KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SEKRETARIAT – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01.10_45, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah; bahwa Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan jo. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_4 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, SUSUNAN ORGANISASI (SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM), KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_35 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_35 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
27 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.12_ 16 Tahun 2019
PETUNJUK – TEKNIS – TENTANG – PENCALONAN – PEMILIHAN – PENGANGKATAN – PELANTIKAN – DAN – PEMBERHENTIAN – KEPALA – DESA – DI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.12_ 16, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, maka perlu dibuat petunjuk teknis pemilihan Kepala Desa dimaksud melalui Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri 132.12-3580 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, PEMILIHAN KEPALA DESA, PELAKSANAAN (Tahapan Pemilihan Kepala Desa, Persiapan (Persiapan Pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, Penetapan Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap), Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa, Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara, Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa, Pencalonan (Penelitian Bakal Calon dan Penetapan Calon Kepala Desa, Kampanye), Persiapan Pelaksanaan Pemilihan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Desa, Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa), TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU, PEMBIAYAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
25 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.2_62 Tahun 2019
JAMINAN – KESEHATAN – PENDUDUK – MISKIN – DAN – TIDAK – MAMPU – YANG – BERSUMBER – DARI – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.2_62, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DAN TIDAK MAMPU YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemenuhan program jaminan kesehatan penduduk, maka Pemerintah Daerah menyediakan dan membayar bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Nias Selatan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 146/HUK/2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN PENYELENGGARAAN, PESERTA DAN KEPESERTAAN (Peserta Jaminan Kesehatan dan Pendaftaran Peserta), PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN, IURAN, PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN, MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEMPATAN PASIEN, PROSEDUR PELAYANAN, SUMBER DANA DAN ALUR PEMBAYARAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.2_13 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.7_50 Tahun 2019
TATA – CARA – PENGELOLAAN – PINJAMAN – DANA – BERGULIR – DI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.7_50, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR DI KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa Usaha Mikro adalah wadah perekonomian rakyat yang memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung perkembangan dan Usaha Mikro di Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan; bahwa Program Pinjaman Dana Bergulir harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat pemanfaatan, tepat sasaran dan berkesinambungan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUMK/IX/2015, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, SUMBER DAN STATUS PINJAMAN DANA BERGULIR, HAK DAN KEWAJIBAN, BIAYA PEMBINAAN, PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR, JUMLAH PINJAMAN DANA DAN AGUNAN, VERIFIKASI ADMINSTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL, MONITORING DAN EVALUASI, PEMBINAAN, SANKSI, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2019.
9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.2_63 Tahun 2019
PEDOMAN – PELAKSANAAN – SISTEM – RUJUKAN – PELAYANAN – KESEHATAN – PERORANGAN – DI – KABUPATEN – NIAS – SELATAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.2_63, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI KABUPATEN NIAS SELATAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang beijenjang dan berkesinambungan; bahwa untuk mewujudkan pemenuhan program jaminan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu, maka Pemerintah Daerah menyediakan bantuan biaya rujukan pasien, pendamping pasien dan tenaga kesehatan yang berkompeten kepada pasien;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_39 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN, RUANG LINGKUP, SISTEM RUJUKAN, JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN (Jangka Waktu Pemberian Bantuan, Peruntukan bantuan, Pembiayaan bagi Tenaga Kesehatan), TATA CARA PENGAJUAN, KELENGKAPAN BERKAS PEMBAYARAN, PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Selatan Nomor 04.12_59 Tahun 2019
PRIORITAS – PENGGUNAAN – DANA – DESA – TAHUN – 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04.12_59, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun
2016, Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.12-3580 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_49 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_21 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 05.2_36 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12_04 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA (Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Publikasi), MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
13 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
