Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 831 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2025pw3332008.pdf

pos Pelayanan terpadu

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, BD.2025/No.8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan kesehatan primer sebagai pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat perseorangan, keluarga dan masyarakat; bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia berbasis masyarakat untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan primer, perlu adanya pedoman penyelenggaraan pos pelayanan terpadu; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu membantu lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Fungsi Posyandu, Penyelenggaraan Posyandu, TP Posyandu, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025.
9 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Pengelolaan Alat Penerangan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

2025pd3332001.pdf

alat penerangan jalan

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/No.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan

ABSTRAK:

bahwa alat penerangan jalan merupakan salah satu perlengkapan jalan yang berperan penting dalam menunjang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran bagi pengguna jalan serta dapat menambah keindahan lingkungan, harus disediakan oleh penyelenggara jalan; bahwa pengelolaan alat penerangan jalan yang baik dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, perlu pengaturan mengenai pengelolaannya; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi PJU, Kewenangan Pengelolaan PJU, Perencanaan, Penempatan dan Pemasangan PJU, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penggantian dan Penghapusan, Kerja Sama, Pembiayaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025.
12 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda Salatiga Tahun 2024 No 16.pdf

Pangan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2024/NO.16

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

ABSTRAK:

bahwa jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penggunaan bahan tambahan Pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan manusia; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penggunaan bahan tambahan pangan, perlu adanya Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang meliputi Penggunaan BTP, Kewajiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
9 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Salatiga Tahun 2024 No 15.pdf

APBD

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024/NO.15

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.047.089.121.157,00 (satu trilyun empat puluh tujuh miliar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
757 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046

Download file:

Perda Salatiga Tahun 2024 No 14.pdf

Kependudukan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2024/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045

ABSTRAK:

bahwa pembangunan kependudukan merupakan kebijakan dan program pembangunan di bidang kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan data dan administrasi kependudukan yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam melaksanakan pembangunan kependudukan diperlukan grand design pembangunan kependudukan dalam kurun waktu tertentu secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan yang merujuk pada dokumen pembangunan nasional dan daerah; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan arah kebijakan pembangunan kependudukan di Daerah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2025-2045 yang meliputi Arah Kebijakan Dan Strategi, Pelaksanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2021 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2046 dicabut.
111 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

2024pd3332013.pdf

investasi pemerintah daerah

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2024/No.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa investasi merupakan usaha rasional dalam menggali sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila; bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya; bahwa sesuai ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Investasi, Sumber Investasi, Bentuk Investasi, Pengelolaan Investasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
16 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Rumah Kos

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Perumahan, Permukiman

Download file:

2024pd3332012.pdf

rumah kos

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2024/No.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Rumah Kos

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan bertempat tinggal dalam suatu rumah dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa seiring pertumbuhan Kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan industri, kebutuhan rumah hunian sementara atau rumah kos tumbuh dengan pesat, sehingga penyelenggaraan Rumah Kos harus diatur dengan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan rumah dengan lingkungannya; bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah kos di Kota Salatiga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang penyelenggaraan Rumah Kos;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perizinan, Persyaratan Bangunan Rumah Kos, Pengelolaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2024.
12 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Salatiga No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

2024pd3332011.pdf

hak keuangan - administratif - anggota dprd

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/No.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memiliki hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan Pemerintahan Daerah yaitu kesejahteraan rakyat di daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balance antara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan ayat (2) huruf b Pasal 9, perubahan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 13, perubahan Pasal 14, perubahan ayat (1) Pasal 15, perubahan pasal 16, perubahan ayat (4) Pasal 17, penambahan ayat (6) Pasal 17, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19, perubahan Pasal 20.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 diubah.
12 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Penyelengaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

2024pd3332010.pdf

toleransi bermasyarakat - konflik sosial

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2024/No.10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelengaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial

ABSTRAK:

bahwa Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga toleransi kehidupan bermasyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk melindungi masyarakat Kota Salatiga dengan beragamnya suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk membuat suatu kebijakan; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan toleransi bermasyarakat dan penanganan konflik sosial, diperlukan pengaturan dalam peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dan Penanganan Konflik Sosial;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketetuan Umum, Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, Penanganan Konflik, Peran Pemerintah Daerah, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Penghargaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
14 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 6 bulan yang lalu

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Abstrak

Pendidikan Kebijakan Pemerintah

Download file:

2024pd3332009.pdf

pendidikan pancasila - wawasan kebangsaan

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

ABSTRAK:

bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah bangsa Indonesia harus dijunjung tinggi, dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk menjaga dan memeliharan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat Daerah di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum pembudayaan dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Muatan Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.
19 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT