Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.070 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perda Kab Magelang 15 2024.pdf

pengembangan-pariwisata-kebudayaan-daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengembangkan pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa kebudayaan daerah yang diperkaya dengan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang merupakan investasi untuk membangun masa depan, perekonomian dan peradaban daerah terutama sektor pariwisata; bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Daerah dalam upaya pengembangan sektor pariwisata berbasis pemajuan kebudayaan daerah diperlukan pengaturan mengenai Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Destinasi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Promosi Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2024.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
20 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perda Kab Magelang 13 2024.pdf

Perda Kab Magelang 13 2024 Lampiran.pdf

RENCANA-PERLINDUNGAN-PENGELOLAAN-LINGKUNGAN-HIDUP-2024-2054

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2024/NOMOR.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten disusun oleh Bupati sesuai kewenangannya dan diatur dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam peraturan ini diatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH meliputi ketentuan umum, jangka waktu dan kedudukan RPPLH, materi muatan RPPLH, sistematika RPPLH, pelaksanaan, sinergitas dan kerjasama, monitoring dan pelaporan, peran serta masyarakat serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
11 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penanaman Modal

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Magelang No. 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang

Download file:

Perda Kab Magelang 12 2024.pdf

penanaman-modal

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2024/NOMOR.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan salah satu faktor bentuk pembangunan perekonomian daerah sebagai upaya penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
Didalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, kebijakan penanaman modal, perencanaan dan pelayanan penanaman modal di daerah, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, hak kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, serta pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang
19 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

2024pd3308011.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
7 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2024pd3308010.pdf

rencana pembangunan jangka panjang daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/NOMOR.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukungpencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan; bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, RPJPD Tahun 2025-2045, Perubahan RPJPD 2025-2045, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
6 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

2024pd3308009.pdf

cadangan pangan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NOMOR.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Partisipasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pertanggungjawaban Laporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
15 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

2024pd3308008.pdf

bantuan hukum

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/NOMOR.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi, Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Pendanaan, Pelaporan, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
21 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011

Download file:

2024pd3308007.pdf

rencana tata ruang wilayah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NOMOR.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2024−2044;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kebijakan dan Strategi, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang WIlayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 dicabut.
105 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Magelang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

Download file:

2024pd3308006.pdf

pembentukan dan susunan perangkat daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat struktur dan fungsi, pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel, serta pengembangan sumber daya aparatur yang handal perlu melakukan penataan perangkat daerah; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan harus disesuaikan sehingga Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 diubah.
6 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perda Kab Magelang Tahun 2024 No 5_ocr.pdf

Inovasi Daerah

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2024/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk memacu kreativitas daerah dan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif perlu melakukan inovasi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan Inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komperehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang meliputi Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Perencanaan, Uji Coba Inovasi Daerah, Pengembangan Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, Dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Sumber Daya Inovasi Daerah, Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kerja Sama, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
20 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT