Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalarn rangka rnernenuhi kebutuhan pejabat
pengelola dan pegawai, untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan sesuai
dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal
16 Oktober 2019 Nomor 06l /659 / 418.09 /2A19 perihal
Laporan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan
Pegawai dari Tenaga Profesional BLUD pada RSUD
Kabupaten Kediri ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur
serta Berita Acara tanggal 18 Oktober 2Ol9 Nomor
065 /29881 418.09 /2A19 perihal Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman
Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan
Pegawai dari Tenaga Profesional Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri,
perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungall
Pemerintah Kabupaten Kediri dari Tenaga Profesional Non
Pegawai Negeri Sipil ; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16; 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2O14; l"L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; 13- Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 79 Tahun
2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33 Tahun 2008; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor Nomor 5 Tahun
2016; 16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 59 Tahun 2008; 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 36 Tahun 2017
Materi Pokok: Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kediri; memuat antara lain: ketentuan umum; persyaratan pegangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLU; hak dan kewajiban; pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
menimbang: a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan
kesehatan guna mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas untuk
melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik Bidang
Kesehatan sesuai petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan sesuai Nota Dinas dari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor
444184031418.2512019 tanggal I Maret 2019 perihal Peruntukan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019
serta Berita Acara Nomor 188.4518921418.2512019 tanggal t5 April
2019 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan dan Perubahan Surat Keputusan
Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Kediri, perlu menetapkan
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Nonfisik
Bidang Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan
di Kabupaten Kediri;
mengingat: l. undang -undang Nomor 28 Tahun 1999; 2- undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan
di Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; jenis-jenis DAK; pemantauan dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
jumlah 20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS EKONOMI PERDAGANGAN /CENTRAL BUSSINES DISTRICT (cbd) SIMPANG LIMA GUMUL (slg) KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
menimbang: bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya
Pasal 34 ayat (1) huruf a dan sesuai dengan Telaah Staf dari Plt.
Kepala Bappeda Kabupaten Kediri tanggal 16 September 2019
Nomor 050/6882/418.54/2019 perihal Peraturan Bupati
tentang Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan /
Central Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul (SLG)
serta Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Review Penetapan
Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan / Bisnis Central
Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri
Tahun 2019 tanggal 23 September 2019 Nomor
400/2670/418.54/2019, perlu ditetapkan Kawasan Strategis
Ekonomi Perdagangan di Kabupaten Kediri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/Central
Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011
Materi Pokok: mengatur mengenai Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi Perdagangan/Central
Bussines District (CBD) Simpang Lima Gumul; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; strategi penataan kawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sesuai
Telaah Staf Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten
Kediri tanggal 20 Maret 2019 Nomor
510/ 1273/418.29 /2A19 perihal Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Berita
Acara Rapat Nomor 5101L84O1418.29/2OL9 tanggal 29
April 2019, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 20 18 tentang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang- Undang Nomor L2 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; 7. Peratural Pemerintah Nomor 69 rahun 2010; 8. Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Z019; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/ PER / 5 / 20 17; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6T Tahun 2018; 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2O18; 16" Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2O18; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun
2016; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun
2018
Materi Pokok: mengatur mengenai pedoman Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang. memuat antara lain: ketentuan umum; instansi pemungut; tata cara pedaftaran; tata cara pemungutan retribusi; penetapan retribusi; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi; pemeriksaan retribusi; tata cara penghapusan piutan kadaluarsa; tata cara pemberian dan manfaat insentif, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
jumlah 19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, WAKIL BUPATI KETUA DPRD, WAKIL KETUA DPRD DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat {21 Peraturan
Pemerintatr Nomor 35 Tahun 2AL9 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2al6 tentang pemberian Gqji, pensiun, atau
Tunjangan Ketiga belas kepada Pegawai Negeri sipi1, prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan dan pasal l0 ayat {2}
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun zALg tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara, penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2Al9;
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian
Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri sipil, Bupati,
Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD
Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019. memuat antara lain: ketentuan umum; pemberian THR dan Gaji ke 13; pembayaran; pertanggungjawaban dan pelaporan; pendanaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang: a' bahwa daram rangka mewujudkan tata kerora pemerintahan
yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, korusi dan
nepotisme maka diperrukan penanganan dan tindakan yang
tepat atas raporan terhadap dugaan adanya benturan
kepentingan datam penyelenggaraan pemerintahan;
b' bahwa sarah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana
korupsi di daerah disebabkan adanya benturan kepentingan
di lingkungan pejabaupegawai pemerintah Daerah;
c' bahwa berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2A12 tentang pedoman Umum penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri
/dan sesuai Nota Dinas Nomor 700/841/418.11/2019 tanggal
11 April 2019 perihat penyusunan peraturan Bupati tentang
Pedoman penanganan pengaduan Masyarakat dan
Peraturan Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri
serta Berita Acara Nomor 800/1063/418.11/2019 tanggal 10
Mei 2019 tentang penyusunan peraturan Bupati tentang
Pedoman penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri perru menetapkan peraturan
Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri; d- bahwa berdasad<an pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; 4. undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 5' Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; 7' Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 8. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 9' Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; l0.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 25 Tahun 2007; 11.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 33 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012; 13. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 15.Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017; 16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018
Materi Umum; mengatur mengenai pedoman penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri. memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; sara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
jumlah 15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
