Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

Menemukan 3 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 27 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbub Pasbar No 27 Tahun 2021.pdf

Abstrak

barang milik daerah - aset

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penatausahaan pengelolaan BMD perlu dilakukan inventarisasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 476 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 21 tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 5 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Objek Inventarisasi 3. Pelaksana Inventarisasi 4. Tata Cara Inventarisasi 5. Laporan Hasil Inventarisasi 6. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
33 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2021

Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kab. Pasbar Tahun 2021

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download :
Perbub Pasbar No 26 Tahun 2021.pdf

Abstrak

administrasi

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kab. Pasbar Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. bahwa untuk menyebarluaskan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. bahwa untuk menyebarluaskan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, maka diperlukan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintah melalui Forum Satu Data Indonesia.
UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 51 Tahun 1999, PP No. 61 Tahun 2010, Perpres No. 65 Tahun 2015, Perpres No. 66 Tahun 2015, Perpres No. 95 Tahun 2015, Perpres No. 39 Tahun 2019, Perda Kab. Pasaman No. 21 Tahun 2016, Perda kab. Pasaman No. 6 Tahun 2020, Perbup Kab. Pasbar No. 6 Tahun 2020, Perbup Pasbar No. 1 Tahun 2019, Perbup Pasbar No. 70 Tahun 2020
Beberapa Sistematika Perbup adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Prinsip Satu Data Tingkat Daerah Kab. Pasbar 3. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat kab. Pasbar 4. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat kab. Pasbar 5. Pendanaan 6. Partisipasi Perangkat Pemerintah dan Badan Hukum Publik 7. Peran Serta Masyarakat 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
19 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2021

Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2021

Desa

Download :
PERBUP NOMOR 5 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

desa - dana desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat TA 2021

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran Pemerintahan Nagari tahun 2021 perlu disusun standar biaya Pemerintahan Nagari TA 2021
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 18 Tahun 2018, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 73 Tahun 2020, PMK No. 119/PMK.02/2020, Perda Kab. Pasaman No. 4 Tahun 2017, Perda Kab. Pasbar No. 21 Tahun 2016, Perda Kab. Pasbar No. 2 Tahun 2018, Perda Kab. Pasbar No. 6 Tahun 2020, Perbup Kab. Pasbar No. 70 Tahun 2020, Perbup Pasbar No. 58 Tahun 2020
Standar Biaya Pemerintah Nagari TA 2021 terdiri dari: 1. Standar Biaya Belanja Pegawai 2. Standar Biaya Barang dan Jasa 3. Standar Biaya Belanja Modal; dan 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2021.
38 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT