahun 2015

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM, TEMPAT DAN KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, USAHA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, MODAL, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, SATUAN PENGAWAS INTERN, TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (Susunan, Dewan Pengawas, Direktur, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Operasional, Satuan Pengawasan Intern, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Usaha, Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian, Bidang Usaha, Tata Kerja), TAHUN BUKU, ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, SISTEM AKUNTANSI, PELAPORAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA, KETENTUAN PENUTUP, PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN, PEMBUBARAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjung Balai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai

T.E.U.

Indonesia, Kota Tanjung Balai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tanjungbalai

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.6

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tanjung Balai

Bidang

Halaman ini telah diakses 1156 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Tanjungalai_Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perusahaan - Umum - Daerah - Aneka - Usaha - Kualo - Kota - Tanjungbalai
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kualo Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung percepatan pembangunan Kota Tanjungbalai perlu peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi daerah yang dikelola secara proporsional dan bertanggung jawab melalui Perusahaan Umum Daerah; b. bahwa ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang diusahakan 1 Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 5. 1987 , Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1984 , Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1998 , Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 50 Tahun 1998 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 . Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM, TEMPAT DAN KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, USAHA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, MODAL, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, SATUAN PENGAWAS INTERN, TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI, KEPEGAWAIAN, ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (Susunan, Dewan Pengawas, Direktur, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Teknik dan Operasional, Satuan Pengawasan Intern, Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Usaha, Sub Bagian Perencanaan dan Penelitian, Bidang Usaha, Tata Kerja), TAHUN BUKU, ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN, SISTEM AKUNTANSI, PELAPORAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA, KETENTUAN PENUTUP, PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN, PEMBUBARAN.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 40 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521