Search [JDIH BPK RI]

Filter Pencarian

Kabupaten Bulukumba

Diakses 24 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
Kab. Bulukumba_SULSEL_01_2017.docx

Abstrak

HAJI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/NO.15, TLD No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

ABSTRAK:

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahu 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, perlu dilakukan pengaturan mengenai transportasi jemaah haji; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jemaah Haji perlu diubah dan tinjau kembali.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
Mengatur tentang ketentuan umum; ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, dan ayat (4) dihapus, serta baiaya transpotrasi ibadah haji.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI
6 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 52 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO.14-THN-2014.pdf

Abstrak

RETRIBUSI

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

Dengan adanya perubahan objek retribusi Kekayaan Daerah dan perubahan tarif retribusi, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah dan ditinjau kembali.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
10 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 78 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014
Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
PERDA-NO-13-THN-2014.pdf

Abstrak

cagar budaya

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2014/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

ABSTRAK:

Cagar budaya di Kabupaten Bulukumba merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas Kabupaten Bulukumba dan perlu dijaga kelestariannya; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan daerah untuk ikut melaksanakan pelestarian sesuai dengan kewenangannya; perkembangan pembangunan Kabupaten Bulukumba saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba.
MENGATUR TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 69 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERDA-NO-12-THN-2014.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2014/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, diperlukan adanya penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien, dan proporsional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota; 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA
11 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 64 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2014
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO-11-THN-2014.pdf

Abstrak

organisasi-dan-tatakerja

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 perlu diubah dan ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.
Dasar Hukum: 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2014.
6 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 56 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2014
Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa

Download :
PERDA-NO-10-THN-2014.pdf

Abstrak

BUMDES

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2014/NO.10, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); sebagai pedoman dalam mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 106 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2014
Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download :
PERDA-NO-9-THN-2014.pdf

Abstrak

BANGUNAN GEDUNG

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/NO.9, TLD NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
BANGUNAN GEDUNG

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
90 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 53 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 08 Tahun 2014
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014

APBD

Download :
PERDA-NO-8-THN-2014.pdf

Abstrak

apbd

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2014/NO.08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dimana terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2014, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 Perubahan APBD Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2014 3 10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( 13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Perubahan APBD Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2014 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 20.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 21.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 22.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 25.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 55 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba

Struktur Organisasi

Download :
PERDA-NO-6-THN-2014.pdf

Abstrak

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
4 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 60 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2014
Pinjaman Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA-NO-5-THN-2014.pdf

Abstrak

PINJAMAN-DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2014/NO.5, TLD NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pinjaman Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka kesinambungan dan peningkatan pembangunan Rumah Sakit Umum yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai di Kabupaten Bulukumba diperlukan pembiayaan yang cukup besar dan tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, sehingga dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Pinjaman Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah; bahwa berdasarkan rapat pleno DPRD Kabupaten Bulukumba tanggal 5 Februari 2014 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor: 02/KPTS-DPRDBLK/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 perihal Persetujuan DPRD atas Pinjaman Daerah.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2008 9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
MENGATUR PINJAMAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 75 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2014
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Tanah Milik

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NO-4-THN-2014.pdf

Abstrak

HUTAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4, TLD NO.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak atau Tanah Milik

ABSTRAK:

Keberadaan sumberdaya hutan memiliki potensi untuk meningkatkan daya dukung dan memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan; bahwa tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 103 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Hak tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak jo. P.68/Menhut-II/2011jo.P.45/Menhut-II/2012tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.38/MenhutII/2009; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak.
PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK ATAU TANAH MILIK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 56 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2014
Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-2-Th-2014-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 145 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda-No-1-Th-2014-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 55 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2013
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Download :
Perda-No-17-Tahun-2013-Kabupaten-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 55 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2013
Pelayanan Jemaah Haji

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No-15-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

haji

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2013/NO.15, TLD NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Jemaah Haji

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, perlu dilakukan pengaturan mengenai transportasi jamaah haji. sebagai pelaksana dari Pasal 16 dan 18 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 maka dapat dibentuk panitia penyelenggara ibadah haji dibantu oleh petugas haji daerah yang menyertai jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji agar pelayanan jemaah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
Dasar Hukum: 1. Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag No. 12 Tahun 2008; 4.Undang-Undang No. 13 Tahun 2008; 5.Undang-Undang No. 12 Tahun 2011; 6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 7 Tahun 2011
MENGATUR TENTANG PELAYANAN JEMAAH HAJI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 0213.
11 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 88 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2013
Pelayanan Publik

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-No-14-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

pelayanan publik

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/NO.14, TLD NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraanpelayanan publikdi KabupatenBulukumba secara terpadu dan berkelanjutandalamupayamemenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang profesional, untuk memperjelas hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959; 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; 5. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; 6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999; 7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008; 8. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008; 9. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008; 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009;
MENGATUR TENTANG PELAYANAN PUBLIK

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
29 halaman

Kabupaten Bulukumba

Diakses 68 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2013
Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda-No-13-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 56 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2013
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda-No-12-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 58 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2013
Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Ternak

Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda-No-11-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Kabupaten Bulukumba

Diakses 78 kali

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perda-No-7-Tahun-2013-Kab.-Bulukumba.pdf

Abstrak

Hasil Pencarian - ditemukan 30 peraturan

Tentang

Kontak

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.