Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kota Makassar

Diakses 116 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-4-TAHUN-2017.pdf

Abstrak

RPJMD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar;19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 sebagaimana telah dibah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025
Mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 13.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019
6 halaman

Kota Makassar

Diakses 40 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2005-2025

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-3-TAHUN-2017.pdf

Abstrak

rjpd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2005-2025

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 -15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
Mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 13 Tahun 2006.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2005-2025
5 halaman

Kota Makassar

Diakses 25 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2017
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

APBD

Download :
PERDA-2-2017.pdf

Abstrak

APBD

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2017/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2015 30. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2016 31. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 32. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 33. Peraturan Walikota Makassar Nomor 96 Tahun 2015
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2017.
8 halaman

Kota Makassar

Diakses 39 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2017
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERDA-1-2017.pdf

Abstrak

dprd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2004 22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2008.
Mengatur tentang maksud dan tujuan; Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Belanja penunjang kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah; Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah; Ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
22 halaman

Kota Makassar

Diakses 194 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA No.8 2016 ttg PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.pdf

Abstrak

susunan-perangkat-daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2016/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
PEM BENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
22

Kota Makassar

Diakses 84 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar

BUMD

Abstrak

perubahan-bentuk-badan-hukum-perusahaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar

ABSTRAK:

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar dalam menghadapi Ekonomi Global dan Masyarakat Ekonomi Asean serta memberikan konstribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996 dilakukan perubahan oleh karena sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat perbankan serta ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum pembentukannya sudah dicabut dan tidak berlaku lagi
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat , Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : kep. 015/DDK/II/1971 tentang pemberian Izin kepada P.D. bank Pasar Kotamadya daerah Tingkat II Ujung Pandang di Makassar untuk melakukan usaha bank Pasar di Makassa, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK/017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat, eraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA M AKASSAR MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA M AKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2016.
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1996
10

Kota Makassar

Diakses 153 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016
Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada PDAM Kota Makassar

Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak

penyertaan-modal

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada PDAM Kota Makassar

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyertaan Modal Secara Non Kas Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;, Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 ahun 1974 tentang Pendirian Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Darah Tingkat II Ujung Pandang, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar .
PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
5

Kota Makassar

Diakses 93 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERDA-No.3-2016-ttg-AIR-SUSU-IBU-EKSLUSIF-1.pdf

Abstrak

pemberian-air-susu-ibu

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

ABSTRAK:

Air Susu Ibu merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu kepada bayi, sesuai Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kota Makassar perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ekslusif dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan nama kota Ujungpandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif , eraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar,
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14

Kota Makassar

Diakses 89 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak

tanggungjawab-sosial-perusahaan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menggali potensi daerah dan potensi badan usaha yang merupakan mitra pemerintah daerah yang juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan masyarakat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
TANGGUNG JAW AB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Kota Makassar

Diakses 216 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2016
Pengelolaan Air Lim Bah Domestik

Lingkungan Hidup

Download :
PERDA-No.1-2016-ttg-PENGELOLAAN-AIR-LIMBAH-DOMESTIK-1.pdf

Abstrak

pengelolaan-limbah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Air Lim Bah Domestik

ABSTRAK:

dalam upaya meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, air limbah domestik yang belum dikelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar
PENGELOLAAN AIR LIM BAH DOM ESTIK.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
15

Kota Makassar

Diakses 127 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015
Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
PERDA No.7 2015 ttg PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.pdf

Abstrak

bantuan-hukum

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, eraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Kota Makassar

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2015
Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

pembentukan-kecamatan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

ABSTRAK:

seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan social kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, wilayah Kota Makassar memiliki wilayah pulau yang tergabung ke dalam beberapa kelurahan sehinggauntuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar, maka dipandang perlu untuk membentuk satu kecamatan kepulauan
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupatenkabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan, Peraturan PemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah , Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun
PEMBENTUKANKECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG DALAM W ILAYAH KOTA MAKASSAR

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
15

Kota Makassar

Diakses 103 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2015
Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitow A, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak

pembntukan-kelurahan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Minasa Upa, Kelurahan Bonto Duri, Kelurahan Biring Romang, Kelurahan Bitow A, Kelurahan Laikang, Kelurahan Berua, Kelurahan Katimbang, Kelurahan Bakung, Kelurahan Buntusu, Kelurahan Kapasa Raya

ABSTRAK:

seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan diperlukan adanya upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun pembinaan sosial kemasyarakatan lainnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persyaratan dari aspek jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana/prasarana pemerintahan yang ada, dinilai telah memenuhi syarat untuk dilakukan 2 pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II Di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, PeraturanPemerintahNomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan, PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2008 tentangKecamatan , PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 31 Tahun 2006 tentangPembentukan, PenghapusandanPenggabunganKelura han, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.
PEMBENTUKAN KELURAHAN MINASA UPA, KELURAHAN BONTO DURI, KELURAHAN BIRING ROMANG, KELURAHAN BITOW A, KELURAHAN LAIKANG, KELURAHAN BERUA, KELURAHAN KATIMBANG, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN BUNTUSU, KELURAHAN KAPASA RAYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
14

Kota Makassar

Diakses 50 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014
Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Abstrak

APBD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 2003 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana Kepala Daerah mengajukan RAPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk disetujui bersama.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pemebntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;3. Undang-Undang No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan; 4. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 5. Undang-Undang No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 halaman

Kota Makassar

Diakses 589 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

RENCANA PEMBANGUNAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019

ABSTRAK:

Dalam ranagka implementasi penjabaran Visi dan Misi program kerja Walikota dan Wakil Walikota Makassar periode Tahun 2014-2019 disusun Rencana Pembangunan disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan memperhatiakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Provinsi serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah dan hasil evaluasi encana Pembangunan Jangka Menengah periode sebelumya.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang No 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
MENGATUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
14 halaman

Kota Makassar

Diakses 396 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014
Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol

Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

MINUMAN BERALKOHOL

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan,Peredaran Dan Penjual Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Psal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No 20/ M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang tentang Wajib Daftar Perusahaan; 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.
MENGATUR TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2014.
13 halaman

Kota Makassar

Diakses 205 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014
Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Lingkungan Hidup

Abstrak

ruang terbuka hijau

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

ABSTRAK:

Ruang wilayah kota makassar yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai sumber daya yag perlu di tingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdayaguna, dan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang kota dapat terjaga berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraaan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional .
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
MENGATUR TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014.
12 halaman

Kota Makassar

Diakses 37 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Abstrak

APBD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun anggaran 2014.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ; 3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. 2. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang No 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
13 halaman

Kota Makassar

Diakses 41 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

APBD

Abstrak

APBD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undnag-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 TaHUN 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Udnang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang , Kepala Daerah mengajukan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang No 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang No12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
MENGATUR TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2014.
9 halaman

Kota Makassar

Diakses 48 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2013
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Abstrak

APBD

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No . 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah Mengajukan Rancangan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersam
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Praturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. U ndang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
MENGATUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
7 halaman

Hasil Pencarian - ditemukan 92 peraturan

Tentang

Kontak