Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021

RENCANA PEMBANGUNAN ,JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 2026

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV SISTEMATIKA BAB V PELAKSANAAN RPJMD BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VII PERUBAHAN RPJMD BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang RENCANA PEMBANGUNAN ,JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 2026

T.E.U.

Indonesia, Kota Makassar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

26 Agustus 2021

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2021

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 5

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Makassar

Bidang

Halaman ini telah diakses 421 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

RENCANA PEMBANGUNAN ,JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 2026 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RENCANA PEMBANGUNAN ,JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 2026
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ,JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 2026
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah Kola Makassar tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kola Makassar Tahun 2021-2026; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 2026. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 ten tang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencitapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem ruangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ a tau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran ·Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1355) sebagaimana Lelah diubah trakhir dengan Undang undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 6485); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pcrbcndaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'1 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 1355) scbagaimana Lelah diubah tcrakhir dcngan Undang undang Nomor 2 Tahun 2020 lentang Pcnctapan Pcraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Kcbijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistcm Kcuangan Untuk Pcnanganan Pandcrni Corona Virus Disease (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancarnan yang Mcmbahayakan Pcrekonomian Nasional dan/aLau Stabilitas Sistem Kcuangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia. Nomor 6485); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistcm Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 44 21); BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV SISTEMATIKA BAB V PELAKSANAAN RPJMD BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB VII PERUBAHAN RPJMD BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR TAHUN 2021 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521